Kasus Human Immunodeficiency Virus - Acquired Immuno Deficiency Syndrome (HIV-AIDS) di Sulawesi Utara (Sulut), makin menggila. Angka penderita virus mematikan di Nyiur Melambai dikabarkan terus melonjak tajam. Total warga yang terinfeksi virus yang belum dapat disembuhkan itu disebut-sebut telah mendekati 3 ribu.

Pemerintah kewalahan. Beragam upaya untuk mengantisipasi sekaligus meminimalisir HIV-AIDS, tak kunjung membuahkan hasil optimal. Itu menyusul temuan kasus masih membludak.  Semisal di Talaud. Total warga yang terdeteksi mengidap HIV-AIDS hingga November 2018, sudah mencapai 60 kasus.

Sementara data di Dinas Kesehatan (Dinkes) Sulut, di tahun 2017, pengidap HIV-AIDS di bumi Porodisa itu,  berjumlah 32 kasus. Artinya, peningkatan kasus HIV-AIDS di Talaud hampir mencapai 100 persen dalam setahun. Kasus nyaris serupa juga ditemukan di sejumlah kabupaten kota  di Sulut.

Legislator Sulut bereaksi.  Ide membuat tempat lokalisasi ditawarkan. Pemikiran itu dilontarkan Wakil Komisi II Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut, Noldy Lamalo. Pengadaan tempat lokalisasi  dianggap bisa menjadi salah satu solusi untuk mengontrol penyebaran HIV-AIDS.

“Ini cuma sekedar usulan. Saya kira lokalisasi itu perlu agar supaya dapat mengontrol HIV-AIDS. Tentu lokalisasi itu harus diawasi oleh pemerintah,” ujar Politisi Hati Nurani Rakyat (Hanura) itu.

Tanpa ada lokalisasi, pemerintah dinilai akan sulit untuk memantau virus tersebut. “Kalau tidak dibuat tempat lokalisasi. Itu yang bahaya. Sebab masih  ada yang buka tempat-tempat liar (Lokalisasi liar, red) tanpa  terawasi. Itu berpotensi akan lebih banyak yang terkena virus, sebab orang-orang kan tidak tahu, siapa yang sudah kena (HIV-AIDS, red),” sambungnya.

Moralitas dinilai penting, tapi mencegah HIV-AIDS juga dianggap tak kalah penting. “Tidak usahlah sok moralis. Kalau ada lokalisasi, pasti akan terkontrol. Orang juga kalau mau kesitu (Lokalisasi, red), pasti sudah tahu, soal ancaman HIV-AIDS,” bebernya lagi.

Selain dapat meminimalisir dan mengontrol HIV-AIDS, lokalisasi juga dinilai bisa menghasilkan Penghasilan Asli Daerah (PAD). “Tapi tentu harus ada payung hukumnya dulu,” tandas Sekretaris Fraksi Restorasi Nurani untuk Keadilan (FRNK).

Diketahui, data pengidap HIV-AIDS di Sulut, tahun 2017 telah mencapai angka 2444 kasus. Terbanyak di Manado, 885 kasus dan terkecil, Sitaro 13 kasus.

WAGUB TOLAK

Usulan Legislator Sulut, Noldy Lamalo untuk membuat lokalisasi sebagai salah satu solusi mengontrol penyebaran HIV/AIDS di Nyiur Melambai, mental. Gagasan  Wakil Komisi II DPRD Sulut, itu ditolak Wakil Gubernur (Wagub), Steven Kandouw.

Ide itu dinilai tak selaras dengan tradisi dan budaya di Sulut. Apalagi, Bumi Nyiur melambai dikenal sebagai daerah religius yang menjunjung tinggi norma-norma agama. "Tidak setuju lokalisasi dihadirkan di Sulawesi Utara," lugas Kandouw saat dimintai tanggapan via Whatsapp, Rabu (21/11) malam. 

Pun begitu, Wagub tak memungkiri bayangan hitam (HIV/AIDS) telah merebak di Sulut. Ancaman itu kian mengkhawatirkan. Untuk itu dibutuhkan perhatian serius dari seluruh elemen untuk menyikapinya.

HIV/AIDS dinilai telah menjadi musuh bangsa Indonesia, termasuk di Sulut. Dampak negatif yang ditimbulkan sangat besar dan dapat merusak generasi penerus bangsa.

Menurutnya, penderita HIV/AIDS di Sulut lebih banyak dari data ‘hitam di atas putih’.  "HIV/AIDS dan narkoba di Sulut berlaku fenomena gunung es. Kelihatan sedikit tapi di bawah banyak. Ini jadi catatan penting dari alasan kenapa problem tersebut sangat urgen untuk diseriusi," lugas Kandouw baru-baru ini.

“Cara penanggulangannya harus melalui koordinasi horizontal, antara tokoh masyarakat, pemerintah dan koordinasi vertikal. Yaitu koordinasi yang holistik dari pemerintah pusat hingga pemerintah kabupaten/kota. Dan itu harus dilakukan bersama secara berkesinambungan,” tandasnya.

Sementara, Kepala Bagian Kesehatan Perlindungan  Perempuan dan Anak Pemberdayaan Desa dan Kawasan  Biro Kesra Sekretariat Daerah (Setda) Provinsi Sulut, Vera Maya Pinontoan menyatakan akan terus melakukan sinkronisasi kebijakan dan program pencegahan penanggulangan dan HIV-AIDS antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota. "Sekaligus memantapkan program pencegahan dan penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba yang melibatkan instansi teknis terkait tingkat provinsi dan kabupaten kota serta masyarakat. Terutama perwakilan dari kalangan anak muda di Sulawesi Utara," kuncinya.

SULIT TERWUJUD

Ide salah satu wakil rakyat Sulut untuk membuat lokalisasi dalam mencegah penyebaran HIV-AIDS, dianggap sulit untuk terwujud. Antropologi politik di Sulut, dinilai tidak memungkinkan wacana itu terealisasi.

“Saya kira kalau di Sulut, melegalkan lokalisasi itu sangat sulit diwujudkan. Akan banyak resistensi yang akan muncul. Baik dari tokoh agama maupun masyarakatnya sendiri,” tanggap Taufik Tumbelaka, salah satu pemerhati politik, pemerintahan dan kemasyarakatan Sulut, kepada harian ini, Rabu malam.

“Karena kita itu masih kuat budaya timurnya. Apalagi dari sisi norma agama,” sambung jebolan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Yogyakarta itu.

Baginya membuat lokalisasi itu tidak mudah. Perlu ada kajian yang mendalam serta uji publik. “Sebab ada dampak negatifnya. Saya kira itu akan mendapat penolakan yang besar. Khususnya dari tokoh-tokoh agama,” ungkapnya lagi.

Pun begitu, Bung Taufik, sapaan akrabnya, tak menampik adanya lokalisasi illegal di Sulut, khususnya di Manado. “Itu ada (lokalisasi illegal, red), tapi terselubung. Tugas dari pemerintah untuk menertibkannya,” bebernya.

Terkait terus meningkatnya kasus HIV-AIDS di Sulut, Taufik menilai perlu disikapi secara serius. “Pasti ada penyebabnya. Tentu ada berbagai faktor pemicu. Itu harus diidentifikasi, diinventarisir dan dicarikan solusi pencegahan yang paling tepat, terarah dan terukur dalam mengantisipasinya,” ulas sosok yang dikenal sangat vokal,” ulas Taufik.

“Jadi kalau ada solusi yang lain, kenapa harus lokalisasi. Di daerah-daerah yang lain, tempat-tempat seperti itu sudah ditutup. Mengelola lokalisasi itu tidak gampang dan banyak resistensinya.  Jadi sebaiknya dicarikan solusi yang lebih pas dan tidak menuai polemik. Dan itu jadi tugas bersama, terutama pemerintah sebagai pemangku kebijakan,” kuncinya.(arfin tompudung/sonny dinar)