Jakarta, MS

Kontestasi politik jelang pemilihan presiden (pilpres) 2024 kian panas. Sinyal penyatuan kekuatan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Partai Gerindra kembali menguat. Isu teranyar menyandingkan duet klasik Megawati Soekarnoputri dan Prabowo Subianto di bursa capres 2024. Koalisi ini dinilai berpotensi terwujud.

Isu Megawati-Prabowo di pilpres 2024 berhembus kuat pasca keduanya terlihat ‘mesra’ di acara peresmian patung presiden ke-1 RI Soekarno di Gedung Kementerian Pertahanan, baru-baru ini. Hubungan persahabatan keduanya memang sudah sejak lama terjalin. Terlebih di pilpres 2009 saat keduanya maju berpasangan. Istilah Mega-Pro, julukan untuk duet Megawati-Prabowo, terkenal saat itu.

Seiring waktu hubungan keduanya mengalami pasang-surut. Dua kali keduanya jadi rival politik, yakni saat PDIP bertarung dengan Gerindra di pilpres 2014 dan 2019. Namun ternyata persahabatan Megawati dan Prabowo tak lekang oleh waktu. Hubungan keduanya bahkan semakin dekat sejak Prabowo masuk Kabinet Indonesia Maju.

Kini saat keduanya tampil bersama di acara peresmian patung presiden Sukarno, isu jika keduanya akan mengulang nostalgia Mega-Pro 2009 di Pilpres 2024 langsung berhembus kencang. Dukungan terkuat datang dari Direktur Pro Mega Center Mochtar Mohammad. Ia terang-terangan kembali mengusulkan duet Megawati - Prabowo di Pilpres 2024 mendatang.

“Pak Prabowo bisa (berduet dengan Megawati). 2009 kesuksesan yang tertunda,” ujar Mochtar menanggapi kemesraan Megawati dan Prabowo yang kini ramai dipergunjingkan publik.

Ia menilai duet Mega-Pro dapat membentuk koalisi besar dan membuat calon lain berpikir ulang untuk maju melawan di pilpres 2024. “Kalau Mega-Prabowo bisa potensi koalisi besar mengarah satu pasang atau konsensus. Nggak ada yang berani maju,” katanya yakin.

“Apalagi kalau PKS dirangkul di pemerintahan,” tambah dia.

Ada dua alasan dirinya kembali mendorong Megawati maju sebagai calon presiden di 2024. Ketua Banteng Moncong Putih tersebut dianggap merupakan figur sentral di PDIP dan pemegang hak prerogatif pencalonan PDIP di Pilpres 2024.

“Pertama, selain karena Ibu Megawati merupakan pemegang tiket pencalonan sebagaimana amanat kongres, beliau adalah figur sentral di PDI Perjuangan. Kedua, beliau berpengalaman menjadi Presiden dan berhasil mengatasi krisis ekonomi dampak dari moneter tahun 1998,” tukas Mochtar.

PELUANG MEGA-PRO DUET BESAR

Isu Megawati Prabowo kini ramai dibahas. Direktur Parameter Politik Adi Prayitno mengatakan duet Mega-Prabowo punya kans besar terulang kembali pada 2024. Ada sejumlah alasan mengapa duet ini dapat terulang kembali.

"1.000 persen peluang duet Mega-Prabowo bisa terulang. Alasannya dua hal. Pertama, sampai saat ini tak satupun parpol koalisi pemerintah yang berani vulgar melawan dominasi PDIP, yang belakangan didukung penuh Gerindra," kata Adi, Selasa (8/6).

"Nyaris semua partai sami’na waato’na, taat secara robotik. Itu artinya, Mega dan Prabowo sangat mungkin bisa mendikte koalisi partai menuju 2024. Kalau Mega-Prabowo berhendak, duet ini bakal terwujud," sambungnya.

Alasan lainnya, sejumlah nama kuat yang belakangan ini disurvei tak memiliki partai politik untuk maju. Duet maut Megawati-Prabowo dinilai punya peluang besar pula di sini. "Kedua, belum ada calon yang bisa dipastikan bisa maju pencapresan. Sejumlah nama beken versi survei, macam Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Sandi, Ridwan Kamil, dan tokoh lain tak punya partai untuk maju. Duet Mega-Prabowo akan jadi duet maut karena keduanya cukup solid sejauh ini," ujarnya.

Namun, menurut Adi, wacana menduetkan kembali Mega-Prabowo ini menampar wajah muka publik seakan negara ini krisis figur yang bisa mengurus bangsa. Efeknya, kata Adi, wajah-wajah lama akan merebut kendali kepemimpinan nasional. "Jelas ini pukulan telak bagi para politisi yang bergairah maju 2024 tapi belum jelas bisa maju atau tidak. Malah kegaduhan yang lebih mengemuka. Manuver politiknya masih hampa," sebutnya.

Sementara itu, pakar ilmu politik Universitas Paramadina Hendri Satrio atau Hensat menilai duet Megawati-Prabowo dapat terlaksana. Kedua tokoh ini pemegang tiket parpol.

"Kalau orang-orang yang sudah menikmati rezim ini, duet Megawati-Prabowo paling enak dan bisa terlaksana, dua-duanya kan pemegang tiket partai politik. Buat penikmat negeri ini, duet Megawati-Prabowo ini bisa jadi solusi untuk tetap menikmati rezim, tanpa harus repot-repot amandemen UUD," ujarnya.

Soal wacana duet Mega-Pro, Hensat menyinggung pihak yang kerap mendengungkan jabatan presiden tiga periode. Menurut Hensat, tanpa perlu amandemen UUD 1945, pihak tertentu dapat tetap menikmati rezim saat ini. "Dan ini langsung meruntuhkan pejuang-pejuang tiga periode tuh, pejuang tiga periode ingin terus menikmati rezim ini tapi membuat Jokowi nama baiknya terpuruk. Nah, dengan pasangan Megawati-Prabowo, ini nostalgia ya, dulu kan Mega-Pro, ini para penikmat rezim bisa terus menikmati rezim ini, tanpa harus repot-repot membuat Jokowi terpuruk atau tanpa juga repot-repot musti amandemen UUD," imbuhnya.

SINYAL POSITIF GERINDRA, PDIP : TUNGGU TANGGAL MAIN

Partai Gerindra sendiri mengirimkan sinyal merespon positif hal ini. Bahkan petinggi ‘Garuda Emas’ menyambut baik pertemuan antara Megawati dan Prabowo saat meresmikan patung Presiden pertama Soekarno di halaman Gedung Kementerian Pertahanan, Jakarta. Pertemuan itu menunjukkan sinyal positif dari kedua tokoh.

"Saya pikir memang ada sinyal-sinyal positif waktu kemarin dua tokoh bangsa ini bertemu. Sinyal positif itu adalah bagaimana kedua tokoh, berikut partai politiknya bekerja sama, bersinergi menyelesaikan persoalan kebangsaan," ujar Wakil Ketua Umum Gerindra Habiburokhman.

Ia mengatakan hubungan antara Gerindra dan PDIP memang terjalin dengan baik. Komunikasi juga terus terjadi antara kedua partai yang saat ini diisukan akan berkoalisi pada Pilpres 2024. "Kalau dikaitkan 2024, saya pikir kita biarkanlah air mengalir, kita bahasa jawanya ngglinding saja. Yang jelas kita dengan PDIP tidak ada hambatan psikologis," ujar Habiburokhman.

Kendati demikian, semua hal yang berkaitan dengan Pilpres 2024 masih sangat terbuka. Termasuk sosok yang akan diusung atau didukung dan koalisi dengan partai-partai selain PDIP. "Kalau kita ingat di 2019, kemudian 2014, itu konstelasinya itu begitu dinamis dan di detik-detik akhir, di menit akhir banyak hal-hal yang mengejutkan," ujar anggota Komisi III DPR itu.

Elit PDIP sendiri belum memberikan tanggapan lebih soal tersebut. Mantan Sekjen PDIP, Tjahjo Kumolo menyebut soal koalisi tidak bisa berandai-andai. Tinggal menunggu waktu saja soal siapa yang akan dicalonkan PDIP kelak.

"Nggak bisa berandai-andai. Tunggu tanggal mainnya aja," kata Tjahjo kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (8/6).

Mengenai nama Puan Maharani sebagai calon presiden (Capres), Tjahjo menjelaskan, pengajuan pasangan calon (Paslon) untuk Pilpres itu sesuai dengan UU Pemilu Nomor 7/2017 adalah hak dan kewenangan parpol atau gabungan parpol. Jadi, sambung Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) ini, apakah orang itu telah malang melintang ataupun populer, kuncinya adalah nantinya orang itu harus didukung parpol atau gabungan parpol.

"Karena ini adalah domain parpol untuk tentukan siapa capres. Kalau kepala daerah kan ada yang independen," ujarnya.

Namun, Tjahjo pribadi mempersilakan siapa saja yang mau bermanuver jelang pilpres ini, karena nantinya yang berhak mengusulkan capres-cawapres adalah parpol dan gabungan parpol. "Kalau saya sah-sah aja, orang mau bermanuver silahkan saja. Tapi, nanti yang berhak usulkan capres-cawapres, bisa satu parpol atau gabungan parpol," tegas Tjahjo.

GOLKAR TAK BERGEMING

Isu bergabungnya Megawati dan Prabowo di panggung pilpres 2024 tak membuat lawan politiknya gentar. Partai Golkar tegas menyatakan tetap mengusung Ketua Umum Airlangga Hartarto.

"Itu kan baru usulan dari mereka ya, kalau dari Golkar berpegang pada hasil putusan Munas, kita akan mencalonkan ketua umum kita," kata Ketua DPP Golkar Dave Laksono kepada wartawan, Selasa (8/6).

Dave mengatakan usulan itu merupakan pandangan pribadi. Menurutnya, duet Megawati-Prabowo yang diusulkan tidak merefleksikan apa pun. "Jadi ya itu pandangan masing-masing aja. Tidak merefleksikan apa pun. Itu kan usulan, dan itu bukan putusan DPP PDIP juga," kata dia.

Lebih lanjut, Dave menyebut Golkar akan tetap mengusung calon sendiri pada Pilpres 2024. Saat ini, Golkar masih fokus pada pemulihan ekonomi nasional. "Kalau Golkar, itu bukan wewenang Golkar. Itu wewenang pribadi mereka. Golkar tetap berpegang pada calon sendiri. Ini kan sekarang kita masih fokus di pemulihan ekonomi dululah. Vaksinasi dan lain-lainnya," katanya.

Sementara itu, Ketua DPD Golkar Jatim M. Sarmuji juga menekankan bahwa Golkar akan mengusung Airlangga pada Pilpres 2024. Sarmuji menyebut pasangan Airlangga masih dijajaki. "Segala kemungkinan memasangkan Pak Airlangga dengan orang lain memungkinkan terjadi. Bukan saja dengan AHY bisa juga dengan Khofifah, Anies, Ganjar, Ridwan Kamil," kata Sarmuji saat dihubungi terpisah.

Sarmuji juga berbicara peluang Airlangga berpasangan dengan Ketum Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dia menyebut, jika kedua belah pihak setuju, pasangan itu akan diusung. "Kelebihan Pak Airlangga dan AHY, mereka berdua sama-sama pegang partai sebagai ketua umum jika deal formulasinya bisa langsung jalan. Tetapi ini juga sekaligus bisa jadi faktor alot untuk menentukan posisi capres-cawapresnya. Kalau dari Golkar, kita tetap memasang target Pak Airlangga sebagai calon presiden," kata dia.(dtc/kpc)