Gugus Tugas Diwarning, Jangan Untungkan Paslon Tertentu


Kepekaan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut) dalam mengawasi potensi kecurangan terbukti tajam. Kali ini, lembaga yang mengawal indikasi pelanggaran pemilu itu memberikan warning kepada Gugus Tugas Coronavirus Disease 2019 (Covid-19). Jangan sampai kebijakan mereka justru menguntungkan salah satu pasangan calon (paslon) di pemilihan kepala daerah (Pilkada).

Peringatan tegas tersebut dilayangkan pimpinan Bawaslu Sulut, Kenly Poluan. Pria asal Minahasa Selatan ini mengingatkan, kerja gugus tugas tidak boleh membantu atau menguntungkan salah satu paslon yang nantinya berkontestasi dalam pergelaran pilkada.

"Tentu aktivitas gugus tugas ini kita (bawaslu, red) jadikan sebagai dukungan terhadap kerja pengawasan kita. Jangan justru sebaliknya, bahwa kegiatan gugus tugas terlihat seperti membantu atau menguntungkan salah satu pasangan calon. Jangan sampai Bawaslu Sulut menangani kasus laporan masyarakat atau temuan pengawasan yang kemudian melibatkan mitra kerja Bawaslu," tegas Poluan saat memberikan arahan pada kegiatan Rapat Kerja Bawaslu Bersama Mitra Kerja, Selasa (4/8) kemarin.

Celah tersebut memungkinkan terjadi karena penyelenggaraan Pilkada tahun ini dinilai berbeda dengan yang sebelumnya. Penyelenggaraan Pilkada kali ini harus berkoordinasi dengan leading sektor gugus tugas penanggulangan bencana pandemi Covid-19. "Secara ketat setiap orang yang terlibat harus mengikuti protokol kesehatan guna lancarnya pelaksanaan Pilkada," jelasnya.

Koordinator Divisi Pengawasan dan Hubungan Antar Lembaga Bawaslu Sulut itu menyampaikan, peran gugus tugas Covid-19 secara instrument mempengaruhi penyelenggaraan pilkada. Untuk itu gugus tugas harus bersikap netral dan adil. "Itu sesuai dengan ketentuan undang-undang pemilihan dan ketentuan undang-undang yang melekat dalam kesehariannya sebagai tim gugus tugas penanggulangan Covid-19," tuturnya.

Kenly juga mengungkapkan, biaya penyelenggaraan pilkada kali ini sangat mahal. Makanya dia berharap, proses dan prosedur penyelenggaraan pilkada dilakukan dengan sebaik-baiknya. "Jadi dalam situasi seperti ini kita harus bekerjasama, kita harus bermitra. Kita berharap transformasi kepemimpinan kepala daerah berjalan dengan baik. Entah nanti yang terpilih orang baru atau orang lama, tentu proses serta prosedurnya harus dilakukan dengan baik," ungkap Kenly.

Dia juga mengharapkan, kerjasama yang baik dari setiap mitra kerja Bawaslu agar Pilkada di Sulut bisa jadi contoh yang baik bagi banyak orang. "Sebaiknya kita membangun energi bersama untuk pilkada di sulut bisa jadi contoh bagi banyak orang bahkan dunia. Karena sukses pilkada itu bukan hanya suksesnya Bawaslu atau KPU (Komisi Pemilihan Umum) tapi sukses kita semua masyarakat sulut," tutur kenly.

Turut sebagai narasumber dalam kegiatan Staf Khusus Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dr Mariya Mubarika dan Koordinator Nasional Komite Pemilih Indonesia Jeirry Sumampow. Hadir sebagai peserta para mitra kerja Bawaslu masing-masing Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 se-Sulut, KPU Sulut, Kanwil Kemenkumham Sulut, KPID Sulut, BKD Sulut, Korem 131, Lembaga Pemantau Pilkada serta Koordinator Divisi Pengawasan Bawaslu Kabupaten dan Kota se-Sulut. (arfin tompodung)


Komentar