Laporan: Sonny Dinar

Serapan anggaran penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan pemulihan ekonomi di Sulawesi Utara (Sulut) bergerak laju. Penggunaannya yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) itu, secara optimal dilaksanakan. Kini realisasinya telah mencapai 91,85 persen.

Gambaran itu mencuat dalam Rapat Evaluasi Pengelolaan Anggaran Covid-19 Tahun 2020 (APBN-APBD) di Kantor Gubernur, Selasa (8/9). Dipimpin Sekretaris Daerah Provinsi (Sekdaprov) Sulawesi Utara (Sulut), Edwin Silangen. Rapat yang diikuti Perangkat Daerah (PD) terkait di lingkup Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut ini diselenggarakan dalam rangka Evaluasi Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) di Sulut.

Terungkap, Pemprov Sulut telah mengoptimalkan penggunaan anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid. Terbukti, realisasi anggaran belanja tidak terduga penanganan Covid bersumber dari APBD Provinsi Sulut mencapai 91,85 persen atau Rp. 185.000.000.000,00 dari total anggaran Rp. 201.418.513.000,00. "Dana ini digunakan untuk bidang kesehatan pencegahan/penanganan Covid-19, penyediaan jaring pengaman sosial dan penanganan dampak ekonomi," ungkap Silangen.

Adapun rincian anggaran dan realisasi belanja tidak terduga untuk penanganan Covid-19 Tahun Anggaran 2020 bersumber dari APBD Provinsi Sulut pada 9 Perangkat Daerah, pertama yaknu Dinas Kesehatan Daerah anggaran Rp112.418.513.000 untuk bidang kesehatan/penanganan Covid-19, realisasi pencairan sebesar Rp104.500.000.000, presentase 92,96%. Selanjutnya, Dinas Sosial Daerah anggaran Rp64.000.000.000, untuk jaring pengaman sosial, Realisasi Pencairan sebesar Rp. 56.500.000.000, Presentase 88,28%. Badan Penanggulangan Bencana Daerah anggaran Rp. 10.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan sebesar Rp. 9.000.000.000, presentase 90,00%. Dinas Perkebunan Daerah anggaran 3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi Pencairan Rp3.500.000.000, Presentase 100%. Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) Daerah anggaran Rp2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, realisasi pencairan Rp. 2.500.000.000, presentase 100%.

Dinas Perindustrian dan Perdagangan anggaran Rp. 2.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 2.500.000.000, Presentase 100%. Dinas Pertanian dan Peternakan Daerah anggaran Rp 3.500.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 3.500.000.000, presentase 100%. Dinas Kelautan dan Perikanan Daerah anggaran Rp2.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp2.000.000.000, Presentase 100%. Dinas Pangan Daerah anggaran Rp1.000.000.000, untuk penanganan dampak ekonomi, Realisasi pencairan Rp. 1.000.000.000, presentase 100%.

Kemudian data alokasi APBN untuk program Pemulihan Ekonomi Nasional dan Penanganan Covid-19 Provinsi Sulut dari kantor pusat per 26 Agustus 2020 yakni pertama Bantuan sosial program keluarga harapan nilai Rp252.068.858.000 dengan jumlah 95.587 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli. Bantuan Sosial Program Sembako/ Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) nilai Rp249.951.700.000 dengan Jumlah 164.750 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) per bulan Juli.

Program Bansos Tunai Nilai Rp189.535.200.000 dengan jumlah 105.120 orang penerima dan untuk data s/d bulan Juni. Pra kerja senilai Rp72.846.000.000 dengan jumlah 6.524 orang. Terdiri dari nilai merupakan total kemanfaatan untuk 20.520 peserta. Jumlah peserta yang telah menerima insentif sebesar 6.524. Satuan nilai manfaat Rp 3.550.000. Selanjutnya, insentif tenaga kesehatan nilai Rp12.022.360.330 dari 18 Rumah Sakit jumlah penerima 2.603 orang. Klaim rumah sakit nilai Rp.33.464.061.000 jumlah 10 Rumah Sakit dengan 408 pasien. Padat karya kementerian pertanian nilai Rp.12.397.860.260 dengan jumlah 23.606 orang dengan angka realisasi sebesar 23% dari pagu. Padat karya kementerian perhubungan nilainya Rp.8.589.259.900 jumlah Penerima 203 orang dengan angka realisasi sebesar 12% dari pagu. Padat karya kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) Rp197.790.000 jumlah penerima 15 orang dengan angka realisasi sebesar 54% dari pagu. Padat karya kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) nilai Rp172.269.464 jumlah penerima 3.505 orang dengan angka realisasi sebesar 51% dari pagu.

Sedangkan data pada Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulut per 2 September 2020 yaitu kluster Perlindungan Sosial Nilai Rp1.225.242.894.000 dan Realisasi Rp893.090.397.600 untuk bantuan langsung tunai (BLT) Dana Desa. Kemudian kluster Kesehatan Rp. 26.806.470.000 realisasi Rp7.356.641.526 terbagi untuk Alat Kesehatan dan Obat-obatan. Terakhir kluster Sektoral K/L dan Pemda Rp. 407.908.874.000 Realisasi Rp.182.602.244.970 untuk Proyek Padat Karya melalui Satker di Sulut. Total Pagu Rp.1.659.958.238.000 dan untuk Realisasi Rp 1.083.049.284.096. (sonny dinar)