Foto: Toni Supit
BPJS 17 Ribu Warga Dinonaktifkan, Eks Bupati Sitaro Sorot Dinsos
NADA kritis
bergema dari ‘rumah rakyat’ bumi Nyiur Melambai. Putusnya 17.000 warga
Kabupaten Sitaro sebagai penerima bantuan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial
(BPJS) dari Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) ‘dikorek’.
Alasan penonaktifan puluhan ribu masyarakat tersebut dipertanyakan.
Hal itu disampaikan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Toni Supit. Mantan Bupati
Kepulauan Sitaro ini mengungkapkan, khusus untuk masyarakat yang wajib
mendapatkan BPJS tersebut sebenarnya, pada tahun pertama berjalan baik. Hanya
saja pada tahun kedua sudah tidak lagi. "Pada tahun kedua saya juga
mempertanyakan kenapa disetop. Apakah ada kendala data atau yang lain saya juga
tidak tahu," tegas Supit.
Bagi dia,
masalah itu belum mendapat kejelasan hingga saat ini. Apalagi sekarang mulai
ada masyarakat yang juga mengusulkan nama mereka dimasukkan sebagai penerima.
"Itu lagi yang belum ada jawaban sampai saat ini. Seiring dengan waktu ada
pertambahan masyarakat yang minta lagi supaya mereka dapat BPJS,"
tandasnya.
Selain itu,
karena Covid-19 ada yang tadinya dari BPJS mandiri minta kalau bisa ditanggung
pemerintah. "Karena mereka sudah tidak mampu lagi bayar iuran. Sehingga
mereka meminta agar pemerintah memberikan subsidi dengan membayar lanjutan
iuran BPJS yang tadinya mandiri. Jadi mohon teman-teman tanya ke Dinsos (Dinas
Sosial) apakah itu sudah disetop atau apa," lugasnya.(arfin tompodung)
Komentar