Manado, MS

Polemik seputar penyandang disabilitas memantik keprihatinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Dari segi politik anggaran, keberpihakan dinilai belum dilakukan kepada warga yang kurang normal itu. Pemerintah pun diharapkan ambil langkah tindak lanjut.

Hal tersebut disampaikan Anggota DPRD Sulut Yusra Alhabsyi. Menurutnya, kehidupan para penyandang disabilitas perlu ada keberpihakan pemerintah. "Politik anggaran belum berpihak kepada penyandang disabilitas, belum adanya data yang terintegrasi menjelaskan jumlah, barang, tabel dan karakteristik penyandang disabilitas Provinsi Sulut. Masih kurangnya sinergitas antara Dinas Sosial Sulut dan Dinas Sosial di kabupaten/kota dalam menjalankan program yang berpihak kepada mereka," tutur Yusra.

Sekarang ini dia menilai, sangat kurang koordinasi dinas terkait dalam hal menjalankan program perlindungan pemberdayaan penyandang disabilitas di Sulut, selain perlunya peran serta masyarakat dalam menyukseskan perlindungan pemberdayaan disabilitas di Sulut. "Perlu bimbingan teknis atau pelatih yang terampil bagi pendamping disabilitas ataupun bagi disabilitas. Melihat permasalahan tersebut, menjadi kebutuhan kepada pemerintah daerah mungkin melaksanakan pemberdayaan perlindungan disabilitas dan segenap aspirasi serta kebutuhan penyandang disabilitas di Provinsi Sulut, menjadi sebuah kenyataan," katanya.

Dia mengatakan, langkah inisiatif DPRD Sulut akan sangat tepat, bahkan dari ruang instruksi ini para legislator kabupaten/kota baik secara pribadi maupun lembaga jelas segera mungkin membuat perda kemanusiaan.

"Dari lembaga ini tentunya akan mampu mewujudkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas di Sulut menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri dan tanpa diskriminasi," kuncinya. (arfin tompodung)