Manado, MS

Nada kritis Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) meletup. Tiga Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut disasar. Catatan ‘merah’ dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI), jadi penyulut.

Pandangan itu disampaikan Anggota DPRD Sulut, Ayub Ali Albugis. Ia mengungkapkan, dalam sejarah pemberian opini BPK, ada tiga SKPD yang selalu menjadi catatan atau rekomendasi siapa pun pimpinannya. Selama dirinya ada di lembaga DPRD Sulut, ketiga instansi itu dinilai sudah sejak gubernur-gubernur sebelumnya sering mendapat catatan BPK.

"Yang pertama yaitu Dinas PUPR (Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat). Di PU ini biasanya pekerjaan fisik, banyak yang menunggak. Ini jadi catatan agar jangan terus dipelihara. Kalau tidak becus, memimpin PU maka perlu dikaji kembali," tegas Ayub dalam rapat pembahasan pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) 2020, baru-baru ini, di ruang rapat Paripurna DPRD Sulut.

Sebaiknya, menurut Ayub, pemimpin  SKPD harus sesuai dengan keahlian yang dimiliki. Jangan kemudian menempatkan pejabat yang bukan pada keahliannya. "Kami tidak menohok seseorang tapi secara universal kalau tidak menempatkan dengan yang sesuai ahlinya maka hancurlah pekerjaan itu," tandasnya.

Dinas kedua yang selalu mendapat catatan BPK menurutnya adalah kesehatan. Adanya persoalan di tubuh instansi ini bukan jadi barang baru. Banyak hal-hal di Dinas Kesehatan (Dinkes) menyangkut masalah audit kinerja atau insentif. Ini baginya perlu diperbaiki ke depan. "Ketiga adalah Dinas Pendidikan. Selalu jadi catatan dari tahun ke tahun dengan agenda yang klasik yaitu masalah dana BOS (Bantuan Operasional Sekolah) dan DAK (Dana Alokasi Khusus). Kadang-kadang pertanggungjawabannya tidak tepat waktu," ujar politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini.

Lanjut dia, sangat penting bagi Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut untuk memperhatikan hal ini. Supaya terjadi pembangunan daerah Sulut yang berkesinambungan siapapun pemimpinnya. "Apalagi dengan visi dan misi OD-SK (Olly Dondokambey dan Steven Kandouw) sudah terbangun Rumah Sakit mewah, besarnya pemikirannya (OD-SK) ke depan. Periode kedua tinggalkan dengan kenangan luar biasa. Maka harus dilanjutkan dengan orang-orang yang bisa melanjutkan. Saya sampaikan ini untuk kebaikan-kebaikan Provinsi Sulut," kuncinya.(arfin tompodung)