Ratahan, MS

Trek positif soal Dana Desa (Dandes) Minahasa Tenggara (Mitra), terus dilalui. Penyaluran dana bagi pengembangan desa itu, menjadi pertama se-Sulawesi Utara (Sulut), di tahun anggaran 2022. Pihak Komisi 1 DPRD Mitra pun menggelar hearing bersama instansi teknis terkait. Tujuannya agar pengelolaan maupun penggunaan dandes, lebih baik dari sebelumnya, setelah meraih yang terbaik kinerja pengelolaan dandes tahun 2021 se-Sulut.

Diperoleh informasi, total dandes untuk Kabupaten Mitra berkisar Rp94 miliar sepanjang tahun 2022 dengan pembagian penyaluran sebanyak 40 persen untuk tahap 1 dan 2, sisanya sebanyak 20 persen di penghujung tahun.

Sebanyak 12 desa dari 135 diantaranya sudah menerima dandes tahap pertama sejak pekan silam. Rapat Dengar Pendapat (RDP) oleh pihak legislatif selanjutnya digelar Komisi 1 dengan menghadirkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD), Inspektorat dan para kepala kecamatan se-Mitra, di Sport Hall Kantor DPRD, Senin (7/2).

“Sudah ada sebanyak 12 desa yang menerima dandes untuk tahap pertama,” ungkap Kepala DPMPD Helga Mosey diwakili Sekretaris An Mas Onsu, didampingi Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Meyfri Mokorimban, Kepala Bidang Pemerintahan Desa, Ade Irma Arina dan Kepala Bidang Kelembagaan Desa Febryanti Kolanus, seraya menerangkan mekanisme penyaluran dan penggunaan dandes tahun 2022.

Pihak Komisi 1 pun menitikberatkan pada kelanjutan penyaluran dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Rp300 ribu per penerima setiap bulannya disepanjang tahun anggaran berjalan ini.

Diingatkan para perwakilan rakyat itu, penyaluran tersebut harus berdasar pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.07/2021 tentang Pengelolaan Dandes. “Haruslah diteliti calon penerima BLT. Jangan sampai terjadi double bantuan sosial agar terhindar dari masalah, termasuk syarat yang dituangkan dalam PMK 190,” tukas Ketua Komisi 1 Artly Kountur, didampingi anggota komisi lainnya. (recky korompis)