Pro kontra Bakal Calon Legislatif (Bacaleg) eks narapidana (napi) korupsi, memantik polemik. Jutaan rakyat Indonesia dibuat bingung oleh pendapat dua lembaga Pemilihan Umum (Pemilu). Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah (Kesbangpolda), Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) pun turun tangan.

Kepala Kesbangpolda Sulut Meki Onibala meminta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) tak buat kegaduhan. Apalagi Pemilihan Calon Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres), tidak lama lagi dihelat.

"KPU dan Bawaslu jangan buat kegaduhan. Mereka harus sama-sama bersinergi, supaya tidak membingungkan masyarakat,"kata Onibala, saat Seminar Nasional Asosiasi Ilmu Politik Indonesia (AIPI) di ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Jumat (14/9).

Dalam seminar dengan tema Evaluasi Pilkada serentak 2018 dan Prospek Pemilu 2019 itu, ia memaparkan, Tahun 2018, di Sulut telah melaksanakan pilkada di 6 daerah, Talaud, Minahasa, Minahasa Tenggara, Bolaang Mongondow Utara dan Kota Kotamobagu. “Pilkada serentak di wilayah Sulut berlangsung secara aman, sukses dengan jumlah 591,040 pemilih yang masuk dalam daftar pemilih tetap dan tersebar di 76 kecamatan, desa, kelurahan dan 1.528 TPS dengan partisipasi yang mencapai 86%,” katanya.

Selain itu, Onibala juga mendorong mahasiswa yang hadir agar tidak Golput. Hal ini sebagai tindak lanjut dari sukses pilkada yang berlangsung aman dan lancar. “Kesuksesan yang berhasil diterapkan pada pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2018 ini harus kita bawa pada pelaksanaan Pemilu Legislatif, Pemilu Presiden dan Wakil Presiden tahun 2019. Diharapkan tingginya angka partisipasi pada pelaksanaan Pilkada Tahun 2018 harus mampu menjadi standar bagi kita semua untuk membawa optimisme seluruh masyarakat Sulawesi Utara,” ujarnya.

Sementara itu, anggota Bawaslu RI Fritz E Siregar memberikan apresiasi atas capaian tingginya partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu 2018. Menurutnya, capaian tersebut adalah capaian tertinggi dibanding daerah lainnya di Indonesia. Bahkan melampaui target sebesar 75%.

“Capaian 86% ini tertinggi di Indonesia. Terima kasih untuk Sulawesi Utara. Hal ini menjawab target 75% dari rata-rata partisipasi pemilih dalam pemilihan kepala daerah di 17 provinsi. Sebesar 69% partisipasi pemilih paling rendah terjadi di Kalimantan Timur dan Riau sebesar 58%,” ujarnya.

Di sisi lain, dirinya menyampaikan tentang trend pelanggaran Pemilu, di mana money politic masih menjadi rekor yang tertinggi dengan 39 kasus. Diikuti kasus perusakan APK, kasus kekerasan menghalangi penyelenggara dan menghasut atau fitnah, berikut mendaftarkan calon tidak sesuai SK pusat serta pemalsuan data tindak pidana pemilihan tahun 2018. “Berhati-hatilah karena money politik akan ditindak tegas. Memang tidak mudah mengusut money politik tetapi tetap dapat dilaksanakan. Bahkan dapat dimungkinkan adanya peradilan,” ujarnya.(sonny dinar)