MINAHASA Utara (Minut) menerima opini Tidak Wajar (TW) untuk laporan pemeriksaan tahun 2020 oleh Badan Pemerika Keuangan (BPK). Gerak birokrasi di kaki Klabat langsung disorot. Wacana perombakan ‘kabinet’ mengencang.

Rumor pergantian pejabat ini menyusul penilaian adanya Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang disinyalir memicu perolehan predikat TW.

Teranyar, kondisi itu telah mendapat atensi Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut). Bahkan, Pemprov Sulut memberikan sinyal bila ada pejabat Minut yang memegang Kepala OPD tersebut yang ingin diganti, bisa dilakukan. Asalkan, berkoordinasi dengan Pemprov dan menyurat ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Kepaa BKD Provinsi Sulut Femmy Suluh ketika dikonfirmasi menegaskan, apabila hasil pemeriksaan oleh tim pemeriksa daerah memberikan rekomendasi atas pelanggaran tersebut, maka dapat diusulkan untuk evaluasi atau diambil tindakan terhadap jabatan di OPD tersebut. ”Yang pasti, untuk proses apakah pengantian atau pembebasan dalam jabatan harus dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur,” terang Suluh, kemarin.

Perolehan opini TW dinilai menghambat laju perkembangan daerah. Opini tersebut membuat Kabupaten Minut mengalami pengurangan sejumlah dana kucuran dari pemerintah pusat.

Kepala Inspektorat Minut Umbase Mayuntu, juga menyesalkan adanya OPD yang mengakibatkan kondisi tersebut. “Akibat nila setitik rusak susu sebelanga,” tegas Umbase.

Lanjutnya, OPD tersebut harus mampu mempertanggung jawabkan, kalau perlu konsekuensi harus siap diterima yakni dimutasi atau dicopot dari jabatannya. “Kita sudah ketahui bersama OPD seperti Dinas Pangan menjadi salah satu yang mengakibatkan opini tidak wajar, dan sudah selayaknya mendapat pemeriksaan khusus sehingga dapat dirotasi bila kepala OPD sudah tidak mampu memberikan pertanggungjawaban,” tegas Umbase.

Diketahui, pengelolaan keuangan yang dinilai tidak optimal seperti anggaran Covid-19 yang tak mampu dipertanggung jawabkan, menjadi faktor opini tidak wajar dari BPK.(risky adrian)