SIKAP kooperatif kembali dibesut Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut). Gerak pemeriksaan terhadap kinerja pendidikan dan pelatihan vokasi berbasis dunia usaha serta dunia industri, pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) hingga pengelolaan vaksinasi Covid-19 oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), didukung penuh.

“Kita senang sekali, Pemprov Sulut apresiasi dan siap karena selaras dengan RPJMD bahkan KUA PPAS Perubahan 2021 dan APBD Induk 2022 tentang penanganan Covid-19,” tandas Wakil Gubernur (Wagub) Drs Steven OE Kandouw, pada Rapat Entry Meeting BPK, Rabu (18/8).

Dia bahkan berharap, pemeriksaan BPK tersebut mempercepat proses vaksinasi Covid-19 di Sulut. “Mudah-mudahan dengan adanya pemeriksaan BPK akan percepat vaksinasi khususnya, dan penangangan Covid-19 secara umum,” sebutnya.

Lebih jauh, Kandouw juga mengapresiasi pemeriksaan BPK terhadap bidang pendidikan, meliputi implementasi pendidikan vokasi sebagai ujung tombak cipta lapangan pekerjaan. Pun begitu menyangkut pengelolaan PAD. Itu karena menurut dia, kemandirian fiskal harus terus ditingkatkan. “Apalagi, Sulut baru mencapai 36 persen. Untuk itu, kinerja pengelolaan pendapatan asli daerah, patut mendapat perhatian serius oleh Bapenda, dengan upaya yang lebih maksimal memacu PAD,” lugasnya.

Untuk diketahui, selain Wagub Kandouw, Rapat Entry Meeting bersama BPK RI itu juga diikuti Kepala Inspektorat Provinsi Sulut Meiki Onibala, Kepala Dinas Pendidikan Daerah dr Grace Punuh, Kepala Bapenda Olvie Atteng dan Kepala Dinas Kesehatan dr Debie Kalalo.(sonny dinar)