Kaidipang, MS

Kasus dugaan mafia anggaran di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) segera masuk babak baru. Siapa otak dibalik permainan ini kans segera terkuak. Pihak terkait yang paling mengetahui pergeseran anggaran tersebut siap buka suara.

Sebelumnya, drama saling tuding antar pihak terkait sempat mengemuka. Sekretaris DPRD dan Kepala Bagian Keuangan menolak bertanggungjawab dan saling ‘lempar bola’. Imbasnya, pusaran kasus ini ikut menyeret Kepala Sub Bagian (Kasubag) Perencanaan Program dan Pelaporan Safriani Maloho yang diketahui paling mengetahui pergeseran anggaran pagar tersebut.

Tak mau disalahkan dalam pergeseran ini Safriani pun angkat bicara. Dirinya mengaku jika pergeseran anggaran tersebut karena ada perintah. "Kita bicara nanti di RDP, mau kapan, minggu ini kita siap. Akan dibuka secara jelas," ujar Safriani.

Dirinya berharap dalam RDP tersebut semua unsur bisa hadir baik Sekertaris, Kepala Bagian Keuangan maupun Badan Anggaran (Banggar). "Namun pada prinsipnya saya ini hanya seorang staf, ada kewenangan apa saya mengambil kebijakan sendiri tanpa ada sepengetahuan pimpinan saya," tambah Safriani.

Sementara itu dari informasi yang diperoleh awak media jika pada Rabu (2/6) kemarin telah disepekati akan dilakukan RDP terkait mafia anggaran ini, namun secara sepihak RDP antara Banggar, pihak Sekertariat dan Insan Pers yang bertugas di Bolmut secara sepihak dibatalkan tanpa ada pemberitahuan. Hal ini pun menyulut api kekesalan dari sejumlah personil DPRD Bolmut. "Agenda RDP telah disepakati bersama akan dilaksanakan pada hari ini (kemarin,red) namun secara sepihak batal tanpa ada pemberitahuan jelas, pihak sekertariat lebih memilih Tugas Luar (TL)," kata personil DPRD Mulyadi Pamili, ketika bersua dengan para awak media kemarin.

Menurutnya lagi jika RDP terkait pergeseran anggaran jasa penyiaran ke pembayar hutang pagar ini sangat penting. "RDP ini bertujuan untuk mencari solusi bersama, namun dengan pembatalan sepihak ini akan membuat publik bertanya-tanya dan ini akan menjadi citra buruk dari lembaga ini," tambah Mulyadi.

Sebelumnya aroma tak sedap dicium oleh para awak media. Diduga kuat anggaran yang telah diparipurnakan dan telah melalui tahap evaluasi di tingkat Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut secara sepihak dan tanpa pengetahuan Banggar DPRD Bolmut telah digeser Rp 300 juta untuk pembayaran hutang pembangunan pagar kepada pihak ketiga. Permainan anggaran itu diduga dilakoni oknum di Sekertariat DPRD Bolmut. (nanang kasim)