Ratahan, MS

Tangan dingin Bupati Minahasa Tenggara (Mitra), James Sumendap menyoal pencegahan korupsi, berbuah kebanggaan dan berujung pada reward. Rekomendasi untuk menerima Dana Insentif Daerah (DID) senilai 9,62 Miliar Rupiah terkait Monitoring Centre for Prevention (MCP), jadi penyebab. Bukan sembarangan, Mitra akhirnya direkomendasikan menjadi unggulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), bersama 34 daerah se-Indonesia.

Sebelumnya, Mitra digodok bersama 132 pemerintah daerah se-Indonesia pra penetapan menjadi daerah terpilih sekaligus penerima DID. Datangnya reward dari lembaga khusus pemerintah sebesar 9,62 Miliar Rupiah itu, menyodok penerimaan DID Tahun Anggaran 2021 hingga bertotal 48 Miliar Rupiah.

“Jadi, salah satu penilaian dalam pemberian DID Tahun 2021 adalah indeks pencegahan korupsi melalui MCP,” ungkap Sekretaris Daerah (Sekda) Mitra, David Lalandos.

Sekda menerangkan, dalam pemberian DID tersebut, KPK mengusulkan sebanyak 18 provinsi, 34 kota dan 80 kabupaten. “Namun yang terjaring sesuai peringkat, hanya 6 provinsi, 8 kota dan 20 kabupaten,” terangnya.

“Mitra satu-satunya daerah di Sulut yang mendapat reward 9,62 Miliar Rupiah lewat alokasi DID. Totalnya, DID Mitra jadi 48 Miliar Rupiah,” sambung Lalandos.

Sekda menjelaskan, ada 8 area intervensi yang menjadi penilaian capaian MCP. Kabupaten Mitra di Tahun 2019 memperoleh nilai 91 persen dan menjadi yang tertinggi di Sulut. “Di Tahun 2020, sampai dengan awal Desember, Kabupaten Mitra juga menjadi yang tertinggi capaiannya, yaitu sebesar 77 persen. Ini menjadi salah satu penilaian juga tentunya,” jelas Sekda.

Di satu sisi, Bupati James Sumendap mengingatkan kepada jajarannya agar capaian MCP tidak hanya menjadi prestise belaka. Melainkan dipertahankan, bahkan harus ditingkatkan. “Saya tegaskan, seluruh jajaran agar penilaian capaian MCP ini harus dipertahankan. Jangan hanya sekedar mengejar nilai. Tetapi yang utama adalah penerapan pencegahan korupsi secara terintegrasi,” ucap Sekda mengutip penegasan Bupati Mitra.

“Ini harus menjadi bagian komitmen seluruh aparatur penyelenggara pemerintahan. Mulai dari yang terkecil, di desa sampai dengan pemerintah kabupaten,” pungkasnya. (recky korompis)