Ratahan, MS

Data kemiskinan di Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) kembali picu polemik. Launching data kemiskinan badan statistik direspon keras pihak pemerintah kabupaten (pemkab). Badan Pusat Statistik (BPS) pun tuai sorotan. Pemkab Mitra mengancam akan laporkan BPS ke pihak auditor eksternal, yakni Badan Pengawas Keuangan Pembangunan (BPKP), untuk melakukan pemeriksaan terkait kebenaran data tersebut.

Sementara informasi dihimpun, masalah penerimaan bantuan kerap menjadi indikator munculnya ‘data miskin’. Seperti halnya ketika kedatangan para petugas pendata sering tercipta opini dimasyarakat selanjutnya menjadi mindset kalau nantinya akan menerima bantuan sosial.

Walhasil, data tak akurat pun sering meluncur dari masyarakat kepada pihak pendata. “Saya pernah mencermati ada penerima bantuan yang memang tak sesuai dengan keberadaanya. Nah hal seperti inilah yang menjadi salah satu pemicu banyaknya data-data kemiskinan,” ujar Younes Antou salah satu warga Mitra.

Sementara, sejumlah masyarakat pun mengaminkan hal tersebut. Menurut Ketua Gerakan Mitra Membangun Viddy Ngantung, peran aktif masyarakat memberikan data yang sebenarnya sangatlah penting.

Disatu sisi dia menilai pendataan yang dilakukan perlu melibatkan peran pemerintah desa, saat pendataan dilakukan. “Namun kami kira yang penting disini adalah pemberian data dari pihak masyarakat sendiri, apakah memang benar atau tidak,” tukas Viddy.

Hal ini menurutnya akan berimbas pada kevalidan data dua instansi pemerintah ini takkan meleset. “Kami kira baik BPS maupun pemkab memiliki-masing sesuai tugasnya dan mereka tentu sudah melaksanakan tugasnya dengan baik,” ujarnya.

Namun begitu, peran pihak pemkab maupun BPS dalam sosialisasi data tersebut sangatlah penting. “Sebab dari data ini akan dapat menyajikan perkembangan sisi perekonomian hingga sumber daya yang pada akhirnya berujung pada arah program prioritas pemerintah,” pungkas Viddy.

Sebelumnya pihak pemkab berencana menyurati pohak BPKP terkait dengan tingginya angka kemiskinan di Mitra yang menjadi tertinggi di Mitra. “Kami akan menyurat ke BPKP. Saya selaku kepala dinas akan meyurat ke BPKP untuk memeriksa kinerja dari BPS dalam hal pendataan," tegas Kepala Dinas Sosial Franky Wowor.

Menurutnya, data angka kemiskinan di Mitra menyisakan 9.678 warga dari 2.848 kepala keluarga (KK), berdasarkan penilaian 14 kriteria miskin. "Ini sesuai dengan validasi data yang sudah dilakukan. Kemudian data ini juga yang dipakai dari Kemensos," terang Wowor. (recky korompis)