Manado, MS

Masyarakat jazirah utara Pulau Selebes bangga. Seluruh kabupaten dan kota di bumi Nyiur Melambai, sukses menyapu bersih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Predikat membanggakan itu pun ‘membungkus’ Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut).

Sejarah baru yang tercipta di era pemerintahan Gubernur Olly Dondokambey dan Wakil Gubernur (Wagub) Steven Kandouw (OD-SK) ini, memberi sinyal kuat atas kepatuhan pemerintah daerah (Pemda) dalam menjalankan aturan. Selain itu, opini WTP yang diraih 15 kabupaten/kota serta Pemprov Sulut, merupakan bukti akan ikhtiar Pemda dalam mewujudkan kualitas pengelolaan keuangan yang semakin baik, tertib, akuntabel, transparan dan efisien.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) Perwakilan Sulut Karyadi, mengapresiasi kinerja 15 kabupaten/kota dan Pemprov Sulut. Dia bilang, Kabupaten Kepulauan Sitaro menjadi kabupaten yang hanya memiliki 9 catatan untuk ditindaklanjuti atau diselesaikan. Itu mencakup pendapatan, belanja dan aset. "Sementara Kabupaten Bolmong (Bolaang Mongondow) memiliki catatan paling banyak di antara kabupaten/kota lainnya, yakni 21 catatan," ungkap  penulis buku ‘Audit Itu Gampang’.

Ada pun Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) dan Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan (Bolsel) sama-sama memiliki 10 catatan. Kota Kotamobagu dan Kota Bitung memiliki 11 catatan, disusul Kabupaten Minsel 13 catatan, dan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara (Bolmut) 14 catatan. Selanjutnya, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) dan Kabupaten Kepulauan Sangihe mengantongi 15 catatan. Pada Kabupaten Kepulauan Talaud terdapat 16 catatan, Kota Manado 17 catatan, Kabupaten Bolaang Mongondow Timur (Boltim) 18 catatan, dan Kabupaten Minahasa 19 catatan. "Diharapkan hasil pemeriksaan tersebut dapat memberikan dorongan dan motivasi untuk senantiasa memperbaiki pertanggungjawaban pelaksanaan APBD," harap Karyadi, disela-sela penyerahan Laporan hasil Pemeriksaan (LHP) terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2021 di Kantor BPK Perwakilan Sulut, Jumat lalu.

Tidak lupa, dia memberikan pujian disertai ucapan terima kasih kepada pimpinan DPRD dan para Kepala Daerah se-Provinsi Sulut beserta jajarannya yang telah memberikan dukungan dan sinergi yang positif selama proses pemeriksaan berlangsung.

Hajatan penyerahan LHP-LKPD dihadiri Anggota VI BPK RI Dr Pius Lustrilanang, Gubernur Sulut Olly Dondokambey SE didampingi Wagub Drs Steven OE Kandouw. Selanjutnya, Sekretaris Provinsi (Sekprov) Asiano Gemmy Kawatu, SE MSi, Kepala Inspektorat Daerah Provinsi Drs Meiky Marthen Onibala Msi, para Kepala Daerah se Sulut beserta perangkat daerah dari masing masing kabupaten dan kota.

Selanjutnya, menyikapi opini WTP yang diperoleh Pemprov Sulut, Gubernur Olly berharap menjadi motivasi. Dia minta supaya jajarannya tetap mempertahankannya dengan menjaga kualitas pengelolaan keuangan semakin baik, tertib, akuntabel, transparan dan efisien. “Apa yang sudah diraih, akan terus dijaga dan dipertahankan dengan melangsungkan pengawasan dan evaluasi juga mendorong sumber daya untuk bekerja sebaik mungkin,” ujar ‘arsitek’ kemajuan Sulut ini.

Olly mengakui, opini WTP tak lepas dari peran semua pihak yang terus berupaya untuk menjaga sinergitas dan koordinasi. “Kunci meraih WTP adalah sinergitas dan koordinasi yang berjalan bagus. Semua data yang diminta BPK langsung diberikan, sehingga sebelum opini keluar komunikasi sudah jalan. Dengan demikian ada perbaikan yang dilakukan sampai opini keluar. Itulah kiat-kiat yang dilakukan Pemprov Sulut selama ini,” sebut dia.

“Puji Tuhan Sulut mendapatkan WTP delapan kali berturut-turut, ini prestasi bersama yang patut kita banggakan. Tetapi ini bukan jadi titik kita untuk berhenti berusaha. Harus tetap semangat karena perjuangan Sulut maju dan sejahtera tak kenal kata menyerah dan berhenti sampai di sini,” sambungnya.

Sementara, terkait opini WTP yang diraih 15 kabupaten/kota di Sulut, Olly mengakui menjadi sejarah. Sebab, baru di pemerintahan OD-SK semua kabupaten/kota di Sulut meraih opini WTP secara serentak. “Kami berharap 15 kabupaten/kota yang ada di Sulut dapat mempertahankan WTP di tahun-tahun mendatang. Sebab opini WTP adalah kewajiban yang harus terus dijaga. Kita juga mendorong semua kabupaten/kota agar sinergitas berjalan bagus, kita memberikan masukan apa yang harus diperbaiki sepanjang perjalanan pemeriksaan sehingga WTP dapat dipertahankan,” kunci Olly.

BANJIR APRESIASI

Sistem pemerintahan OD-SK diapresiasi. Opini WTP yang diperoleh Pemprov Sulut serta 15 kabupaten dan kota dari BPK RI, jadi penyulut

Atas capaian itu, Anggota VI BPK Dr Pius Lustrilanang memberikan apresiasi kepada Pemprov Sulut dan DPRD yang telah LHP-LKPD secara tepat waktu.

Dia menyebut, penyusunan LKPD Pemprov Sulut telah sesuai dengan SAP berbasis akrual. “Selamat kepada Pemerintah Provinsi Sulut yang mendapat opini WTP. Sulut berhasil pertahankan WTP delapan kali berturut-turut. Ini sinergi yang matang antara pemprov dan pemangku kepentingan lainnya,” katanya.

Hal senada dikatakan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) DPRD Sulut, Rocky Wowor. "Prestasi Olly-Steven kian membawa berkah bagi warga Sulut. Terlebih dengan torehan raihan penilaian WTP ini menandakan sistim pengelolaan administrasi dan keuangan dapat dipertanggungjawabkan," tandas politisi muda PDIP Sulut itu.

Wowor mengapresiasi Olly-Steven yang mampu menjaga ritme jajaran pemerintahannya dalam menjalankan tanggung jawab kerja.  "Memang ada kekurangan tapi kinerja para jajaran ASN (Aparatur Sipil Negara, red) dalam menopang capaian program ODSK sangat mumpuni," kata Wowor.

Dia berharap ke depan, prestasi OD-SK akan semakin hebat lagi. Dalam rangka kepentingan dan kesejahteraan warga Nyiur Melambai.

Diketahui, opini WTP untuk penilaian TA 2021 bagi Pemprov Sulut, merupakan opini ke delapan kali secara berturut-turut. Selama kepemimpinan OD-SK, Pemprov Sulut telah mendapatkan opini WTP enam kali berturut-turut.

JOUNE CS BANGGA

Predikat WTP bagi seluruh daerah di Sulut diganjar pujian. Pemda ikut sumringah. Pun begitu, asa untuk mempertahankan bahkan meningkatkan capaian prestisius ini, terus dikumandangkan.

Seperti dikatakan Bupati Minahasa Utara Joune Ganda. Menurut dia, opini WTP ini merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah daerah dan JGKWL sudah menjawab kewajiban dengan meraih opini WTP.

"Puji Tuhan, dari hasil audit Tim BPK RI, laporan keuangan Pemkab Minahasa Utara tahun 2021 meraih opini WTP,” ungkapnya.

Lanjut Joune, pemeriksaan terhadap laporan keuangan bertujuan untuk memberi opini tentang kewajiban penyajian laporan keuangan. Opini merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan.

“WTP atas laporan keuangan Pemkab Minahasa Utara tahun 2021 ini merupakan yang pertama kalinya sejak memimpin Minut 26 Februari 2021. Ini dipersembahkan bagi rakyat Minahasa Utara,” koar dia.

"Saat ini mengenai kewajiban mempertahankan opini WTP untuk tahun-tahun selanjutnya. Dan ini menjadi komitmen bagi JGKWL menjalani roda pemerintahan yang ada. Penghargaan opini WTP ini diraih setelah pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemkab yang telah memenuhi kriteria penilaian," imbuhnya.

Nada syukur pun meletup dari pemimpin di Bumi Porodisa. "Terima kasih atas kinerja seluruh aparatur sipil negara dan seluruh pengelola pemerintahan sehingga Kabupaten Kepulauan Talaud kembali meraih opini WTP,” ujar Bupati Elly E Lasut, Jumat.

Demikian pula disampaikan Bupati Boltim, Sam Sachrul Mamonto. Dia bahkan memuji Sekretaris Daerah (Sekda) Boltim, Sonny Warokka berserta jajaran SKPD dilingkungan Pemkab Boltim. "Boltim kembali menyabet opini WTP yang ke-9 kali berturut-turut. Sehingga sebagai kepala daerah tentu memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada semua jajaran SKPD, “ ujar Bupati.

“WTP sebenarnya bukan penghargaan untuk saya, tapi bagi mereka SKPD yang bekerja dengan baik, “ sambung Mamonto.

Di satu sisi, Bupati berharap, Pemkab Boltim tidak boleh terlena dengan capaian tersebut, karena bisa saja setiap tahun akan berubah. “Kita tidak boleh terlena dengan WTP ke-9 kali, tapi saya yakni dengan capaian ini Pemkab Boltim kedepan akan semakin baik lagi, “ semburnya.

Kemudian, Bupati Bolsel H Iskandar Kamaru SPt mengucap syukur kepada Allah SWT atas keberhasilan pemerintahannya meraih opini WTP. Tak lupa, Bupati menghaturkan ucapan terima kasih yang setinggi-tingginya kepada Kepala BPK-RI Perwakilan Sulut beserta jajaran atas atensinya. “Terima kasih dan apresiasi yang tinggi kepada seluruh jajaran pemerintahan, DPRD dan masyarakat atas kerja keras yang telah dilakukan, sehingga Pemkab Bolsel bisa mempertahankan opini WTP untuk ke delapan kalinya secara berturut–turut. Opini WTP ini adalah bentuk pertanggung jawaban publik pemerintah, kepada masyarakat,” lugasnya.

Sementara itu, Bupati Bolmut Depri Pontoh beranggapan, keberhasilan pihaknya meraih opini WTP keenam kalinya secara beruntun adalah kerjasama semua elemen. Atas hasil ini pula Bupati mengucapkan terimakasih kepada seluruh OPD, yang sudah bersama-sama kompak dan bekerja keras, sehingga predikat WTP dapat dipertahankan. “Ke depannya lagi jangan mudah puas. Pengelolaan keuangan harus tetap dimaksimalkan dengan mengacu pada prinsip dan asas pengelolaan keuangan,” tukas Bupati Depri.(tim ms/*)