Manado, MS

Sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) menyasar Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Kurangnya perhatian terhadap Sumber Daya Manusia (SDM) Program Keluarga Harapan (PKH) dikritisi. Pemerintah daerah dinilai tidak menjalankan perintah konstitusi.

SDM PKH yang memiliki peran mengelola urusan masyarakat penerima manfaat PKH menjadi perhatian Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Melky Jakhin Pangemanan (MJP). Dirinya memberikan mengungkapkan, benar terjadi penurunan angka kemiskinan sesuai dengan data Badan Pusat Statistik (BPS). Masyarakat Sulut dinilainya sejahtera karena pertumbuhan ekonomi  yang tetap terjaga dan itu sumbangsih besar sektor pertanian. Namun pemerintah dinilai tidak menjalankan ketentuan terkait nasib SDM PKH. “Sektor pertanian yang memberikan sumbangsih besar sehingga pertumbuhan ekonomi kita tetap sejahtera. Menumbuhkan kesejahteraan ini adalah kerja keroyok  atau kolektif dan tidak bisa dia kerja parsial. Yang sangat disayangkan sampai saat ini Pemprov Sulut tidak menjalankan perintah konstitusi,” ungkap MJP saat interupsi di suasana Rapat Paripurna DPRD Sulut, Kamis (4/11), di ruang rapat paripurna DPRD Sulut dan di harapan Wakil Gubernur Sulut Steven Kandouw.

Disampaikannya, amanat konstitusi tersebut tertera dalam Pertaturan Menteri Sosial (Permensos) Nomor 1 tahun 2018. Itu terkait dengan sumber pendanaan PKH yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut dan kabupaten kota. Hal itu dinilainya tidak diwujudkan oleh pemerintah yang ada di Sulut. “Yang mana disebutkan, penyediaan alokasi dana penyertaan dari APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) sebesar 5 persen, dihitung dari total bantuan yang diterima KPM (Keluarga Penerima Manfaat) PKH, baik provinsi maupun di kabupaten kota. Sehingga yang terjadi masyarakat sejahtera tapi SDM PKH-nya tidak dapat support pak Wagub, mereka dibiarkan begitu saja,” tegasnya.

Menuruntya, selama ini SDM PKH yang melakukan pendampingan kepada keluarga-keluarga yang menerima manfaat bantuan PKH. Hanya saja nasib mereka kurang diperhatikan. “Padahal  banyak masyarakat kita yang mengambil uang saja di ATM tidak tahu. Mereka (SDM PKH, red) yang bantu ini.  Tapi mereka tidak mendapat support dari anggaran Pemprov Sulut. Padahal dengan alokasi itu bisa menyediakan fasilitas pendukung bagi SDM PKH. Jangan mereka menjadi motor penggerak yang tidak diperhatikan pemerintah. Masyarakat dilayani tapi bagi pengelola penyediaan ini tidak diberikan perhatian dari pemerintah,” kuncinya. (arfin tompodung)