OKNUM PIMPINAN DEPROV TERANCAM


Manado, MS

Aroma perselingkuhan diduga dilakoni oknum pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) merebak di media sosial. Ragam reaksi publik bersahut-sahutan. Posisi seorang yang disinyalir legislator Gedung Cengkih berinisial JAK itu pun ‘tersudut’.

Dunia jagat maya baru-baru ini disajikan video viral yang menampakkan sosok perempuan memakai baju putih tergantung di deksel mobil dan diseret. Dia nampak sedang mencegat mobil honda itu yang diduga milik Wakil Ketua DPRD Sulut berinisial JAK tersebut dari Partai Golongan Karya (Golkar). Mobil tersebut menyeret wanita itu yang disinyalir istri sahnya berinisial MEP, hingga 30 meter di jalan Tomohon, Minggu (24/1) lalu. Perempuan itu menghadang kendaraan roda empat tersebut karena diduga oknum anggota dewan ini sedang bersama wanita idaman lain berinisial AS.

Anggota DPRD Sulut berinisial JAK, saat dicegat wartawan, Senin (25/1) di kantor DPRD Sulut untuk diminta konfirmasi terkait dugaan skandal tersebut, terkesan enggan menanggapi pertanyaan wartawan. Dirinya hanya menjawab singkat bahwa ia masih memiliki banyak urusan. Kemudian meminta media membantu dirinya menghadapi kasus tersebut. “Banyak tu mo urus, baku bantu jo,” ucap Ketua Harian Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Golkar Sulut ini dengan singkat sambil memasuki lift kantor DPRD Sulut.

Juru Bicara DPD I Partai Golkar Sulut, Feryando Lamaluta, ketika ditanyakan sikap partai terhadap persoalan ini menjelaskan, kalau memang kejadian itu adalah oknum berinisial JAK dengan istrinya MEP, maka yang perlu diingat pertama kali ialah persoalan ini merupakan urusan keluarga mereka. Pihaknya enggan mengomentari lebih karena itu sudah di ranah rumah tangga mereka. "Kalau memang mereka maka ini adalah masalah keluarga. Jadi saya juga tidak bisa berbicara lebih karena ini urusan rumah tangga mereka," ungkap Lamaluta.
Meski demikian, pihaknya akan membicarakan masalah ini dengan pimpinan partai. Apalagi dirinya belum juga bertemu dengan Ketua DPD I Partai Golkar Sulut, Christiany Eugenia Paruntu (CEP). "Kalau ada hal-hal lain yang soal isu pemecatan, kita juga tidak bisa bilang tidak tapi kita juga tidak bisa bilang, ya. Jadi nanti kita akan lihat," katanya, Selasa (26/1), saat dihubungi.

"Tapi memang keduanya kalau benar itu adalah mereka, adalah publik figur. Yang satu Ketua Harian Partai Golkar Sulut, satunya lagi dicalonkan partai Golkar di pilkada (pemilihan kepala daerah) Minsel (Minahasa Selatan)," kuncinya.

Sekretaris DPD I Partai Golkar Sulut, Raski Mokodompit yang juga Ketua Fraksi Golkar DPRD Sulut, saat dimintai konfirmasi mengungkapkan, Fraksi Golkar belum mengetahui siapa yang berada di dalam vidio tersebut.

"Kita nintau siapa di oto itu. Saya sudah banyak melihat vidio itu. Tidak terlalu jelas siapa di dalam vidio itu karena terlalu jauh," katanya.

"Jangan berandai-andai, di lembaga politik jangan berandai-andai. Kalo kita berandai-andai, banyak hal yang membuat ketidakharmonisan kalau kita hanya berandai-andai. Kita jangan terlalu terjebak di kalau benar tetapi kalau salah," sambung Mokodompit.

BK DAN PIMPINAN DEPROV SIAP TINDAKLANJUT

Bau skandal tersebut sampai ke Badan Kehormatan (BK) dan pimpinan DPRD Sulut. Tindak lanjut terhadap kabar tak sedap itu bakal diambil. Langkah membicarakan masalah ini dalam rapat akan dilakukan.

Ketua BK DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu mengatakan, BK DPRD Sulut merupakan lembaga yang menangani etika dan moral anggota dewan. Persoalan tersebut tentunya menurut dia, akan dilihat dan dikaji terlebih dahulu. "Itu terkait hal-hal yang dilakukan anggota DPRD yang melakukan pelanggaran etika dan moral. Kita akan lihat apakah melanggar etika dan moral," ungkapnya.
Bagi dia, soal dipanggil atau tidak nanti merupakan keputusan dalam BK. Hal itu karena pihaknya masih akan mengumpulkan bukti-bukti terlebih dahulu. "Kita tidak mau sembarang mengambil sikap, jadi ini lembaga yang menangani etika dan moral bukan lembaga yang menangani hukum," jelas anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Minsel dan Minahasa Tenggara ini.

Problem ini pula sampai ke Ketua DPRD Sulut Fransiscus Andi Silangen. Pucuk pimpinan di Gedung Cengkih itu tak berbicara lebih. Dirinya hanya memastikan akan melakukan rapat terlebih dahulu terkait masalah ini. "Pimpinan dewan akan melakukan rapat untuk membicarakan akan hal ini," katanya.

TOKMAS MINSEL MINTA JABATAN JAK DICOPOT

Gaung sorotan datang dari tokoh masyarakat (tokmas) Minsel. Gelombang desakan untuk mencopot oknum yang diduga pimpinan DPRD Sulut dapil Minsel itu mengencang.

Hal tersebut disampaikan tokmas Hangga Sariowan. Dirinya sangat menyesalkan kejadian yang dilakukan oknum legislator berinisial JAK itu. "Sebagai warga Minsel sangat menyesalkan sikap tersebut dan tidak sepatutnya seorang wakil rakyat bahkan pimpinan DPRD Sulut ini. Tidak patut menjadi panutan warga, apa lagi itu adalah istri sah," jelasnya.

Dirinya mendesak agar pihak Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut segera memproses masalah tersebut. Hal itu karena sudah mencoreng nama baik wakil rakyat. "Kami mendesak agar BK segera proses masalah tersebut, bahkan pun kalau bisa proses saja pemecatan dengan tidak hormat," ungkapnya.

Salah satu simpatisan Partai Golkar Minsel Bendi Tendean juga meminta pihak Partai Golkar Sulut untuk segera memproses masalah kader Partai Golkar yang mencoreng citra partai Golkar. Bahkan, dirinya mendesak agar pihak DPD I segera melakukan pemecatan dengan tidak hormat. "Kami desak DPD I Sulut untuk memproses pemecatan dengan tidak hormat dari Anggota DPRD Sulut Dapil Minsel Mitra yakni JAK, bahkan langsung proses Pergantian Antar Waktu, karena sudah sangat tidak manusiawi kalau mau dilihat video yang beredar tersebut," tegasnya.

Dirinya juga bersama simpatisan serta pengurus Partai Golkar dalam waktu dekat ini akan mendatangi DPD I Partai Golkar Sulut. Kemudian mempertanyakan bahkan mendesak pihak DPD I Sulut untuk memberikan sanksi bahkan pemecatan dengan tidak hormat. "Kami akan turun untuk mempertanyakan bahkan akan mendesak segera proses pemecatan dengan tidak hormat bahkan kalau bisa segera di-PAW (pergantian antar waktu). Kasus ini harus disikapi karena sudah merupakan kasus yang tidak terpuji," tukas Tendean. (servi maradia/arfin tompodung)


Komentar