Manado, MS

Hujan lebat mengguyur halaman kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Kamis (3/2) siang.  Ketika itu, unjuk rasa dari Solidaritas Petani Penggarap (SOLIPETRA) Kalasey 2 sedang berlangsung. Ratusan  demonstran itu diterima, Anggota DPRD Sulut Melky Jakhin Pangemanan (MJP).

Seluruh massa aksi pun basah kuyup. Tak lama kemudian, MJP turun di tengah guyuran hujan, menghampiri para demonstran untuk berdialog. Ia bermaksud mengajak pengunjuk rasa supaya bisa melanjutkan pembicaraan di bagian lobi kantor DPRD Sulut. Mereka pun menyetujui permintaan MJP.

Beberapa poin tuntutan yang disampaikan para pendemo kepada MJP.  Diantaranya untuk memberikan legalitas hukum kepada petani di lahan pertanian Desa Kalasey 2 sebagai bentuk perwujudan reforma agraria dan mendesak DPRD Sulut untuk melindungi dan ikut memperjuangkan hak-hak konstitusi petani.

Merespon akan hal itu, MJP menegaskan akan memfasilitasi aduan para petani Kalasey 2. Nantinya akan dibuat rapat dengar pendapat dengan melibatkan semua pihak terkait. Termasuk Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Kepentingan publik, kesejahteraan dan kemaslahatan rakyat menjadi poin paling penting dalam rangka kita mengambil suatu keputusan," ungkap Anggota Komisi IV DPRD Sulut ini.

Wakil Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Sulut itu mengungkapkan, dalam kasus ini, harus mengkaji dan menelaah secara matang dengan mengedepankan kepentingan masyarakat. Hal itu karena hukum tertinggi itu adalah kemaslahatan masyarakat. Disampaikannya, tuntutan yang telah disampaikan akan ditampung dan meneruskan apa yang menjadi aspirasi masyarakat.

"Kami DPRD adalah representasi publik. Ini semua di dudukan dalam konstruksi hukum, tidak bisa hanya karena kepentingan masing-masing elite politik atau kepentingan representasi masing-masing orang, semuanya harus berdasarkan aturan yang berlaku," tutur legislator dapil Minut-Bitung tersebut.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Sulut ini mengungkapkan, dalam situasi ini perlu untuk cari solusi bersama dan berharap ada jalan yang terbaik. "Pertumbuhan ekonomi kita di Sulut masih terjaga sampai saat ini karena adanya sumbangsih terbesar di bidang pertanian," tegas MJP dan dibalas dengan teriakan ‘Hidup MJP’.

"Oleh karena itu, setiap aspirasi masyarakat yang disampaikan terlebih khusus para petani Kalasey 2 akan menjadi tugas dan PR besar DPRD, untuk duduk bersama dengan pihak terkait dalam rangka mengambil keputusan," tuturnya.

Ia pula yakin Pemprov Sulut tak akan meninggalkan rakyatnya. Dalam hal ini masyarakat petani Desa Kalasey 2. DPRD Sulut dipastikannya akan memberikan rasa keadilan sebagaimana amanat konstitusi. "Sekali lagi saya katakan, seluruh kebijakan pemerintah harus berorientasi pada kepentingan rakyat dan tidak boleh hanya untuk kepentingan kelompok tertentu," kuncinya. (arfin tompodung)