Bawaslu Sulut Pertegas Prosedur Pemasangan APK

Sorot Penetapan Lokasi Hingga Dampak Lingkungan


LAPORAN : ARFIN TOMPODUNG

Prosedur pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) peserta Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) disorot Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Sulawesi Utara (Sulut). Rentetan aturan main dipertegas. Peletakannya tidak boleh ditaruh sembarangan serta harus memperhatikan berbagai macam pertimbangan.

Ketua Bawaslu Sulut, Herwyn Malonda menyampaikan terkait dengan regulasi pengaturan kampanye yang disesuaikan dengan keadaan Covid-19 dan pengaturan terkait dana kampanye. Sesuai dengan keadaan Covid-19 saat ini maka kampanye lebih memanfaatkan media sosial sebagai sarana pelaksanaan kampanye. Disampaikannya, bahan kampanye harus dikonversikan harganya sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Saat ini masih mengikuti regulasi pilkada pada tahun 2018 sambil menunggu regulasi Peraturan KPU (PKPU) terkait bahan kampanye kedepannya

"Penyebaran bahan kampanye harus sesuai dengan jadwal dan tempat penyebarannya serta pemasangan Alat Peraga Kampanye (APK) harus memperhatikan etika, estetika, kebersihan dan keindahan tata kelola letaknya di kabupaten kota dan terlebih lagi memperhatikan keadaan dampak-dampak lingkungan hidupnya," tegas Malonda saat menghadiri kegiatan KPU dalam rangka Penyuluhan Produk Hukum Pilgub dan Wagub Tahun 2020 hari, baru-baru ini, di Swissbell Hotel Manado.

Ditegaskannya, apabila ada bahan atau APK kampanye yang menggunakan plastik agar dapat diperhatikan KPU dan peserta bakal paslon Pilkada tahun 2020. Selain itu, KPU terkait dengan kampanye yang melibatkan massa harus diperhatikan sebaik mungkin sesuai dengan regulasi yang berdasarkan protokol kesehatan covid-19.

"Walaupun kampanye diupayakan secara media daring oleh Penyelenggara Pemilu namun tidak menutup kemungkinan KPU harus sigap dalam penanggulangan covid-19. Apabila proses kampanye seperti tatap muka maupun dialog dilaksanakan secara terbuka dan melibatkan massa," tegasnya

Penyelenggara Pemilu baik Bawaslu dan KPU memastikan kepada setiap paslon memiliki hak, kesempatan dan perlakuan yang adil dan setara dalam kampanye. "Begitu juga dengan keadilan dan kepastian hukum terhadap setiap pelanggaran prosedur dan tahapan kampanye," tutupnya. (***)

 


Komentar