Catatan merah mendera Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Sulawesi Utara (Sulut). Data menyebutkan, Bumi Nyiur Melambai sebagai daerah paling banyak Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). 

Teranyar, Badan Kepegawaian Negara (BKN) telah memblokir data kepegawaian terhadap 307 PNS yang terlibat kasus korupsi. Berdasarkan jumlah tersebut, BKN menyimpulkan kalau PNS asal Manado dominan terseret masalah tipikor.

Problem ini dibeber, Deputi Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian BKN, Nyoman Arsa. Ia menegaskan, PNS yang tersangkut Tipikor ini paling banyak berasal dari instansi daerah, khususnya Kantor Regional (Kanreg) XI, Manado.

"Yang paling banyak itu ada di Kanreg XI, Manado," kata Nyoman di kantor pusat BKN, Jakarta, Senin (6/8).

Walau begitu, Nyoman sendiri tak bisa menyebut berapa jumlah persentase PNS Manado yang tersangkut kasus Tipikor. Dia hanya mengatakan, BKN melihat paling banyak kasus PNS tersangkut korupsi berada di instansi daerah.

"Pokoknya yang paling banyak ada di daerah. Tapi kan kita tidak etis juga menyebutkan mana instansinya, karena kita tidak ingin menjatuhkan instansi yang dimaksud," jelasnya.

Sementara itu, Direktur Pengawasan dan Pengendalian Bidang Kode Etik BKN, Sukamto juga menambahkan, dari 307 data PNS diblokir karena tersangkut kasus korupsi, paling banyak berasal dari Sulut. "Sulawesi Utara lah pokoknya (yang paling banyak)," tuturnya. (dtc)