Manado, MS

Aroma rencana kudeta Ketua Umum (Ketum) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) terus makan korban di sejumlah daerah. Mereka yang terlibat gerakan ini mulai dipecat dari keanggotaan partai. Termasuk Sulawesi Utara (Sulut) 4 orang diusulkan pencabutan kartu tanda anggota (KTA).

Hal tersebut ditegaskan Sekretaris Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Sulut, Billy Lombok. Ia mengungkapkan, pihaknya tetap mengacu kepada kepada kongres ke-5 Partai Demokrat pada tahun 2020 bahwa AHY resmi menjadi ketum. Mereka yang masuk dalam gerakan kudeta dinilai telah melanggar Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga Partai Demokrat.

"Siapapun dia, kalau melanggar kongres ini pasti akan dicabut KTA-nya. Di Sulut kurang lebih ada empat orang, yang satu orang teridentifikasi mantan pengurus dan tiga orang lain memiliki KTA Demokrat," ungkap Lombok, baru-baru ini, di kantor DPRD Sulut.

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut ini mengatakan, seruan tegas telah disampaikan Partai Demokrat terkait persoalan ini. Hal itu agar seluruh kader yang memiliki KTA Demokrat yang tidak mendukung Ketum AHY agar melepaskan KTA-nya.

"Seruan tegas telah kami sampaikan bahwa seluruh orang atau oknum yang mempunyai KTA Demokrat, kami telah meminta secara secara resmi kepada DPP untuk mencabut yang bersangkutan," ucap wakil rakyat daerah pemilihan Minsel-Mitra itu.

Ditegaskannya, langkah pengusulan untuk pencabutan KTA ini, telah diselidiki pihak DPD. Itu berdasarkan laporan dari Dewan Pimpinan Cabang (DPC) di daerah-daerah. Setelah dicermati pengurus Demokrat, ternyata telah terbukti 4 anggota partai tersebut terlibat dalam gerakan untuk mewujudkan kongres luar biasa yang didalamnya ditengarai ingin mengganti AHY dari kursi kepemimpinan.

"Dalam penilaian kami dan bukti-bukti yang berada di lapangan sudah keluar dari koridor-koridor yang ditetapkan oleh AD ART (anggaran dasar dan anggaran rumah tangga)," ucapnya. (arfin tompodung)