Tunggu Juknis Kemendagri, Gugus Tugas Covid-19 Sulut Masih Eksis


Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) telah membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Tugas selanjutnya diambil alih Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas).  Namun untuk Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), keputusan yang tertuang dalam Peraturan Presiden (Perpres) itu belum bisa langsung adopsi. Demikian Juru Bicara Gugus Tugas Penanganan Covid-19 Sulut Dr Steaven Dandel.

Menurut dia, untuk Sulut kini masih menunggu petunjuk teknis (juknis) lebih lanjut dari pemerintah pusat. "Jadi walaupun sudah ada itu Perpres. Tetapi, kalau di daerah belum ada satgas, maka tetap Gugus Tugas tetap berjalan sampai Komite Kebijakan atau Satgas terbentuk. Itu ada di pasal 13 (Perpres) kalau saya tidak salah," ujar Dandel, kepada Media Sulut, ketika ditemui di kantor Gubernur, Selasa (21/7) kemarin.

Soal struktur juga, Dandel menambahkan bahwa masih menunggu juknis baru. "Struktur Gugus Tugas, kita belum tahu. Akan ada juknis dari Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri). Tunggu saja itu. Karena, saya cuma bilang, sebelum ada petunjuk atau sebelum terbentuknya satgas daerah, maka Gugus Tugas tetap melaksanakan," jelasnya lagi.

Diketahui,  Presiden Jokowi membubarkan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Pembubaran ini tertuang dalam Perpres Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional. Pembubaran berlaku per 20 Juli 2020 atau sejak Perpres Nomor 82 tahun 2020 diundangkan atau diteken Jokowi.

Pasal 20 Perpres tersebut menyatakan mencabut Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 7 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dalam Keppres Nomor 9 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19. Keppres itu adalah dasar hukum keberadaan gugus tugas nasional yang selama ini dipimpin Doni Monardo.

Sementara pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas nasional maupun daerah selanjutnya dilaksanakan Komite Kebijakan atau Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19. Sesuai Perpres Satgas ini masih di bawah komando Doni sebagai Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

Jokowi diketahui membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan pemulihan ekonomi nasional dan penanganan covid-19. Menteri BUMN Erick Thohir dipilih Jokowi untuk memimpin tim tersebut. (sonny dinar)


Komentar