KERUSAKAN LINGKUNGAN PICU BENCANA ALAM


Jakarta, MS

Derita menyelimuti Tanah Air Indonesia. Bencana alam yang datang bertubi-tubi telah memakan korban jiwa di berbagai daerah. Reaksi kritis publik ikut bersahut-sahutan. Masalah kerusakan lingkungan hidup disebut jadi pemicu.

Terjadinya degradasi lingkungan hidup dipandang sebagai faktor utama penyebab bencana alam di belahan Indonesia. ‘Pemerasan’ terhadap alam dinilai telah menggurita.

Sorotan tersebut dikumandangkan Wakil Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Republik Indonesia (RI), Jazilul Fawaid. Dikatakannya, orientasi pembangunan yang berbasis pada sumber daya alam (SDA) mengakibatkan eksploitasi alam terjadi dimana-mana.

"Di situlah seringkali bencana muncul yang berupa banjir, tanah longsor makanya penting bagi kita merenung, mengevaluasi terkait orientasi pembangunan yang ramah lingkungan, bukan orientasi pembangunan yang merusak lingkungan dan menimbulkan bahaya buat masyarakat," ujar Jazilul dalam keterangannya, Senin (18/1).

Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini menilai, persoalan tersebut seringkali terjadi bahkan terus berulang dan tidak ada perbaikan atau evaluasi kebijakan. Oleh karenanya, ia meminta pemerintah dan seluruh elemen masyarakat mengevaluasi dan mencari tahu faktor utama bencana yang datang bertubi-tubi itu.
"Di daerah juga, ini banyak terjadi di daerah, jadi kita semua harus ikut mengoreksi, termasuk pemerintah daerah, jadi tidak hanya yang di pusat," terangnya.

"(Sebab) ada faktor alam yang dirusak oleh manusia atau faktor-faktor lain. Jadi ini menjadi bahan pelajaran buat kita semua sebagai bangsa," imbuhnya.

Diketahui, kata dia, berdasarkan data dari Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), sebanyak 10 kabupaten kota terdampak banjir Kalimantan Selatan, per Minggu (17/1). Kabupaten kota tersebut antara lain Kabupaten Tapin, Kabupaten Banjar, Kota Banjar Baru, Kota Tanah Laut, Kota Banjarmasin, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, Kabupaten Balangan, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Hulu Sungai Selatan dan Kabupaten Batola.

Tak hanya itu, data per 16 Januari sekitar pukul 18.00 WIB mencatat 112.709 jiwa terdampak dan mengungsi serta 27.111 rumah terendam banjir. Sementara akibat gempa di Sulbar, berdasarkan data per (17/1) pukul 20.00 WIB, Pusat Pengendali Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) melaporkan jumlah korban meninggal dunia akibat gempa Magnitudo 6,2 yang terjadi, Jumat (15/1), pukul 01.28 WIB atau 02.28 waktu setempat di Provinsi Sulawesi Barat menjadi 81 orang. Rinciannya 70 orang meninggal dunia di Kabupaten Mamuju dan 11 orang di Kabupaten Majene.

Jazilul meminta pemerintah melakukan tindakan cepat untuk menangani atau memberikan bantuan darurat bagi para korban bencana di berbagai daerah. "Apa yang dibutuhkan mungkin makanan minuman, bantuan yang darurat secepatnya pemerintah harus bisa menangani untuk korban," jelasnya.

Sebagai informasi, bencana alam yang datang bertubi-tubi menghantam negeri ini di awal tahun ini. Di antaranya, banjir besar di Kalimantan Selatan dan sejumlah daerah lain, gempa bumi di Sulawesi Barat, letusan Gunung Semeru, luapan air laut di Manado, Longsor di Sumedang dan berbagai bencana alam lain.

PDIP IKUT KRITIK MASALAH LINGKUNGAN

Fenomena alam yang telah menelan korban di penjuru Indonesia turut ditanggap Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Kritik diberikan juga terhadap persoalan lingkungan. Pengabaian terhadap masalah ini dinilai menjadi penyebab.

Ketua Umum (Ketum) PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyebut berbagai bencana alam yang terjadi di Indonesia di awal tahun 2021 disebabkan masyarakat Indonesia mengabaikan lingkungan. Mega mengatakan, bencana alam bisa dicegah jika semua pihak sadar lingkungan. Ia menyayangkan banyak pihak tidak peduli terhadap persoalan lingkungan.

"Sebenarnya kalau kita tidak reaktif, tidak reaktif, maka sebenarnya bencana yang kemarin terjadi di Sulawesi Barat, lalu di Kalimantan Selatan karena banjir bandang, sebenarnya bisa di-minimize (diperkecil)," kata Mega pada rapat DPP PDIP secara daring, Senin (18/1).

Ia menilai, banyak pihak menganggap bencana alam hanya sebagai pemberian Tuhan. Padahal seharusnya bencana dijadikan pelajaran untuk memperbaiki lingkungan. "Berpikirnya itu bencana datang dari Gusti Allah. Tentu iya, saya sangat mengerti, tapi manusia berusaha untuk menghindari hal tersebut," ucap Presiden kelima RI itu.

Dalam kesempatan itu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto juga menyoroti berbagai bencana yang melanda Indonesia. Ia menyebut kerusakan lingkungan jadi faktor utama.

"Bencana lingkungan bagaimana Kalimantan Selatan akibat penebangan dan penambangan. Kita lihat kerusakan lingkungan sangat parah sehingga kemudian banjir bandang," ujar Hasto.

PEMERINTAH SULUT DIMINTA LAKUKAN PEMULIHAN LINGKUNGAN

Bencana alam juga menghantam Sulawesi Utara (Sulut). Khususnya Kota Manado, banjir dan longsor telah merenggut korban jiwa bahkan kerugian. Nada kritis pula datang dari kalangan aktivis. Pemerintah didorong lakukan pemulihan lingkungan hidup.

Upaya pemulihan lingkungan dinilai harus segera dilakukan. Ini untuk mengantisipasi banjir dan longsor yang bisa saja terjadi kembali. Para aktivis menilai persoalan bencana alam seperti banjir dan longsor di Sulut, umumnya karena perubahan fungsi alam yang terjadi dimana-mana. "Adanya pertambangan, perusakan hutan, masih banyaknya pembangunan yang tak berpihak kepada lingkungan hidup jadi penyebab. Maka pengembalian fungsi hutan harus dilakukan, penghijauan kembali dan hentikan eksploitasi yang membabi buta. Pemerintah harus mengontrol dan mendampingi," kata aktivis Sulut, Helena Sulu, Senin kemarin.

Khususnya lagi bagi dia yang terjadi di Kota Manado. Sudah bertahun-tahun di setiap musim penghujan, genangan kerap terjadi. Bahkan pernah mengalami banjir bandang. "Masalah pertama di Kota Manado adalah penataan kota dan pembangunan yang tak lagi terkontrol. Ini membuat daerah-daerah resapan air berubah fungsi. Maka izin-izin yang dikeluarkan perlu kita pertanyakan," tegasnya.

Berikutnya infrastruktur yang dibangun dinilai banyak asal-asalan. Tidak mempertimbangkan keluar masuk air. "Seperti kita lihat ada pembangunan drainase, medannya seperti berlembah tapi dibangun mengikuti medannya, akhirnya tidak ada tempat pembuangan air. Terjadilah genangan. Rugi anggaran karena tidak memberikan manfaat. Pembangunan di Manado perlu dikontrol, pemerintah jangan hanya mengejar keuntungan sesaat dari bisnis di Kota Manado tapi tidak memperhatikan keselamatan dan kenyamanan banyak orang. Setiap hujan masyarakat tak bisa tidur nyenyak," sorotnya.

Ditambah lagi, saluran-saluran penuh dengan sampah plastik sehingga membuat air meluap ke jalan. Ini akibat pengelolaan sampah dari rumah tangga tidak diatur dengan baik. Alur pengelolaan yang harusnya sampai ke pembuangan akhir atau ke proses daur ulang tidak dikontrol atau diatur dengan benar. "Ini menjadi PR (pekerjaan rumah)  pemerintah. Sosialisasi kepada masyarakat harus gencar untuk menjaga sungai-sungai supaya tidak dicemari. Bantaran-bantaran sungai harus diselamatkan. Penghijauan sungai perlu dilakukan. Limbah pembuangan rumah tangga baik organik dan non organik juga harus diatur. Salah satu contoh kita lihat yang terjadi di kawasan mall Kota Manado air laut mengembalikan sampah plastik ke daratan. Alam sedang berproses dengan sendirinya," tuturnya. (cnn/dtc/tim ms)

 


Komentar