Teriak para petani menggema di seantero Nusantara. Aksi unjuk rasa berlangsung serentak pada 60 titik. Sulawesi Utara (Sulut) termasuk.

Gerakan demonstrasi ini digelar tepat di momentum peringatan Hari Tani Nasional (HTN) 2020, 24 September. Adapun sebaran titik aksi ini meliputi, Jawa Timur (4 kabupaten), Jawa Tengah (6 kabupaten), Jawa Barat (4 kabupaten), Bali (1 kabupaten), Sumatera Selatan (3 kabupaten), Jambi (3 kabupaten) dan Sumatera Utara (6 kabupaten). Kemudian Sulawesi Utara (2 kabupaten), Sulawesi Tenggara (2 kabupaten), Sulawesi Tengah (4 kabupaten), Sulawesi Selatan (5 kabupaten), Banten (1 kabupaten), Lampung (1 kabupaten), Kalimantan Barat (1 kabupaten), Bengkulu (1 kabupaten) dan NTT (1 kabupaten). Demonstrasi pula digelar di depan Gedung Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesa (DPR) dan Istana Kepresidenan, Jakarta.

Puluhan orang-orangan sawah dipasang di depan gedung DPR RI, jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (24/9) kemarin. Massa mulai memasang orang-orangan sawah pukul 09.30 WIB. Puluhan orang-orangan sawah dengan pakaian layaknya petani itu, dipasang berjajar di depan gerbang masuk Kompleks Parlemen. Massa dari Komite Nasional Pembaruan Agraria (KNPA) dan Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) tampak memasang spanduk di gerbang DPR. Mereka meminta jangan ada kluster tani saat pandemi virus Corona (Covid-19) ini. "Jangan buat klaster tani!" demikian tulisan spanduk.

Massa KNPA juga memasang spanduk berukuran besar yang menyerukan petani menolak Omnibus Law. "Gedung ini kami reklaiming karena tidak digunakan untuk kepentingan rakyat! Petani tolak Omnibus Law! Jalankan reformasi agraria sejati," begitu bunyi tuntutan massa.

Polisi tampak berjaga di depan gedung DPR. Melalui pengeras suara, polisi meminta massa membatasi orang yang berunjuk rasa. "Tolong untuk massa setelah memasang orang-orangan sawah segera kembali ke mobil. Di depan hanya maksimal 6 orang saja. Tolong jaga jarak," kata polisi melalui pengeras suara.

Massa aksi menuntut tentang realiasi dari reforma agraria. Hal itu karena hingga saat ini dinilai tidak jalan. "Kami harus tetap memastikan realisasi reforma agraria yang dijanjikan presiden dan pemerintahan, karena saat ini macet total. Dan mohon disuarakan klaim-klaim reforma agraria, pengakuan hak atau penyelesaian konflik bagi masyarakat petani di sektor perkebunan, kehutanan dan pertambangan itu mengalami kemacetan total. Jadi hanya artifisial di lapangan 9 juta hektare sudah direalisasikan," kata juru bicara aksi KNPA Dewi Kartika kepada wartawan, kemarin.

Dewi mengatakan, biasanya ada sekitar 5.000 petani yang demo di Ibukota untuk memperingati hari Tani Nasional. Namun, mereka berinisiatif menggunakan orang-orangan sawah sebagai simbol keberadaan kaum tani. “Ini simbol karena kami di masa PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) tentu dibatasi mobilitasnya. Biasanya di hari Tani Nasional seperti 2019 kurang lebih 5.000 kaum tadi di Jabar, Jateng dan Banten itu masuk ke Jakarta untuk memperingati hari Tani Nasional. Sekarang ini kita tahu kondisinya sangat terbatas dan kami bersepakat komitmen kepada protokol kesehatan. Tetapi ada bahaya mengancam lebih besar," ungkap Dewi.

Dewi menjelaskan, kaum petani tetap mengalami intimidasi selama pandemi Corona. Momentum 60 tahun hari tani ini juga digunakan untuk menolak Omnibus Law RUU Cipta Kerja yang disebut turut merugikan kaum petani. "Di masa pandemi di saat kita harus menaati social distancing PSBB, petani tetap diancam, diintimidasi, surat-surat intimidatif dari PTPN misalnya, kemudian pembentukan satgas-satgas hutan untuk mengintimidasi petani yang berkonflik dengan Perhutani di seluruh Jawa itu masih bekerja," kata Dewi.

"Penting momentum hari Tani ini untuk menyatakan petani juga menolak Omnibus Law karena selama ini klaim-klaim negara bahwa ini hanya masalah klaster ketenagakerjaan padahal 79 UU yang diangkut oleh Omnibus Law ada yang juga yang menyangkut hajat hidup petani, nelayan, termasuk masyarakat adat," imbuhnya.

Sebelumnya, Rabu (23/9), Juru Bicara KNPA Dewi Kartika dalam konferensi pers virtual, telah menjelaskan, aksi demo tersebut datang dari sejumlah elemen masyarakat. Tergabung dalam KNPA dan Gebrak yang menggelar aksi serentak di 60 kabupaten wilayah Indonesia. Aksi tesebut diikuti oleh petani, masyarakat adat, buruh hingga mahasiswa. "Kami akan melakukan aksi serantak di 60 titik," ujar Dewi sehari sebelum demo.  

Selain memperingati HTN, aksi tersebut juga bertepatan dengan momentum 60 tahun kelahiran Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau yang biasa dikenal UU Pokok Agraria. (kompas/detik)