Foto: Yusra Alhabsyi
Deprov Desak Sanksi Bila Ditemukan Permainan Pupuk
Manado, MS
Rintih petani atas
kelangkaan pupuk kembali memantik tanggap Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)
Sulawesi Utara (Sulut). Pemerintah diminta tidak diam. Arus desakan untuk
memberikan sanksi kepada para ‘mafia’ pupuk bersubsidi mengencang.
Reaksi tegas itu
disampaikan Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsyi. Wakil rakyat daerah pemilihan
Bolaang Mongondow Raya (BMR) ini menyampaikan, dugaan adanya permainan
distribusi pupuk subsidi di lapangan pasti ada. "Berikan sanksi hukum
kalau ada permainan. Tidak sebatas hanya dari dinas. Polisi juga harus ambil
tindakan kepada mereka," tegas politisi Partai Kebangkitan Bangsa ini,
Jumat (29/10), saat dihubungi.
Dirinya pula merespon
apa yang menjadi keluhan masyarakat di Kabupaten Minahasa. Baginya, persoalan
ini juga dirasakan oleh petani yang ada di Tanah Totabuan. "Informasi
berkaitan dengan kelangkaan pupuk bukan hanya terjadi di Minahasa tapi di
Bolmong juga sama. Kelangkaan pupuk menjadi problem yang lama dan dari waktu ke
waktu," ujarnya.
Ia mengungkapkan,
masalah ini perlu disikapi pemerintah dari pusat, provinsi dan daerah. Apalagi
musim tanam sekarang ini, pemerintah harus fokus dan memberikan perhatian
serius kepada para petani. "Baik kepada yang menanam bibit jagung, padi
dan lainnya. Dinas Pertanian yang ada di Provinsi Sulut harus ambil
langkah. Jangan petani dibiarkan. Ada kelangkaan pupuk, pemerintah tidak
buat apa-apa. Gagal panen petani pasti akan besar karena kekurangan
pupuk," ungkapnya.
Dia meminta, segera
lakukan operasi turun lapangan dan pengecekan distribusi pupuk. Kemudian perlu
ada pelayanan terbuka dari pemerintah terhadap keluhan rakyat. Jangan biarkan
petani dalam kondisi menderita. "Kalau membiarkan petani seperti ini maka
berarti membiarkan petani gagal panen," ungkapnya. (arfin tompodung)
Komentar