Manado, MS

Nakhoda Partai Golongan Karya (Golkar) Sulawesi Utara (Sulut) disorot. Gelombang masalah yang menerpa bahtera Partai Pohon Beringin di bumi Nyiur Melambai jadi penyebab. Posisi  Christiany Eugenia Paruntu (CEP) selaku Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I pun rawan.

Ancaman datang dari pihak yang mengaku Kerukunan Sesepuh dan Senior Partai Golkar Sulut. Adapun pernyataan sikap mereka telah beredar di hadapan publik media sosial.

Dalam isi pernyataan sikap tersebut, mereka memberi pertimbangan kondisi Partai Golkar Sulut dari gempuran beragam persoalan yang mengancam kepercayaan konstituen. Hal itu dinilai nyata terlihat dari 8 kekalahan dalam pertarungan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang digelar pada tanggal 9 Desember 2020 lalu. Dimana tidak ada satupun kemenangan yang diraih dalam

kontestasi tersebut. Ditambah dengan beberapa usulan pemecatan yang dialami kader-kader dari Partai Golkar, adanya perlindungan terhadap perilaku dan sikap yang telah melanggar sumpah serta janji sebagai pimpinan anggota DPRD Provinsi Sulut. Padahal telah direkomendasikan pemecatan dari Badan Kehormatan DPRD Sulut dan telah diparipurnakan lembaga DPRD Sulut.

Kemudian pengelolaan managemen partai yang tidak profesional dipandang telah mewarnai perjalanan Partai Golkar Sulut saat ini sehingga dinilai sangat merusak tatanan Partai Golkar itu sendiri. Berdasarkan hal tersebut maka ada beberapa hal pokok yang menjadi penegasan di dalamnya. Pertama, mendukung Airlangga Hartato sebagai calon Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2024. Kemudian meminta agar Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar segera menurunkan pelaksana tugas (Plt) Ketua DPD Partai Golkar Sulut. Berikutnya, meminta DPP Partai Golkar mengeluarkan Surat Keputusan tentang Pemecatan dan Pencabutan Kartu Anggota (KTA) kepada oknum yang melanggar sumpah dan janji sebagai wakil rakyat. Terakhir, meminta DPP Partai Golkar untuk memproses pergantian antar waktu (PAW) sesuai dengan aturan Organisasi Partai Golkar.

Adanya pertemuan dari mereka yang menyebut Kerukunan Sesepuh dan Senior Partai Golkar, dibenarkan Joy Palilingan. Palilingan yang turut ambil bagian dalam pertemuan itu, menegaskan terkait adanya pernyataan sikap yang dikeluarkan mereka. "Jadi memang ada inisiatif dari orang-orang yang prihatin terhadap partai Golkar. Jadi kita itu mengevaluasi persoalan-persoalan yang terjadi sampai saat ini di Golkar. Pertama, terkait kekalahan-kekalahan yang terjadi di Partai Golkar pada saat pilkada lalu," ungkap Palilingan yang membenarkan adanya pertemuan berlangsung di Desa Suluan, Kabupaten Minahasa, Sabtu (20/3).

Selanjutnya, dalam pertemuan itu pula menyorot masalah pengaktifan kembali James Arthur Kojongian (JAK) sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut. "Bagaimana mungkin sudah dinonaktifkan sebelumya kemudian diaktifkan kembali. Sementara mekanisme terkait dirinya masih sedang berproses di Golkar," jelasnya.

Selain itu menurutnya, konsolidasi-konsolidasi yang dilakukan kurang berjalan baik. Semua kader tidak terlibat penuh. "Walaupun mereka ini ada yang pada waktu pilkada lalu mendukung di tempat lain tapi ada kepedulian terhadap Golkar dengan persoalan-persoalan yang ada. Kalau masalah pelaksana tugas (Plt) silahkan tanya ke pak Josep Pati karena dia yang langsung bertatap muka dengan DPP," ujarnya.

Diketahui, Josep Pati dalam siaran youtube yang beredar di kalangan publik, nampak memberikan penegasan terkait persoalan tersebut. Dalam siaran itu ia menyampaikan, Golkar Sulut dalam Pilkada kalah total. Tidak ada satu pun kemenangan yang diraih. Maka dari itu perlunya ada pergantian kepemimpinan. "Tapi memang kita tidak akan mematikan karya seorang kader maka dari itu dijadikanlah (CEP, red) duta besar di sana (Filipina, red). Maka dari itu DPP Golkar mau menentukan seorang Plt. Mungkin minggu depan akan disampaikan. Dan akan segera disampaikan kepada kita apakah itu akan diambil dari korwil (koordinator wilayah) di daerah atau bagaimana," ucap Pati dilansir lewat channel youtube, Z-TV.com.

Dijelaskannya, Plt nantinya akan diambil dari salah satu pengurus DPP. Kemudian apabila ada dari daerah yang memenuhi syarat bisa mengakomodir seluruh kekuatan partai maka disarankan untuk sebaiknya diambil dari daerah. "Karena  pada umumnya di DPP ini, mereka punya tugas dan kesibukan masing-masing," ucapnya.

Dewan Pertimbangan Partai Golkar Sulut ini pula menyentil terkait pengaktifan kembali JAK sebagai ketua harian. Baginya tidak ada dasar mengaktifkan kembali JAK. "Karena dia oleh pleno DPD sudah dinonaktifkan, selanjutnya oleh DPRD (Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) sudah memutuskan lewat paripurna dia diganti. Sudah keputusan dewan. Jadi sebenarnya secara defacto dan dejure sudah memenuhi. Nah sekarang mau dikembalikan. Dasar apa dikembalikan lagi. Saya sebagai dewan pertimbangan partai Golkar merasa itu tidak sesuai dengan keputusan yang berlaku," tegasnya.

LAMALUTA: DIMANA MEREKA SELAMA INI

Serangan ke era kepemimpinan CEP ditangkis. Pengurus DPD I Partai Golkar Sulut, berikan reaksi kritis. Pernyataan sikap mereka yang mengaku sesepuh dan senior Golkar Sulut disorot.

Tanggapan tersebut datang dari Wakil Ketua DPD I Partai Golkar Sulut bidang organisasi, kaderisasi dan keanggotaan, Feryando Lamaluta. Ia mengungkapkan, pihaknya tetap mengacu pada Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) 2020. Dalam rapim itu, Golkar tetap memberikan komitmen terhadap penyelesaian persoalan-persoalan sosial masyarakat. Termasuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19). "Kemudian kita juga konsen dengan pembenahan organisasi. Jadi selama ini semua berjalan dengan baik," ucapnya.

Dirinya merespon terkait dorongan untuk penggantian Ketua DPD I Partai Golkar Sulut. Menurutnya, kalau ada masukan-masukan dari teman-teman kader tentu pihaknya sangat bersyukur. Dari proses politik itu, Golkar diakui mengalami kekalahan. "Tapi persoalannya orang-orang itu tidak berjuang bersama kami sewaktu pilkada lalu. Kalau mereka bertanya seperti itu, kita akan balik tanya ada dimana mereka pada pilkada lalu? Mereka justru tidak berjuang," tuturnya.

Dia menyebut, oknum-oknum yang memberikan kritik itu, disebut hanya berbicara asal-asalan. Padahal mereka sendiri tidak turut bersama-sama dalam Pilkada lalu. "Kalau mereka bertanya seperti itu. Harus fair. Kita tanya ada dimana mereka waktu pilkada. Jangan cuma asal-asal bicara. Tapi mereka tidak berjuang bersama-sama waktu lalu. Kalau mereka tidak ada bersama-sama dengan kita di pilkada lalu, wajar ada konsekuensinya," ucapnya.

Apalagi baginya, orang-orang yang ada dalam pertemuan yang menyebut Kerukunan sesepuh dan senior itu, beberapa tidak mendaftar lewat partai Golkar pada pemilihan legislatif (Pileg) 20919. "Kemudian kebanyakan dari mereka itu, sewaktu pileg yang lalu mereka mendaftar di partai lain. Tidak bersama-sama dengan Golkar. Saya tidak perlu menyebutkan nama," tandasnya.

KETUA DEPROV TANGGAPI PENGAKTIFAN JAK

Polemik terbaru seputar kasus JAK juga memantik tanggap pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Aksi pleno DPD I Partai Golkar Sulut mengaktifkannya sebagai ketua harian disebut belum kuat. Putusan DPP Partai Golkar dinilainya harus menjadi acuan.

Penegasan itu disampaikan Ketua DPRD Sulut, Fransiscus Andi Silangen. Ia mengakui, pihak Golkar memiliki haknya sendiri untuk memberikan tanggapan. Hanya saja, DPRD Sulut sudah memiliki keputusan yang mengikat semuanya. “Kita (DPRD Sulut, red) secara kelembagaan memberikan keputusan yang mengikat ke dalam,” tegas Silangen.

Dirinya menegaskan, memang di tubuh Golkar Sulut telah memutuskan pengaktifan JAK sebagai ketua harian. Hanya saja, ada yang memiliki kewenangan lebih tinggi yaitu DPP Partai Golkar. Kabar berhembus menurut dia, DPP sudah merekomendasi untuk pengunduran diri JAK dari DPRD Sulut. “Ada istilah, ‘lex superior derogat legi inferior’. Artinya keputusan yang di atas itu menganulir keputusan yang di bawah. Sekarang kan kalau kita lihat bahwa pleno di Partai Golkar yang tingkat di sini (Sulut, red), kan tingkat pusat merekomendasi untuk mengundurkan diri,” tuturnya.

Maka dari itu dirinya mengungkapkan, untuk melihat nanti ke depannya seperti apa keputusan di Golkar. Pastinya bagi dia, khusus DPRD Sulut keputusannya sudah diberikan dan mengikat semua yang di dalamnya. “Jadi di dalam itu kita lihat saja (Mekanisme Golkar, red). Tapi kalau di dewan itu suatu keputusan yang mengikat. Golkar punya hak untuk memberikan tanggapan, silahkan,” kunci anggota dewan provinsi (Deprov) dari PDIP ini.

Sebelumnya, dalam Paripurna DPRD Sulut telah diberikan rekomendasi untuk pemberhentian JAK sebagai Wakil Ketua DPRD Sulut dan Anggota DPRD Sulut. Pemberhentian sebagai Anggota DPRD Sulut diserahkan ke Partai Golkar. (arfin tompodung)