Reaksi kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Manado kembali meletup. Legislator mempertanyakan adanya dugaan nama-nama yang hilang sebagai penerima bantuan BPJS Kesehatan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Manado.

Persoalan ini mencuat dalam rapat dengar pendapat (RDP) Komisi IV DPRD Kota Manado, Rabu (15/9) kemarin, di ruang Fraksi Partai Demokrasi Indonesi Perjuangan (PDIP). Pembahasan itu bersama dengan Dinas Kesehatan, Dinas Sosial dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Manado.

Anggota Komisi IV DPRD Manado, Sonny Lela menyampaikan, mereka perlu mengetahui terkait kemungkinan hilangnya nama penerima bantuan itu karena ini sudah urusan wajib bagi mereka sebagai wakil rakyat untuk mengetahui. "Kami meminta adanya penjelasan kemana 8.000 nama tersebut, agar masyarakat yang bertanya pada kami bisa dijawab," kata Lela.

Kadis Sosial Kota Manado, Sammy Kaawoan, menerangkan sejumlah hal yang menjadi penyebab terjadinya persoalan tersebut. Seperti warga tersebut sudah pindah daerah, meninggal, ganti kartu tanda penduduk (KTP), pindah kerja swasta dan lain-lain. "Dari keseluruhan itu secara rinci jadi panduan kami untuk mengcover (Penerima BPJS Bantuan Pemerintah, red) supaya menjadi pendataan kami kembali," jawab Kaawoan.

Adapun terkait pembiayaannya, Kadis Kesehatan Joy Zekeon memberikan tanggapan. Dirinya mengungkapkan, pihaknya kini sudah kembali memasukkannya dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) Tahun 2021 ini. Hal itu mengingat, di APBD Induk 2021 sudah tak ada. "Rp16 miliar kami tata di situ," singkat dia.

Kepala BPJS Kesehatan Manado dr Meryta Rondonuwu menuturkan, mereka sejauh ini menerima data dari pemerintah saja. Meski begitu, masuknya informasi tetap dilakukan pengecekan kembali guna memastikan jumlahnya. "Bagian penyesuaian data dari pemerintah itu tetap ada dan jelas di sini kami sebagai penerima, sesuai mekanismenya," pungkas dia. (devy kumaat)