Agenda peresmian jalan tol Manado-Bitung kans tertunda. Belum dibebaskannya beberapa bidang tanah jadi ‘bottleneck’. Kondisi ini sontak mendapat sorotan Dewan Perwakikan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut).

Kritik tajam itu dilayangkan Komisi III DPRD Sulut, Eddyson Masengi. Politisi Partai Golkar ini menyesalkan, tidak tegasnya pemerintah menindaklanjuti persoalan tersebut. Problem itu dinilai merupakan ulah beberapa oknum yang tidak kooperatif terkait pembebasan lahan.

“Ini kan kepentingan umum dan strategis nasional. Hak asasi kita hargai makanya ada tahapan-tahapan dan sosialisasi. Kalau saya tegas. Kalau ada satu dua bidang yang bermasalah dan tetap bersikeras tidak mau kooperatif artinya orang tersebut nyanda ada ontak (tidak ada otak). Pemerintah harus tegas aturan Undang-Undang menjamin proyek harus jalan terus. Urusan hukum belakangan," ujar anggota dewan provinsi (deprov) dapil Minsel-Mitra ini.

Selanjutnya ia mengungkapkan, masalah ada gugatan untuk melimpahkannya di pengadilan silahkan dibiarkan berproses. Kalau ada ketidakcocokan harga, silahkan gugat appraisal. Supaya tidak bisa menghambat. Kalau perlu libatkan aparat hukum untuk menangkap orangnya. "Jangan karena satu lahan bermasalah menghambat proyek srategis nasional. Pemerintah harus tegas eksekusi,” tambahnya.

Diketahui, Gubernur Sulut Olly Dondokambey telah menegaskan sebelumnya,  tanggal 31 Maret Jalan Tol akan diresmikan. Hanya saja, menurut  Sasriroyadi ST Msc selaku Panitia Pembuat Komitmen (PPK) ketika dikonfirmasi menjelaskan, Tol 02 Manado Bitung terancam tertunda. Ini karena ada bidang tanah yang menghambat dan sampai sekarang masih berproses hukum.

“Saya butuh 1,5 bulan sejak eksekusi untuk menyelesaikan lahan tersebut hingga jadi. Kalo eksekusi masih 1,5 bulan dari akhir maret ya masi bisa selesai,” kunci pria asal Pekanbaru ini. (arfin tompodung)