Jakarta,

Menteri Pertahanan (Menhan) Republik Indonesian (RI), Prabowo Subianto menyatakan secara tegas bahwa alat utama sistem persenjataan (Alutsista) milik Indonesia sudah tua. Untuk itu, ia berharap alat-alat tersebut segera diganti. Demikian diungkapkan Prabowo saat menanggapi soal rencana peraturan presiden (Perpres) tentang pemenuhan kebutuhan alat peralatan pertahanan dan keamanan (Alpalhankam).

Diketahui, Alutista di Indonesia, kebanyakan sudah tua. "Kini, sudah saatnya mendesak pemerintah bahwa Alutista harus diganti," kata Prabowo usai hadiri rapat bersama Komisi I DPR-RI di komplek parlemen,  Kelompok Jakarta, Rabu (2/6).

Ketua umum DPP Partai Gerindra ini menjelaskan tentang konsep rencana induk pertahanan ke depan. "Rencana ini masih kita godok bersama Bappenas, Kemenkeu. (kementerian keuangan-red), dan pemangku-pemangku kepentingan lainnya," ujar Prabowo usai rapat dengan Komisi 2 DPR RI, Rabu (2/6). (okezone)

Prabowo menuturkan, modernisasi Alutsista merupakan kebutuhan yang sangat mendesak karena banyaknya alutsista milik Indonesia yang sudah tua. Selain itu, Alutsista modern juga dibutuhkan untuk menghadapi dinamika strategis yang berkembang dengan sangat cepat.

"Sebagaimana diketahui, banyak Alutsista kita sudah tua. Sudah saatnya, memang mendesak untuk diganti, kebutuhan-kebutuhan yang sangat penting," ujar Prabowo.

Ketua Umum Partai Gerindra itu juga menjelaskan, dalam rapat dengan Komisi I yang berlangsung secara tertutup, ia telah memaparkan konsep rencana induk ke depan. Ia juga menjelaskan mengenai sejumlah isu yang beredar tentang rencana modernisasi alutsista. "Banyak pertanyaan. Ada juga isu-isu di luar dan sebagainya. Saya jelaskan satu per satu," kata dia.

Kendati demikian, Prabowo tidak menjawab saat ditanya soal anggaran modernisasi Alutsista, yang disebut-sebut bakal berasal dari dana pinjaman luar negeri. Diketahui, Kemenhan RI kini tengah menjadi sorotan menyusul munculnya rencana memodernisasi Alutsista TNI secara maraton.

Dalam memenuhi kebutuhan modernisasi Alutsista tersebut, Pemerintah RI membutuhkan dana sebesar 124.995.000.000 Dollar AS. Namun demikian, nominal tersebut telah dibantah Direktur Jenderal Strategis Kemenhan, Rodon Pedrason. Kata dia, Pasal 6 Ayat (1) Rancangan Peraturan Presiden tersebut menyebutkan, pemenuhan rencana kebutuhan pengadaan Alpalhankam bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Negara melalui utang asing.(okz/kompas/timms)