Manado, MS

Ada ajakan meletup dari Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Dr Herwyn J H Malonda. Anggota Bawaslu Republik Indonesia (RI) terpilih periode 2022-2027 mendorong peran aktif seluruh masyarakat dalam mengawal pemilihan umum (Pemilu) tahun 2024.

Hal tersebut disampaikannya tatkala menjadi salah satu narasumber dalam giat Ruang Publik: ‘Efektivitas Pemilu Serentak 2024 dan Kualitas Demokrasi Kita’ yang diselenggarakan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pasuruan, Sabtu (12/2), secara daring.

Kegiatan tersebut juga turut dihadiri Ketua KPU Jawa Tengah yang juga Anggota KPU Republik Indonesia terpilih periode 2022-2027 Yulianto Sudrajat, serta Totok Hariyono Anggota Bawaslu Jawa Timur yang juga Anggota Bawaslu Republik Indonesia terpilih periode 2022-2027.

Malonda menyampaikan, Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 bukan hanya soal teknis penyelenggaran dan memilih pemimpin, tapi juga harus jadi sarana pendidikan bagi masyakarat.

"Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 bukan hanya sekedar berbicara teknis penyelenggaraan, atau bagaimana masyarakat memberikan hak pilih sehingga terpilih pemimpinnya, tapi sejatinya Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 harus menjadi sarana pendidikan bagi masyarakat untuk turut mencerdaskan kehidupan bangsa dari segi Politik dan Demokrasi," ujar Malonda dalam penyampaian materi.

Oleh karena itu, Herwyn menambahkan, masyarakat harus berpartisipasi aktif dalam setiap tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 yang dalam tahun 2022 ini tahapannya akan segera dimulai.

"Meskipun UU telah mengatur dengan sangat tegas dan jelas mengenai peran, tugas serta fungsi lembaga penyelenggara Pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP, tapi masyarakat juga tetap harus aktif berpartisipasi mengawal agar dapat memastikan jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan 2024 nantinya akan adil dan berintegritas," ucap Malonda.

Malonda juga menambahkan, potensi pelanggaran dalam setiap tahapan itu selalu ada, oleh sebab itu Bawaslu menyusun Indeks Kerawanan Pemilu (IKP) sebagai bentuk ‘warning’ bukan hanya bagi penyelenggara dan peserta Pemilu tapi juga ditujukan kepada masyarakat sebagai pemilih.

Disisi lain, Herwyn juga mengharapkan Kader maupun Alumni GMNI nantinya dalam pelaksanaan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 dapat mengambil peran dan aktif berpartisipasi.

"Bagi yang telah memenuhi persyaratan nantinya bisa mendaftar sebagai Penyelenggara Pemilu di tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota, kemudian yang lainnya juga bisa berpartisipasi dengan cara mengkaji dan memberikan kritik konstruktif kepada Penyelenggara Pemilu maupun pihak yang berkepentingan lainnya untuk menyempurnakan jalannya tahapan Pemilu dan Pemilihan tahun 2024 nanti," harapnya.

Diakhir penyampaiannya, Malonda juga berharap bahwa kader-kader GMNI di Pasuruan maupun daerah lainnya dapat terus mempersiapkan diri dan meningkatkan wawasan pemikirannya agar nantinya dapat mengambil bagian menjadi pemimpin bangsa dan negara Indonesia. (arfin tompodung)