ANDIKA ‘PERKASA’
Jakarta, MS
Tentara
Nasional Indonesia (TNI) ‘nakhoda’ baru. Jenderal Andika Perkasa dipastikan
memimpin institusi tiga matra tersebut. Panglima TNI pilihan Presiden Joko
Widodo (Jokowi) ini, akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki
masa pensiun.
Langkah
Andika menuju kursi orang nomor satu di TNI terbilang mulus. ‘Keperkasaan’ Andika
terbukti setelah menjadi pilihan utama Presiden Jokowi sebagai calon Panglima
TNI. Begitu pun dengan sederet proses wajib yang diikuti Andika berjalan lancar.
Klimaksnya, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (8/11)
kemarin. Penghuni Senayan sepakat mendukung Jenderal bintang empat itu sebagai
Panglima TNI.
Paripurna pengesahan
Andika dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Puan menyebut paripurna dihadiri oleh
366 anggota dewan dari seluruh fraksi, baik secara fisik dan virtual.
Dalam
paripurna, Komisi I DPR terlebih dulu menyampaikan laporan hasil fit and proper
test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika Perkasa yang digelar
Sabtu (6/11) lalu. Laporan Komisi I disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya
Hafid.
Usai
mendengar laporan Komisi I, Puan melempar ke peserta rapat pilihan untuk
menyetujui Andika sebagai Panglima TNI. "Sidang dewan perkenankan kami
tanya, apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper
test tentang pemberhentian Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal Andika
Perkasa sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui," kata Puan yang
langsung disambut kata setuju oleh anggota dewan. Puan pun mengetuk palu sidang
tanda Jenderal Andika Perkasa sah sebagai Panglima TNI.
Sebelumnya,
fit and proper test Andika Perkasa berjalan hanya satu hari di ruang rapat
Komisi I DPR, Sabtu (6/11). Pada
kesempatan itu, Andika memaparkan visi dan misinya serta menjawab sejumlah
pertanyaan dari anggota dewan.
Salah satu yang
disampaikan Andika adalah tidak ingin militer mengambil tugas lembaga atau
kementerian lain dan tetap berpegang pada perundangan. "Bagaimana
mengembalikan tugas, yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang
peraturan perundangan. Jangan kelebihan. Dan harapan saya juga tidak akan
mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," kata dia.
Andika juga
ingin agar masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya. "Saya
ingin masyarakat kita sesuai kewajaran yang saya jalani dulu, saya ingin
masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya," kata Andika di
hadapan para anggota dewan.
Sebelumnya
juga, Komisi I DPR melakukan verifikasi faktual di kediaman Jenderal Andika.
Itu merujuk aturan yang berlaku.
ANDIKA: TERIMA KASIH
Sejarah
kembali terukir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya TNI.
Institusi kebanggaan masyarakat Tanah Air itu, memiliki sosok pemimpin baru.
Adalah Jenderal Andika Perkasa.
Setelah
berbagai tahapan dilalui, jenderal pemegang Surat Presiden itu tak mau jemawa. Dia
pun berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR yang sudah menyetujui Surat
Presiden yang menunjuk dirinya menjadi Panglima TNI. "Saya hanya ingin
mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI
yang telah menyetujui surat Presiden tentang pengangkatan saya," ujar
Andika.
Terkait
pelantikan, Jenderal Andika menyatakan masih menunggu Presiden Jokowi melantiknya
secara resmi setelah Rapat Paripurna DPR RI. "Saya masih menunggu untuk
resminya dari presiden," kata Andika kepada wartawan di Gedung Nusantara
II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/11).
Andika pun enggan
menjelaskan program-program yang akan ia lakukan dalam 100 hari ke depan.
Sementara,
terkait suksesornya sebagai calon pimpinan matra Angkatan Darat (AD), Andika
pun tak berkenan membeberkan. Menurutnya, calon KSAD akan dipilih presiden. "Pokoknya
nanti setelah ada resminya itu baru (nama calon KSAD). Saya nggak mau
mendahului karena nanti disangka GR dan memang bukan kewenangan saya," lugas
Andika.
STABILITAS PAPUA JADI SALAH SATU
FOKUS
Stabilitas
Tanah Air khususnya di tanah Papua kembali menjadi isu urgen dalam fit dan
proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI. Strategi penanganan dibeber
Jenderal Andika, yang kini telah disahkan sebagai pemimpin tiga matra yakni AD,
Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).
Hal itu
diakui Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Sabtu (6/11). Dia mengatakan
Andika berencana tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu
Papua. Dia menyebut Andika akan memakai pendekatan yang lunak.
"Prinsip
beliau disampaikan tadi bagaimana memenangkan pertempuran tanpa peperangan,"
ujar Lodewijk kepada wartawan.
"Artinya,
ada pendekatan lunak yang dia lakukan, pendekatan sosial yang dilakukan.
Ujung-ujungnya masalahnya juga bisa diselesaikan. Kita berharap demikian,"
sambungnya.
Andika
disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi
pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI lebih mengedepankan komunikasi. "Andalan
dia bukan satuan tempur, tapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai
Babinsa, Tamtama, dan Kodim, dan itu yang diperkuat," terang Lodewijk.
Ia mengklaim
Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit
dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu. "Pak Andika sudah mulai dengan
menggelar satuan-satuan teritorial di sana, karena diambil dari seluruh
prajurit Angkatan Darat, tentunya diseleksi karena berbicara, ada kriteria
khusus bagi seorang prajurit," tuturnya.
Hal senada
dikatakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Hasbi Anshory. Dia juga
mengungkapkan rencana Andika tak lagi menggunakan pendekatan militer di Papua.
Dia mengatakan Andika akan menggunakan pendekatan humanis. "Jadi yang
pertama kalau saya lihat Panglima TNI itu orangnya kesatria. Dia tidak
menutup-nutupi bahwa terhadap kelemahan, dia sampaikan bahwa ada kelemahan dan
dia akan mencoba penyelesaian Papua itu sehumanis, tidak lagi dengan pendekatan
militer," kata Hasbi.
Hasbi
menilai pendekatan yang dilakukan terkait isu Papua sejak dulu tergolong keras.
Kini, Andika, kata Hasbi, tak lagai menggunakan pendekatan militer.
Lebih
lanjut, Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo, mengatakan Andika
akan menggunakan cara ‘win heart and mind’. Dia menyebut Andika akan merebut
hati dan pikiran lawan dalam setiap konflik. "Jadi kalau yang disampaikan
oleh Bapak Panglima itu pendekatannya bukan menganggap sebagai musuh, tetapi
harus menangkan heart and mind. Istilahnya gitu," kata Bobby.
"Jadi
kalau misalkan ada yang satu, misalkan siapa bersaudara, jangan bukan itunya,
mungkin dalam waktu berapa tahun, siapa keluarganya dan itu memang
disejahterakan, sehingga pendekatannya itu bukan pendekatan kita sebagai seperti
berperang," sambungnya.
Bobby juga
sempat menyinggung soal kekurangan yang diakui Andika di TNI. Salah satunya
soal jumlah prajurit TNI yang dikerahkan ke Papua.
Sementara
itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan pesan khusus kepada Andika
mengenai keamanan di Papua. Ma’ruf meminta Andika memiliki pendekatan yang
lebih baik dalam pengamanan di Papua. "Saya kira tentu kita berharap
Panglima yang baru nanti akan meneruskan langkah-langkah Panglima yang lama
dalam membangun kondusifitas keamanan di Papua dan lebih mempunyai
pendekatan-pendekatan yang tentu lebih baik lagi," ujar Ma’ruf Amin saat
memberikan keterangan pers usai meninjau Tugu MacArthur di Jayapura, Papua,
Sabtu (6/11), dikutip dari detikcom.
Ma’ruf
berharap intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. Ma’ruf
menyakini Jenderal Andika Perkasa memiliki konsep dan pendekatan keamanan yang
lebih baik.
"Saya
yakin Panglima yang baru itu punya konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki
pendekatan yang lebih baik lagi. Itu kita harapkan begitu," ungkapnya.
Namun Ma’ruf
mengatakan pendekatan keamanan yang dilakukan Marsekal Hadi Tjahjanto telah
menerapkan konsep dan langkah yang baik. Dia meminta agar situasi di Papua
makin kondusif. "Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, saya harap ada
langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi nanti dalam menangani keamanan
di Papua," tuturnya.
POLEMIK SEMPAT HANTAM ANDIKA
Meski
terkesan mulus, namun langkah Andika menggapai ‘tahta’ Panglima TNI, bukan hal
gampang. Pemilihan Andika sebagai
Panglima TNI oleh Presiden Jokowi sempat menuai kritik. Pemilihan Andika
dianggap oleh koalisi masyarakat sipil sebagai kebijakan yang tak peka terhadap
hak asasi manusia (HAM).
Koalisi
sipil menyoroti sejumlah hal, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM. Andika
pernah dikaitkan dengan pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay 2001 silam. Andika
juga disorot karena memiliki harta kekayaan sebesar Rp179 miliar. Angka itu
merupakan pencatatan terbaru di Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara
(LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sebelumnya
diberitakan, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, Presiden
Jokowi perlu mempertimbangkan ulang keputusannya mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa
sebagai calon Panglima TNI. Menurut Usman, sikap Koalisi yang terdiri dari 14
LSM itu menolak usulan nama calon Panglima TNI baru oleh Presiden Jokowi ke DPR
RI. "Rencana presiden untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dengan
mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa itu harus dipertimbangkan
ulang," kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat
Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11).
Terkait hal
itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab kritik sejumlah LSM soal
keputusan Presiden Jokowi menunjuk KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon
Panglima TNI.
Moeldoko
berpendapat penunjukan Andika sudah sesuai aturan. Ia tidak melihat ada masalah
dalam keputusan mantan wali kota Solo tersebut. "Ya boleh saja masyarakat
mengkritik, tapi saya juga ingin memberikan penjelasan bahwa beberapa
pertimbangan. Yang pertama, para kepala staf itu semuanya siap menjadi
panglima," kata Moeldoko dalam rekaman suara yang dibagikan Kantor Staf
Presiden, Jumat (5/11).
Moeldoko
menilai tak ada masalah dalam rotasi antarmatra untuk posisi panglima TNI.
Menurutnya, pasal rotasi kepemimpinan di UU TNI menggunakan frase
"dapat". Dengan begitu, tidak ada kewajiban.
Selain itu,
kata Moeldoko, tradisi dalam pemilihan Panglima TNI selama ini juga lebih
banyak dari matra darat. "Secara tradisi yang sebenarnya berjalan, bukan
darat-laut-udara, bukan. Darat-laut, lalu darat-udara, nanti darat lagi. Itu
tradisi yang berjalan selama ini, akan tetapi tidak juga tradisi itu bersifat
permanen," ujarnya.
Mantan
Panglima TNI itu menyebut Jokowi sudah menimbang berbagai hal dalam memilih
menantu Abdullah Mahmud Hendropriyono itu. Salah satunya soal faktor senioritas.
"Kebetulan Pak Andika kepala staf yang senior. Itu bisa pertimbangannya
senioritas," ujarnya.
Sebelumnya,
Presiden Joko Widodo mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon
Panglima TNI. Jokowi telah menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas
penunjukan itu.(detik/cnn/*)
Komentar