Jakarta, MS

Gerak penanganan wabah Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) tuai sorotan. Alokasi vaksin untuk partai politik (parpol) jadi salah satu topik yang marak dipergunjingkan akhir-akhir ini. Menyeruak kekhawatiran soal potensi politisasi di balik program vaksinasi.

Informasi yang dirangkum, gudang vaksin di sejumlah daerah mencatat ada jatah untuk parpol, ormas, TNI, Polri, dan kelompok masyarakat lain di luar jatah untuk pemda. Khusus untuk aksi parpol dalam pelaksanaan vaksinasi massal Covid-19 memang marak diberitakan beberapa waktu terakhir ini. Secara umum kegiatan itu dinilai positif karena membantu pemerintah dalam upaya membentuk herd immunnity atau kekebalan secara berkelompok.

Namun, jatah vaksinasi untuk parpol di sisi lain dipandang dapat juga disalahgunakan untuk kepentingan politik kelompok tertentu. Direktur Eksekutif Indonesia Political Review Ujang Komarudin mencium ada motif lain dari parpok, selain aksi peduli kepada publik.

“Jika ada partai yang peduli tentu kita mesti apresiasi walaupun memang ujung semua itu adalah persoalan elektoral karena partai politik butuh suara rakyat, maka tentunya harus peduli dan membantu rakyat," kata Ujang.

Vaksinasi massal disebutnya adalah sebagai upaya parpol untuk menarik simpati publik. Dan kebetulan aksi parpol ini sejalan dengan kebutuhan riil masyarakat saat ini.

"Memang ada timbal balik dalam vaksinasi ini, parpol butuh simpati publik untuk pemilu 2024 dan warga memang membutuhkan vaksin COVID-19 secara gratis," katanya lagi.

MOTIF ELEKTORAL UNTUK 2024 

Aksi vaksinasi oleh parpol dinilai sudah sepantasnya dilakukan. Parpol punya tanggung jawab untuk berperan aktif dalam penanganan pandemi, termasuk dalam program vaksinasi.

“Dasarnya upaya mempercepat sebaran vaksinasi itu baik, bagian dari upaya pencegahan sebaran virus. Persoalan parpol atau siapapun yang menyelenggarakan, tidak menjadi masalah selama peserta vaksinasi adalah masyarakat yang memang diprioritaskan," kata Ahli Komunikasi Politik Universitas Telkom Dedi Kurnia Syah.

Namun Dedi tidak memungkiri akan ada nilai plus jika parpol menggelar vaksinasi massal. Di sisi lain, parpol bisa saja mencari untung dengan menarik perhatian Jokowi selaku presiden dengan mendukung program vaksinasi. Hal ini sebenarnya sudah dilakukan Partai Golkar yang sudah menjadi bagian koalisi.

Namun, dia mengingatkan vaksinasi bisa saja tidak meningkatkan elektabilitas parpol secara signifikan. Dia beralasan, elektabilitas parpol bisa naik karena faktor kolektivitas, mulai dari ketokohan kader, hingga rekam jejak dalam rentang waktu panjang.

Oleh karena itu, kata Dedi, aksi vaksinasi massal yang dilakukan parpol bisa saja mengarah kepada pemilu 2024, tetapi tetap saja penanganan pemilu 2024 memerlukan program jangka panjang di luar vaksinasi.

“Motif elektoral untuk 2024 pasti ada, meskipun menjaga simpati publik hari ini sampai 2024 juga pekerjaan sulit, untuk itu vaksinasi saja tidak akan cukup kuat meningkatkan elektabilitas, harus ada agenda lain yang berkesinambungan. Di luar soal menjaga nama baik parpol, tidak ada kader tersangkut skandal korupsi, dan kegagalan kinerja kader di pemerintah," kata Dedi.

PEMERINTAH BUTUH PARPOL 

Upaya penanganan Covid-19 di tanah air memang cukup membuat pemerintah kewalahan. Gerak menggandeng semua elemen dalam aksi menyetop penyebaran corona pun jadi salah satu strategi.

Dari sisi ini, Ujang melihat pemerintah sangat membutuhkan peran banyak pihak, termasuk parpol. "Pemerintah akan sulit berhasil jika bergerak sendiri. Oleh karena itu parpol perlu dirangkul," ujarnya.

Ia melihat pemerintah dan parpol sama-sama mengambil keuntungan meski ada potensi citra buruk bagi pemerintah. "Saat ini partai-partai akan menjaga keseimbangan antara dekat dengan pemerintah dan kebutuhan dukungan rakyat. Bahkan yang lebih ekstrem partai-partai saat ini sudah mulai jalan masing-masing untuk persiapan pemilu 2024," kata Ujang.

DALIH PEMENUHAN TARGET VAKSINASI NASIONAL

Sepak terjang parpol dalam program vaksinasi memang ada yang menuai sorotan. Pemerintah pun kerap jadi sasaran. Menanggapi hal itu, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 angkat suara. Mereka mengklaim alokasi vaksin Covid-19 dari pemerintah pusat kepada parpol dan sejumlah organisasi masyarakat dilakukan guna memenuhi capaian program vaksinasi nasional.

Organisasi-organisasi ini pun diklaim hanya menjadi panitia penyelenggara vaksinasi massal, bukan memanfaatkan vaksin untuk kalangan tertentu. 

Kepala Bidang Penanganan Kesehatan Satuan Tugas Covid-19 Alexander Kaliaga Ginting berdalih pelaksanaan vaksinasi oleh dinas kesehatan kabupaten/kota tidak cukup seiring dengan peningkatan target vaksinasi nasional. Sehingga, katanya, dibutuhkan sejumlah pihak untuk ikut serta membantu vaksinasi.

"Dinkes, TNI/Polri sebagai operator di lapangan berkolaborasi dengan masyarakat, baik ormas, LSM, pegiat budaya, agama, dan parpol agar bisa menjangkau seluruh masyarakat baik di gunung, lembah, pulau, dan pesisir, dan kabupaten/kota terpencil dan tertinggal," kata Alex sebagaimana dilansir CNN, Selasa (31/8).

Alex memastikan alokasi vaksin yang diberikan selain untuk dinkes kabupaten/kota juga digunakan untuk kepentingan masyarakat umum, melalui gerakan dan sentra vaksinasi massal di titik-titik daerah.

Ia juga menampik anggapan bahwa alokasi vaksin non-dinkes itu disalahgunakan untuk kepentingan sejumlah pihak tertentu.

Di samping itu, pemerintah tetap memprioritaskan untuk memasok stok vaksin bagi dinkes kabupaten/kota. Selain itu, katanya, teknis alokasi vaksin dikendalikan oleh masing-masing Gubernur. "Mereka (parpol/ormas, red) adalah sebagai penyelenggara atau panitia untuk menciptakan akses dan akselerasi vaksinasi yang berkeadilan bagi masyarakat," kata dia.(cnn/mdk)