Laporan ; Nanang KASIM

POROS Trans Sulawesi kembali ‘tegang’. Efek Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Gorontalo, jadi pemicu. Keluh warga dari wilayah perbatasan meletup.

Seperti dilakukan masyarakat Desa Tuntulow, Kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Warga ramai-ramai memblokade jalan kendaraan di jalan trans Gorontalo-Sulawesi Utara (Sulut). Hal itu mengakibatkan penumpukan kendaraan di Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara (Gorut) Provinsi Gorontalo, Minggu (31/5).

“Kami merasa tidak adil pada pemberlakuan PSBB Gorontalo ini. Dimana, kita sebagai masyarakat perbatasan selain mendapatkan dampak karena adanya penumpukan kendaraan, juga tidak bisa masuk wilayah Atinggola, meskipun hanya untuk membeli bahan pokok, termasuk keperluan rumah tangga yang selama ini kita dari Pinogaluman lakukan. Sedangkan masyarakat Atinggola dibiarkan keluar masuk oleh petugas perbatasan yang ada di Atinggola. Sehingga kami bersepakat untuk sementara waktu menutup akses masuk kendaraan di Sulut, khususnya di Kabupaten Bolmut,” seru salah satu warga Desa Tontulow yang enggan namanya dikorankan, kemarin.

Mereka berjanji, tidak akan membuka blokade jalan tersebut, jika perlakuan petugas Posko Covid-19 Provinsi Gorontalo masih tidak adil kepada masyarakat yang ada di Kecamatan Pinogaluman. “Kami telah bersepakat untuk tetap menutup jalan yang ada di Tontulow. Sebab, menurut kami perlakuan petugas Posko Covid-19 Provinsi Gorontalo tidak adil,” tambahnya lagi.

Terkait hal itu, Wakil Ketua Dewan Kabupaten (Dekab) Bolmut Salim bin Abdullah, meminta kepada masyarakat untuk tidak berlaku anarkis dan tetap mengedepankan protokol kesehatan, sebagaimana anjuran pemerintah. “Ini merupakan hak masyarakat. Namun demikian, tetap memperhatikan protokol kesehatan, sebab dalam situasi seperti ini ada penumpukan orang yang ada di wilayah perbatasan tersebut,” pesan Salim, yang juga tokoh masyarakat Pinogaluman.(**)