Manado, MS

Rintih masyarakat Desa Wasian, Kecamatan Dimembe, Kabupaten Minahasa Utara (Minut) meletup. Mereka yang terdampak pembebasan lahan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Likupang berkeluh. Harga yang dipatok sebagai ganti rugi atas pembebasan lahan dinilai jauh dari adil.

Problem tersebut mencuat saat Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Hendry Walukow melakukan reses II tahun 2021 di desa tersebut. Anggota Komisi I DPRD Sulut ini menjelaskan, saat dirinya melakukan reses hal itu disampaikan warga kepadanya.

"Di Desa Wasian halaman dan rumah mereka terkena pembebasan lahan jalan KEK Bandara (bandar udara) Likupang yang jadi keluhan ada harga yang dikeluarkan tim appraisal saat ini turun jauh," ungkap Walukow menjelaskan hasil reses.

Bahkan menurutnya, ada yang sampai 50% dari harga tim appraisal keluarkan pada 3 tahun lalu tapi tidak jadi dibayarkan. Hal itu karena terdampak refocusing anggaran sehingga membuat beberapa warga yang kena imbas mengeluhkan dan menolak transaksi harga tersebut.

"Saya pribadi mempertanyakan parameter yang dipakai tim appraisal tersebut kenapa harga penilaian bisa turun jauh di saat pandemi seperti ini rakyat juga lagi susah," ungkapnya.

Politisi Partai Demokrat ini berjanji akan mengawal aspirasi tersebut. Kemudian bakal melakukan tindak lanjut sesuai dengan tugas pokok dan fungsi DPRD. "Juga akan dipertanyakan kepada instansi terkait, kenapa penilaian harga berbeda-beda bahkan bisa turun jauh," tuturnya. (arfin tompodung)