ANDIKA ‘PERKASA’


Jakarta, MS

Tentara Nasional Indonesia (TNI) ‘nakhoda’ baru. Jenderal Andika Perkasa dipastikan memimpin institusi tiga matra tersebut. Panglima TNI pilihan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ini, akan menggantikan Marsekal Hadi Tjahjanto yang akan memasuki masa pensiun.

Langkah Andika menuju kursi orang nomor satu di TNI terbilang mulus. ‘Keperkasaan’ Andika terbukti setelah menjadi pilihan utama Presiden Jokowi sebagai calon Panglima TNI. Begitu pun dengan sederet proses wajib yang diikuti Andika berjalan lancar. Klimaksnya, Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (8/11) kemarin. Penghuni Senayan sepakat mendukung Jenderal bintang empat itu sebagai Panglima TNI.

Paripurna pengesahan Andika dipimpin Ketua DPR Puan Maharani. Puan menyebut paripurna dihadiri oleh 366 anggota dewan dari seluruh fraksi, baik secara fisik dan virtual.

Dalam paripurna, Komisi I DPR terlebih dulu menyampaikan laporan hasil fit and proper test atau uji kelayakan dan kepatutan terhadap Andika Perkasa yang digelar Sabtu (6/11) lalu. Laporan Komisi I disampaikan oleh Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid.

Usai mendengar laporan Komisi I, Puan melempar ke peserta rapat pilihan untuk menyetujui Andika sebagai Panglima TNI. "Sidang dewan perkenankan kami tanya, apakah laporan Komisi I DPR RI atas hasil uji kelayakan fit and proper test tentang pemberhentian Hadi Tjahjanto dan menetapkan Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI dapat disetujui," kata Puan yang langsung disambut kata setuju oleh anggota dewan. Puan pun mengetuk palu sidang tanda Jenderal Andika Perkasa sah sebagai Panglima TNI.

Sebelumnya, fit and proper test Andika Perkasa berjalan hanya satu hari di ruang rapat Komisi I DPR, Sabtu (6/11).  Pada kesempatan itu, Andika memaparkan visi dan misinya serta menjawab sejumlah pertanyaan dari anggota dewan.

Salah satu yang disampaikan Andika adalah tidak ingin militer mengambil tugas lembaga atau kementerian lain dan tetap berpegang pada perundangan. "Bagaimana mengembalikan tugas, yang kita lakukan ini dengan benar-benar berpegang peraturan perundangan. Jangan kelebihan. Dan harapan saya juga tidak akan mengambil sektor kementerian atau lembaga lain," kata dia.

Andika juga ingin agar masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya. "Saya ingin masyarakat kita sesuai kewajaran yang saya jalani dulu, saya ingin masyarakat melihat TNI sebagai organisasi yang apa adanya," kata Andika di hadapan para anggota dewan.

Sebelumnya juga, Komisi I DPR melakukan verifikasi faktual di kediaman Jenderal Andika. Itu merujuk aturan yang berlaku.

ANDIKA: TERIMA KASIH

Sejarah kembali terukir di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) khususnya TNI. Institusi kebanggaan masyarakat Tanah Air itu, memiliki sosok pemimpin baru. Adalah Jenderal Andika Perkasa.

Setelah berbagai tahapan dilalui, jenderal pemegang Surat Presiden itu tak mau jemawa. Dia pun berterima kasih kepada pimpinan dan anggota DPR yang sudah menyetujui Surat Presiden yang menunjuk dirinya menjadi Panglima TNI. "Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada pimpinan DPR dan seluruh anggota DPR RI yang telah menyetujui surat Presiden tentang pengangkatan saya," ujar Andika.

Terkait pelantikan, Jenderal Andika menyatakan masih menunggu Presiden Jokowi melantiknya secara resmi setelah Rapat Paripurna DPR RI. "Saya masih menunggu untuk resminya dari presiden," kata Andika kepada wartawan di Gedung Nusantara II DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (8/11).

Andika pun enggan menjelaskan program-program yang akan ia lakukan dalam 100 hari ke depan.

Sementara, terkait suksesornya sebagai calon pimpinan matra Angkatan Darat (AD), Andika pun tak berkenan membeberkan. Menurutnya, calon KSAD akan dipilih presiden. "Pokoknya nanti setelah ada resminya itu baru (nama calon KSAD). Saya nggak mau mendahului karena nanti disangka GR dan memang bukan kewenangan saya," lugas Andika.

STABILITAS PAPUA JADI SALAH SATU FOKUS

Stabilitas Tanah Air khususnya di tanah Papua kembali menjadi isu urgen dalam fit dan proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR RI. Strategi penanganan dibeber Jenderal Andika, yang kini telah disahkan sebagai pemimpin tiga matra yakni AD, Angkatan Laut (AL) dan Angkatan Udara (AU).

Hal itu diakui Wakil Ketua DPR RI Lodewijk Freidrich Paulus, Sabtu (6/11). Dia mengatakan Andika berencana tidak lagi memakai pendekatan perang dalam menangani isu Papua. Dia menyebut Andika akan memakai pendekatan yang lunak.

"Prinsip beliau disampaikan tadi bagaimana memenangkan pertempuran tanpa peperangan," ujar Lodewijk kepada wartawan.

"Artinya, ada pendekatan lunak yang dia lakukan, pendekatan sosial yang dilakukan. Ujung-ujungnya masalahnya juga bisa diselesaikan. Kita berharap demikian," sambungnya.

Andika disebut akan menyelesaikan konflik di Papua dengan memanfaatkan operasi pembinaan teritorial. Dia mengatakan TNI lebih mengedepankan komunikasi. "Andalan dia bukan satuan tempur, tapi satuan-satuan teritorial yang digelar, mulai Babinsa, Tamtama, dan Kodim, dan itu yang diperkuat," terang Lodewijk.

Ia mengklaim Andika Perkasa sudah mulai menyiapkan satuan teritorial di Papua. Para prajurit dilakukan seleksi khusus terlebih dahulu. "Pak Andika sudah mulai dengan menggelar satuan-satuan teritorial di sana, karena diambil dari seluruh prajurit Angkatan Darat, tentunya diseleksi karena berbicara, ada kriteria khusus bagi seorang prajurit," tuturnya.

Hal senada dikatakan anggota Komisi I DPR dari Fraksi NasDem, Hasbi Anshory. Dia juga mengungkapkan rencana Andika tak lagi menggunakan pendekatan militer di Papua. Dia mengatakan Andika akan menggunakan pendekatan humanis. "Jadi yang pertama kalau saya lihat Panglima TNI itu orangnya kesatria. Dia tidak menutup-nutupi bahwa terhadap kelemahan, dia sampaikan bahwa ada kelemahan dan dia akan mencoba penyelesaian Papua itu sehumanis, tidak lagi dengan pendekatan militer," kata Hasbi.

Hasbi menilai pendekatan yang dilakukan terkait isu Papua sejak dulu tergolong keras. Kini, Andika, kata Hasbi, tak lagai menggunakan pendekatan militer.

Lebih lanjut, Anggota Komisi I dari Fraksi Golkar, Bobby Adhityo, mengatakan Andika akan menggunakan cara ‘win heart and mind’. Dia menyebut Andika akan merebut hati dan pikiran lawan dalam setiap konflik. "Jadi kalau yang disampaikan oleh Bapak Panglima itu pendekatannya bukan menganggap sebagai musuh, tetapi harus menangkan heart and mind. Istilahnya gitu," kata Bobby.

"Jadi kalau misalkan ada yang satu, misalkan siapa bersaudara, jangan bukan itunya, mungkin dalam waktu berapa tahun, siapa keluarganya dan itu memang disejahterakan, sehingga pendekatannya itu bukan pendekatan kita sebagai seperti berperang," sambungnya.

Bobby juga sempat menyinggung soal kekurangan yang diakui Andika di TNI. Salah satunya soal jumlah prajurit TNI yang dikerahkan ke Papua.

Sementara itu, Wakil Presiden (Wapres) Ma’ruf Amin memberikan pesan khusus kepada Andika mengenai keamanan di Papua. Ma’ruf meminta Andika memiliki pendekatan yang lebih baik dalam pengamanan di Papua. "Saya kira tentu kita berharap Panglima yang baru nanti akan meneruskan langkah-langkah Panglima yang lama dalam membangun kondusifitas keamanan di Papua dan lebih mempunyai pendekatan-pendekatan yang tentu lebih baik lagi," ujar Ma’ruf Amin saat memberikan keterangan pers usai meninjau Tugu MacArthur di Jayapura, Papua, Sabtu (6/11), dikutip dari detikcom.

Ma’ruf berharap intensitas gangguan keamanan di Papua dapat semakin menurun. Ma’ruf menyakini Jenderal Andika Perkasa memiliki konsep dan pendekatan keamanan yang lebih baik.

"Saya yakin Panglima yang baru itu punya konsep-konsep yang mungkin lebih memiliki pendekatan yang lebih baik lagi. Itu kita harapkan begitu," ungkapnya.

Namun Ma’ruf mengatakan pendekatan keamanan yang dilakukan Marsekal Hadi Tjahjanto telah menerapkan konsep dan langkah yang baik. Dia meminta agar situasi di Papua makin kondusif. "Tapi berdasarkan apa yang sudah dilakukan, saya harap ada langkah-langkah strategis yang lebih baik lagi nanti dalam menangani keamanan di Papua," tuturnya.

POLEMIK SEMPAT HANTAM ANDIKA

Meski terkesan mulus, namun langkah Andika menggapai ‘tahta’ Panglima TNI, bukan hal gampang. Pemilihan Andika sebagai Panglima TNI oleh Presiden Jokowi sempat menuai kritik. Pemilihan Andika dianggap oleh koalisi masyarakat sipil sebagai kebijakan yang tak peka terhadap hak asasi manusia (HAM).

Koalisi sipil menyoroti sejumlah hal, terutama terkait dugaan pelanggaran HAM. Andika pernah dikaitkan dengan pembunuhan tokoh Papua, Theys Hiyo Eluay 2001 silam. Andika juga disorot karena memiliki harta kekayaan sebesar Rp179 miliar. Angka itu merupakan pencatatan terbaru di Laporan Harta dan Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sebelumnya diberitakan, Direktur Eksekutif Amnesty International, Usman Hamid mengatakan, Presiden Jokowi perlu mempertimbangkan ulang keputusannya  mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Menurut Usman, sikap Koalisi yang terdiri dari 14 LSM itu menolak usulan nama calon Panglima TNI baru oleh Presiden Jokowi ke DPR RI. "Rencana presiden untuk mengangkat Panglima TNI yang baru dengan mengajukan nama KSAD Jenderal Andika Perkasa itu harus dipertimbangkan ulang," kata Usman dalam konferensi pers yang digelar Koalisi Masyarakat Sipil untuk Reformasi Sektor Keamanan secara virtual, Kamis (4/11).

Terkait hal itu, Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko menjawab kritik sejumlah LSM soal keputusan Presiden Jokowi menunjuk KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI.

Moeldoko berpendapat penunjukan Andika sudah sesuai aturan. Ia tidak melihat ada masalah dalam keputusan mantan wali kota Solo tersebut. "Ya boleh saja masyarakat mengkritik, tapi saya juga ingin memberikan penjelasan bahwa beberapa pertimbangan. Yang pertama, para kepala staf itu semuanya siap menjadi panglima," kata Moeldoko dalam rekaman suara yang dibagikan Kantor Staf Presiden, Jumat (5/11).

Moeldoko menilai tak ada masalah dalam rotasi antarmatra untuk posisi panglima TNI. Menurutnya, pasal rotasi kepemimpinan di UU TNI menggunakan frase "dapat". Dengan begitu, tidak ada kewajiban.

Selain itu, kata Moeldoko, tradisi dalam pemilihan Panglima TNI selama ini juga lebih banyak dari matra darat. "Secara tradisi yang sebenarnya berjalan, bukan darat-laut-udara, bukan. Darat-laut, lalu darat-udara, nanti darat lagi. Itu tradisi yang berjalan selama ini, akan tetapi tidak juga tradisi itu bersifat permanen," ujarnya.

Mantan Panglima TNI itu menyebut Jokowi sudah menimbang berbagai hal dalam memilih menantu Abdullah Mahmud Hendropriyono itu. Salah satunya soal faktor senioritas. "Kebetulan Pak Andika kepala staf yang senior. Itu bisa pertimbangannya senioritas," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengusulkan KSAD Jenderal Andika Perkasa sebagai calon Panglima TNI. Jokowi telah menyurati DPR untuk meminta persetujuan atas penunjukan itu.(detik/cnn/*)

 

 


Komentar


Sponsors

Daerah

Sponsors