Ada asa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut) untuk metode seleksi menjadi seorang abdi negara di Indonesia. Model yang diterapkan harapannya semakin menutup celah terhadap praktik penyelewengan. Bila itu terjadi maka dinilai masih bermasalah pada sistemnya.

Pintu penerimaan untuk menjadi seorang abdi negara masih banyak dinanti masyarakat. Hanya saja bagi Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut), Fabian Kaloh, selama seleksi menjadi pegawai negeri itu masih terjadi sentuhan langsung atau tatap muka antara peserta tes dan yang memberikan nilai maka masih punya celah Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Kalau sistemnya bagus maka tidak ada potensi untuk terjadinya penyelewengan atau titipan. "Kalau (sistem seleksi) masih ada sistem wawancara dan sebagainya itu punya potensi tidak benar," ungkapnya, baru-baru ini.

Apalagi menurutnya, bila peserta diharuskan membawa makalah. Kemudian diminta untuk melakukan presentasi. "Dia (yang memberi nilai, red) tidak bakal objektif," tegasnya.

Menurutnya, kalau sistem rekrutmen Calon ASN (CASN) sekarang ini sudah bagus. Sangat sulit celah untuk adanya penyelewengan seperti Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Hal itu karena dia sistem komputer dan harus mencapai yang namanya passing grade. "Kalau CPNS tidak ada begitu-begitu. Dia kan setelah lulus administratif langsung ikut tes. Semua itu multiple choice (pilihan ganda)," tuturnya.

Ia menyampaikan, dirinya pernah menjadi kepala kepegawaian tahun 2006. Ketika itu rekrutmen sudah menggunakan model pemeriksaaan soal dengan sistem komputer. Sejak itu sebenarnya tidak ada lagi yang boleh bermain dalam perekrutan CPNS. "Yang justru ada para spekulan, dia membujuk CPNS dengan janji yang macam-macam. Padahal waktu dia lolos karena kemampuannya sendiri," ungkap Kaloh, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Menurutnya, masyarakat harus diedukasi agar percaya diri. Jangan berharap kepada calo karena sistem penerimaan sekarang ini sudah ketat dan sulit untuk terjadi penyimpangan. "Jangan percaya kepada calo, para spekulan. Masyarakat harus percaya tidak ada lagi sekarang yang seperti itu (calo, red),"  tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini.

Seharusnya menurut dia, calo-calo yang spekulan seperti itu sudah tidak ada lagi.  Hal itu karena secara internal mereka yang terlibat melakukan proses rekrutmen sudah mengetahui bahwa sangat sulit bermain kotor di sistem yang telah ada sekarang. "Kalau pun ada harus ditindak, itu pidana. Sebelumnya kan kita tahu penerimaannya kuat sekali dengan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme). Yang diterima kepala daerah pe keponakan dan sebagainya. Namun sekarang dia harus ikut seleksi, hari itu juga diperiksa. Kecil sekali celah terjadi penyimpangan dan nepotisme," ungkapnya.

Ia menjelaskan, spekulan ini tidak berpotensi terjerat hukum. Hal itu karena dia membuat kesepakatan yang kalau orangnya tidak jadi maka uangnya dikembalikan. "Ada banyak kan orang dia pandai tapi karena dia tidak percaya diri, dia pakai calo. Jawabannya kebetulan bagus, dia lolos. Ini calo spekulan untung, padahal karena orang itu pandai dan karena kemampuannya sendiri. Kalau tidak lolos uangnya dikembalikan maka dia tidak terjerat hukum. Kecuali ada yang calo uangnya tidak dikembalikan," tuturnya. (arfin tompodung)