Manado, MS

Isu tak sedap sempat berhembus di tubuh Partai Demokrat masa kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Adanya kabar miring terkait pemberian beban biaya ke pasangan calon (paslon) pemilihan kepala daerah (pilkada) jadi salah satu penyebab. Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulawesi Utara (Sulut) pun secara tegas menepis.

Sekretaris DPD Partai Demokrat Sulut, Billy Lombok, merespon beragam sorotan terkait kepemimpinan AHY tersebut. Terutama masalah membebani biaya kepada paslon dalam kontestan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Ditegaskan Billy, partainya tidak membebani biaya terhadap paslon.

"Pilkada kebetulan saya ikut proses pendaftarannya, ketat memang, karena ingin menang. Contoh saja pilgub (pemilihan gubernur, red), coba tanya kalau ada biaya keluar mendaftar di Demokrat. Yang saya lihat ialah penetapan ditentukan oleh komunikasi yang baik, alur sudah sangat jelas," ujar Wakil Ketua DPRD Sulut itu, baru-baru ini.

Selanjutnya terkait isu iuran di tubuh Bintang Mercy juga ikut diresponnya. Ia mengakui, iuran itu juga berlaku di fraksi DPRD. Hanya saja jumlahnya tidak besar. Tujuannya pula untuk saling membantu, bukan sebagai upeti. "Itu isu murahan. Kalau di Sulut itu Mapalus yaitu kader baku bantu (saling membantu, red). Untuk iuran, kita punya iuran fraksi, ada di tiap fraksi di DPRD, tidak besar jumlahnya, dan itu bukan upeti," ujar Lombok.

Diungkapkannya, pihaknya tidak pernah dibebankan biaya ketika kemudian ada kunjungan dari Dewan Pimpinan Pusat (DPP). Ketika DPP datang ke Sulut, dari DPD hanya memastikan kunjungan itu berjalan lancar. "DPP datang dengan perjalanan dinas dari pusat. Tugas kita menjemput, mendampingi, memastikan pelaksanaan tugas berjalan dengan aman, lancar," jelasnya.

Diketahui sebelumnya, para pendiri dan senior di Partai Demokrat sempat menyorot DPP Demokrat masa kepemimpinan AHY, telah melanggar janji memenuhi biaya operasional sebesar 50 persen dalam keikutsertaan di Pilkada Serentak 2020. Dengan demikan mesin partai tidak maksimal, semuanya terbeban ke paslon. Selain itu, mereka dikabarkan pula telah menerima aduan bahwa DPP meminta dan memungut iuran dari setiap fraksi di DPD dan fraksi di DPC. Ini kemudian dinilai telah menambah beban Partai Demokrat di daerah. (arfin tompodung/detik)