IKD Manado Rambah Penyaluran Bansos Secara Digitalisasi, Wawali Richard Sualang : Dikawal Sebagai Agenda Nasional

Manado, MS

Tahapan penyaluran bantuan sosial (bansos) lewat Identitas Kependudukan Digital (IKD) terus dimatangkan lewat penyebaran informasi oleh Pemkot Manado.

Wakil Walikota (Wawali) Manado dr Richard Sualang pun mendampingi proses sosialisasi yang digagas oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Manado.

Pelaksanaannya, berlangsung di Kantor Kecamatan Tuminting, Jumat (14/4/26).

Tampak mendampingi, Kepala Disdukcapil Manado Erwin Kontu SH serta jajarannya dan Camat Tuminting Hence Patiambano saat itu.

Menurut wawali, digitalisasi bansos merupakan bagian dari program nasional yang menitikberatkan pada transparansi dan ketepatan sasaran.

“Penyaluran bantuan sosial kini dilakukan secara digital dan berkaitan erat dengan aplikasi, internet dengan paling utama adalah data. Tujuannya jelas, yakni memperlancar penyaluran serta memastikan keadilan bagi masyarakat yang benar-benar berhak,”katanya.

Lanjutnya, ini berkenaan kalau

Manado menjadi salah satu dari 41 kabupaten/kota di Indonesia yang ditunjuk sebagai pilot project digitalisasi bansos.

Penunjukan tersebut, tak lepas dari kinerja baik Disdukcapil serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya manusia di Kota Manado.

“Sulawesi Utara ini, baru Manado yang menjadi percontohan. Ini adalah kepercayaan sekaligus tanggung jawab besar yang harus kita jalankan bersama,”ujarnya.

Sementara itu, disampaikan, Pemkot Manado akan merekrut sekitar 2.300 agen bansos digital yang berasal dari unsur lurah dan ketua lingkungan.

Dimana, mereka berperan dalam mendata serta memastikan masyarakat yang berhak menerima bantuan telah terdaftar secara digital melalui sistem yang disiapkan.

"Proses aktivasi IKD ini ditargetkan dan perekrutan agen dapat rampung di awal Mei 2026, dilanjutkan dengan tahap uji coba pada Juli 2026,"terangnya kemudian.

Terkait peluncuran resminys, Sualang berujar, kalau program digitalisasi bansos secara nasional dijadwalkan berlangsung Oktober 2026.

“Program ini saya kawal langsung karena merupakan bagian dari agenda nasional. Kita ingin memastikan seluruh proses berjalan baik, sehingga Manado bisa menjadi contoh bagi daerah lain,”sebutnya lagi.

Meski begitu, diingatkan, pentingnya integritas dalam proses pendataan agar tidak terjadi kesalahan penyaluran bantuan. Menurutnya, digitalisasi menjadi solusi untuk meminimalisir praktik yang tidak tepat sasaran.

“Kalau masih manual, potensi kesalahan bahkan penyimpangan bisa terjadi. Dengan sistem digital, kita dorong transparansi dan keadilan sesuai amanat Pancasila, khususnya sila kelima,” ujarnya.

Senada diutarakan Kadis Kontu, pentingnya dukungan data dari seluruh perangkat kelurahan hingga lingkungan, guna memastikan akurasi dalam sistem digital yang tengah dibangun.

Dikenalkan ketika itu Sistem Pelaporan Terpadu berbasis media sosial (Sipandu).

"Ini agar bisa mempermudah akses masyarakat, termasuk wilayah kepulauan, dalam menyampaikan laporan maupun memperoleh informasi layanan publik secara cepat dan efisien," ungkapnya.

Turut hadir para lurah, ketua lingkungan, serta pengurus posyandu yang akan menjadi ujung tombak dalam implementasi program di tingkat masyarakat. (DevyKumaat)

BAGIKAN BERITA INI

Berita Terkait

Komentar

Populer Hari ini

Sponsors

Daerah

Sponsors

Minahasa

Manado