KEBERADAAN Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata disorot. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) mengingatkan pemerintah terkait proses pengerjaannya. Penuntasan proyek tersebut diharapkan bisa selesai tepat waktu.

Peringatan itu dilayangkan Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut. Bintang Mercy di Gedung Cengkih berharap infrastruktur dan pembebasan lahan KEK Pariwisata dapat menjadi fokus untuk diselesaikan pemerintah.

"Terkait KEK Pariwisata, Fraksi Partai Demokrat mengingatkan kepada Pemprov dalam hal pembangunan infrasturktur dan pembebasan lahan dapat diselesaikan tepat waktu," tegas Wakil Ketua DPRD Sulut, Billy Lombok, sekaligus Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Sulut saat membacakan pandangan umum fraksi saat Rapat Paripurna DPRD Sulut dalam rangka Penyampaian/Penjelasan Gubernur terhadap Ranperda tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut Tahun Anggaran 2022 sekaligus Pemandangan Umum Fraksi terhadap Ranperda, Kamis (7/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Selanjutnya, Fraksi Demokrat berharap kepada Sekretariat Daerah Provinsi Sulut, agar dalam menjalankan fungsinya mampu mengawal semua rencana dan program kerja serta anggaran dan belanja. "Ini demi tercapainya visi gubernur dan wakil gubernur," ucapnya.

Pada bagian akhir pandangan umum Fraksi Demokrat, Lombok pun mengucapkan selamat kepada Asiano Gemmy Kawatu yang telah menerima mandat sebagai pelaksana harian Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut. "Ucapan terima kasih kepada pak Edwin Silangen yaang sudah menjalankan tugas sebagai Sekprov selama ini," lugasnya.(arfin tompodung)