Proyek jalan Pakuure-Tenga, kembali disorot. Disinyalir, proyek berbanderol Rp7 miliar itu tidak dikerjakan sesuai kontrak kerja. Itu dilihat dari hasil akhir proyek.

Menurut anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Minahasa Selatan (Minsel), Gino Rumokoy, Kepolisian Daerah (Polda) atau Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sulawesi Utara (Sulut), harus turun tangan memeriksa proyek tersebut. Sebab, hasil kerja yang amburadul memantik kecurigaan warga.

"Sebagai anggota legislatif yang memiliki hak pengawasan, saya minta Polda atau Kejati Sulut memeriksa kembali proyek jalan Pakuure-Tenga. Sampai sekarang belum ada penyelesaian hukum atas proyek ini. Padahal dugaan adanya korupsi sudah jelas terlihat. Namun sayangnya sampai sekarang tidak ada tindak lanjut," desak Rumokoy.

Diungkapkan Rumokoy, proyek tahun anggaran 2017 tersebut dari awal sudah bermasalah. Anggaran sebanyak Rp 7 miliar hanya digunakan untuk jalan sepanjang 3 Km. Parahnya lagi kualitas jalan juga tidak sesuai. Bahkan proyek belum selesai sudah banyak bagian jalan rusak.

"Menurut saya sudah banyak kejanggalan sejak dari perencanaan. Akhirnya pada pelaksaan juga terkena imbas. Belum apa-apa sudah banyak yang rusak. Seharusnya mungkin bisa bertahan lima tahun, baru setahun sudah rusak. Penegak hukum harusnya turun tangan agar ada kepercayaan publik," ungkap anggota Komisi 2 DPRD Minsel itu.

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Minsel pun angkat suara. Mereka mendesak agar kepolisian ataupun Kejaksaan turun tangan. Jangan sampai terjadi kesan pembiaran. Proyek amburadul akan sangat merugikan masyarakat. Apalagi jalan ini sudah lama ditunggu warga lantaran memiliki nilai ekonomis.

"Kalau Polda atau Kejati tidak sanggup mengusut tuntas dugaan korupsi di proyek jalan Tenga, kami siap bawa sampai ke Mabes Polri atau Kejagung. Ini juga bukan satu-satunya proyek bermasalah namun tidak mendapatkan proses dari pihak penegak hukum," sembur Jhon Senduk,  Ketua LSM Gerakan Masyarakat Peduli Korupsi (GMPK).(rul mantik)