Kinerja Komisi Informasi Publik (KIP) Sulawesi Utara (Sulut) dipertanyakan. Wakil Rakyat Nyiur Melambai mempersoalkan kinerja lembaga pengontrol penyelenggaraan penyiaran itu yang selama ini dinilai kurang terdengar. Dinas Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pun diminta untuk menjelaskan persoalannya.

Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Herol Vresly Kaawoan. Ia meminta agar Dinas Kominfo Provinsi Sulut untuk mengoordinasikannya ke pihak KIP Sulut. Dirinya melihat tahun ini kinerjanya belum terdengar dan nampaknya belum maksimal.

"Tapi kan tetap digaji. Ini kan bisa gaji buta. Gaungnya kurang terdengar," kata Kaawoan, dalam rapat dengar pendapat Komisi I DPRD Sulut dengan Dinas Kominfo di ruang rapat komisi, Selasa (2/11).

Disampaikannya, pernah sekali dirinya berada di kantor tersebut. Ketika itu ada yang datang namun tidak ada orang yang menyambut warga yang mungkin datang melapor.

"Kebetulan waktu itu saya di kantor. Mana ini pegawai mau lapor ini dan itu, tidak ada orangnya," ujarnya.

Kepala Dinas Kominfo Christian Talumepa melalui jajarannya Ivonne Kawatu saat itu menyampaikan, anggaran untuk KIP memang agak sedikit. Sekarang ini hanya untuk membayar honor saja. Kegiatan-kegiatan yang lain belum mencukupi.

"Untuk sidang-sidang masalah, tidak ada anggaran. Tidak ada program kegiatan lainnya, hanya anggaran bayar honor," jelas pihak Kominfo. (arfin tompodung)