Manado, MS

Masa pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) masih melilit ekonomi masyarakat. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meminta supaya penganggaran untuk program-program terkait dengan bantuan sosial ditambah. Ini agar bisa memperkuat pendapatan rakyat bumi Nyiur Melambai.

Penyampaian itu digaungkan Anggota DPRD Sulut, Amir Liputo. Ia mengungkapkan, terkait dengan program bantuan untuk Pemberdayaan Pekerja Harian (PPH) dan Kelompok Usaha Bersama (KUBE) yang tertera dalam kegiatan Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Sulut, perlu didorong lagi untuk tahun anggaran 2022. Hal itu karena program yang berkaitan dengan bantuan sosial kepada masyarakat akan sangat membantu menghadapi masalah ekonomi sekarang ini. "Apapun kita berargumentasi, ini sebenarnya pengabdian kita kepada masyarakat. Selama ini pansus LKPJ (Laporan Keterangan Pertanggungjawaban) ketika turun banyak pengeluhan di sektor ini," ungkap Liputo dalam rapat pembahasan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sulut dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi Sulut, Selasa (16/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut.

Dirinya mengusulkan agar perlu untuk menampung keluhan masyarakat ini. Penting supaya adanya penambahan untuk bantuan bagi program KUBE. "Perlu adanya penambahan KUBE karena itu jadi kebutuhan utama," ujar anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Kota Manado tersebut.

Ini penting baginya, karena di saat pandemi seperti ini masyarakat untuk mencari nafkah susah. Apalagi di daerah-daerah perkotaan. "Ini orang orang mancari paling Rp20 ribu per hari. Yang penting sudah makan. Ini kita tidak terasa karena kita punya daerah pertanian. Tapi di daerah-daerah perkotaan akan berpengaruh. Biarlah dengan begini akan terasa, berbagi bagi saudara-saudara kita. Makanya kami minta kepastian, apakah ada berkat lebih yang bisa diberikan kepada masyarakat," tanya Liputo.

Pelaksana harian Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Sulut, Gemmy Kawatu menyampaikan, ketika membahas Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara yang lalu maka Provinsi Sulut ketambahan Rp1,5 miliar untuk kegiatan-kegiatan sosial. "Kita akan berikan angka tapi yang sesuai. Kita TAPD akan berikan tapi bicarakan dulu. Mekanismenya dua, kita ada tambahan pendapatan atau ambil dari dalam untuk kegiatan-kegiatan yang kita rasa lebih penting," ucap Kawatu. (arfin tompodung)