Foto: Amir Liputo
Data Realisasi Dana PEN ‘Kabur’, Deprov Ingatkan Pemerintah
GAMBARAN realisasi
dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Provinsi Sulawesi Utara (Sulut)
ditagih Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Terungkap, hingga kini
wakil rakyat Gedung Cengkih tidak mendapatkan data pemanfaatannya. Rincian
penggunaan anggaran tersebut belum pernah dijelaskan.
Hal tersebut
diungkap Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut, Amir Liputo saat rapat
bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa
(9/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.
Liputo menegaskan,
sejak awal sebenarnya sudah ditanya kepada pihak Satuan Kerja Perangkat Daerah
(SKPD) soal rincian realisasi dan PEN. Padahal sebenarnya menurut dia, hal itu
tidak perlu ditanya. Sudah ada aturan mengenai keterbukaan dana PEN.
"Sudah petunjuk, ada ketentuannya. Kalau tidak salah sudah diputuskan
bahwa Mahkamah Konstitusi memutuskan dana PEN harus terbuka dan semua bisa
masuk untuk melihat dana PEN," ungkap anggota dewan provinsi (Deprov)
daerah pemilihan Kota Manado ini.
Dirinya
sangat menyesalkan karena ketika diperhadapkan dengan pinjaman untuk hutang
pihak eksekutif meminta persetujuan dengan DPRD namun saat ada pemanfaatan
tidak dijelaskan kepada DPRD. "Tidak dijelaskan kepada kami, mana jalan
yang dibuat, perkebunan mana yang akan diperbaiki, kami tidak masuk wilayah
teknis tapi minimal DPRD supaya bisa menuangkan pokok-pokok pikiran, karena
masyarakat itu, tolong pi beking akang kasiang ini, abis reses masyarakat
menitipkan itu," ucapnya.
"Dalam
interupsi di paripurna ke pak Wagub (wakil gubernur) kami sudah menyampaikan.
Kami memahami ada penurunan-penurunan untuk biaya-biaya umum tapi kami
bersyukur kalau aspirasi-aspirasi masyarakat sudah dilaksanakan dana PEN,"
sambungnya.
Dirinya
menyampaikan, dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) sudah
ditetapkan 90 persen jalan mantap Sulut.
Sementara dalam pembahasan Rancangan Kerja dan Anggaran Daerah (RKAD) dengan
Dinas Pekerjaan Umum (PU) susah DPRD untuk mendapatkan data. "Berapa persen
jalan mantap, berapa persen setengah rusak, dan rusak sekali. Berapa yang sudah
ditangani PEN saat ini, supaya beban hutang bisa kita tanggung di tempat ini.
Untung ada dana PEN kalau tidak kita nol besar. Tapi yang kami sesalkan, adakah
penjelasan dengan jalan PEN ini terjadi perluasan terhadap jalan provinsi yang
mantap," tegasnya.(arfin tompodung)
Komentar