Manado, MS

Rintih petani atas kelangkaan pupuk kembali memantik tanggap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Pemerintah diminta tidak diam. Arus desakan untuk memberikan sanksi kepada para ‘mafia’ pupuk bersubsidi mengencang.

Reaksi tegas itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi. Wakil rakyat daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini menyampaikan, dugaan adanya permainan distribusi pupuk subsidi di lapangan pasti ada. "Berikan sanksi hukum kalau ada permainan. Tidak sebatas hanya dari dinas. Polisi juga harus ambil tindakan kepada mereka," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini, Jumat (29/10), saat dihubungi.

Dirinya pula merespon apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Minahasa. Baginya, persoalan ini juga dirasakan oleh petani yang ada di Tanah Totabuan. "Informasi berkaitan dengan kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Minahasa tapi di Bolmong juga sama. Kelangkaan pupuk menjadi problem yang lama dan dari waktu ke waktu," ujarnya.

Ia mengungkapkan, masalah ini perlu disikapi pemerintah dari pusat, provinsi dan daerah. Apalagi musim tanam sekarang ini, pemerintah harus fokus dan memberikan perhatian serius kepada para petani. "Baik kepada yang menanam bibit jagung, padi dan lainnya. Dinas Pertanian yang ada di Provinsi  Sulut harus ambil langkah. Jangan  petani dibiarkan. Ada kelangkaan pupuk, pemerintah tidak buat apa-apa. Gagal panen petani pasti akan besar karena kekurangan pupuk," ungkapnya. 

Dia meminta, segera lakukan operasi turun lapangan dan pengecekan distribusi pupuk. Kemudian perlu ada pelayanan terbuka dari pemerintah terhadap keluhan rakyat. Jangan biarkan petani dalam kondisi menderita. "Kalau membiarkan petani seperti ini maka berarti membiarkan petani gagal panen," ungkapnya. (arfin tompodung)