Manado, MS

Polemik sampah yang tak kunjung berujung, memantik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Pemerintah dipecut memberi perhatian serius. Ancaman terhadap dunia pariwisata jadi alasan.

Daerah bumi Nyiur Melambai, secara khusus Kota Manado masih bergumul dengan masalah sampah. Namun postur Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Sulut dinilai tak menyentuh persoalan ini. Padahal persoalan sampah, terlebih yang berbahan plastik, dipandang sebagai sesuatu yang sudah mendesak untuk dituntaskan. Itu untuk merespon dunia pariwisata Sulut yang terus berkembang.

"Harusnya ada koordinasi secara intensif antara pemerintah provinsi dan Kota Manado. Bagaimana cara penanganannya. Apakah full ditangani pemerintah provinsi atau Manado atau sifatnya sharing," tegas Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Kalau penanganannya dianggap susah, alangkah baiknya menurut Yusra, diserahkan ke pihak swasta pengolahannya. Karena penanganan lewat ‘Bank Sampah’ saja tidak benar-benar jalan sebab ditangani secara manual. Sementara sampahnya cukup banyak.

"Kalau tidak segera ditangani, bisa memperburuk citra pariwisata Sulut. Bagaimana kita daerah pariwisata tapi tidak bisa tangani serius masalah sampah. Ini kontradiktif dengan provinsi kita," tandasnya.

"Kalau turis datang kemari pasiar, kemudian melihat sampah ada dimana-mana. Kemudian pengelolaan sungai yang tidak maksimal. Jangan sampai mereka datang banjir. Lari itu wisatawan," sambungnya.

Persoalan ini menurutnya memang sudah lama. Namun tidak sulit jika ada koordinasi antara pemerintah provinsi dan Kota Manado. Baginya, tidak ada guna membuat iven sementara sampah belum teratasi.

"Kita hanya mempertontonkan kekurangan kita. Alam kita bagus tapi sebelum ke sana, mereka (turis, red) sudah lihat terlebih dahulu got-got (selokan, red) penuh sampah. Dan saya lihat tidak ada langkah-langkah yang dilakukan, normal-normal saja. Masih seperti beberapa tahun lalu yang kita lihat," paparnya.

Kecenderungan pemerintah baginya, nanti setelah terjadi banjir, baru kemudian muncul untuk lakukan pembenahan. "Kita banyak membangun infrastruktur tapi soal kebersihan saja kita tidak mampu tangani. Kebersihan itu kebutuhan dasar. Menurut saya karena hal ini belum dianggap serius oleh pemerintah," tuturnya.

Kepala Dinas Pariwisata (Dispar) Provinsi Sulut, Daniel Mewengkang menyampaikan, masalah ini jangan asal diserempet. Hal itu karena destinasi wisata itu bukan punya provinsi melainkan kabupaten kota. "Jadi kalau di Manado mereka bilang provinsi punya sampah. Tapi kita berkoordinasi dengan Kota Manado. Sampah ini bukan masalah destinasi tapi orangnya. Orang Manado masih jorok," ungkap Mewengkang.

Ia menjelaskan, kalau tidak ada polisi yang melihat, mereka akan buang sampah sembarangan. Berbeda dengan yang terjadi di Negara Jepang. "Kalau di Jepang, di tempat yang tidak ada tempat sampah, dia isi di popoji (saku, red) sampahnya. Tapi kalau kita, dia lihat tidak ada orang, dia buang. Karena ini belum terbentuk dari jiwa kita," jelas Mewengkang.

"Kalau begini, biar tiap tempat ada polisi tidak akan jadi. Ini mesti datang dari hati bahwa kita tidak bisa buang sampah sembarangan," tutupnya. (arfin tompodung)