KABAR ancaman Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua pimpinan Egianus Kogoya untuk menggagalkan Pemilu 2019 di Papua, merebak. Pemerintah langsung bereaksi.

Seperti dikatakan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Wiranto. Meski baru mengetahui hal itu, namun mantan Panglima ABRI ini memberi peringatan.

"Mana buktinya? Kasih ke saya. Nanti saya buktikan ke polisi," kata Wiranto di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (4/4).

Dia menyatakan, siapapun yang menghasut bahkan mengancam keamanan masyarakat untuk menggunakan hak pilih di Pemilu 2019, akan berhadapan dengan hukum. "Jadi semua kegiatan yang menghasut, yang mengancam, yang menakut-nakuti hak pilih masyarakat, itu tentu ada hukumnya, ada aturan hukum itu. Ini kan demokrasi. Demokrasi itu sesuai konstitusi rakyat diberikan hak untuk memilih. Ada undang-undangnya. Tatkala ada kelompok masyarakat, atau perorangan atau siapapun yang mencoba melarang mengganggu mengancam masyarakat untuk tidak memilih tentu ada hukumnya, ada undang-undang," ujar Wiranto.

"Serahkan saja pada hukum, nggak usah kita ributkan. tinggal dicatat siapa yang bicara, kelompok mana yang bicara, langkah aksinya bagaimana, itu nanti kan ada hukumnya. Tapi sedapat mungkin kita cegah. Ini negara demokrasi di mana sesuai konstitusi rakyat mendapat kesempatan untuk memilih pemimpinnya nggak boleh dirintangi. Itu hak rakyat," sambung Wiranto menegaskan.

Wiranto sebelumnya telah berulangkali menyatakan dirinya akan menjamin pelaksanaan Pemilu 2019 berlangsung lancar dan tertib. Dia telah memberikan warning kepada pihak-pihak yang berupaya menggagalkan, termasuk pihak yang menghasut masyarakat untuk golput. Dia mewacanakan hasutan golput bisa dijerat dengan UU ITE atau UU Terorisme karena menurutnya sudah masuk kepada ancaman.

Sebelumnya di media sosial seperti Facebook dan YouTube tersebar potongan video pernyataan Egianus. Dia mengancam akan memboikot pelaksanaan Pemilu 2019. "Boikot Pilpres 2019. Jadi dengan tegas bahwa saya sampaikan Gubernur Papua dan Gubernur Papua Barat dan bupati-bupati dan DPRD tidak boleh kasih suara untuk Pemilihan Presiden 2019," ujarnya.(dtc)