Minimnya Penyerapan Dana Covid-19 Jadi Polemik

DPRD Boltim Konsultasi ke Deprov


Manado, MS

Upaya realisasi dana Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Pemerintah Daerah (Pemda) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) picu persoalan baru. Penyerapan anggarannya yang sedikit jadi penyebab. Status zona hijau daerah ini dinilai ikut memberikan pengaruh.

Polemik ini terkuak tatkala Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Boltim melakukan konsultasi ke DPRD Sulawesi Utara (Sulut). Kunjungan kerja DPRD Boltim, Selasa (7/7), diterima Anggota DPRD Sulut, Yusra Alhabsy. Saat diwawancarai Yusra mengatakan, apa yang DPRD Boltim sampaikan itu bagian dari problem yang harus diseriusi. Hal itu karena mereka sudah melakukan Refocusing Anggaran untuk penanganan Covid-19 namun anggarannya belum terserap semua. Sementara untuk dikembalikan belum ada mekanismenya. "Saya sarankan mereka melakukan konsultasi berjenjang dan jika memang masih menunggu waktu instansi yang lebih tinggi, bisa dengan merubah program anggarannya. Karena kalau surat edaran (terkait anggaran tersebut, red) masih lama maka pelayanan ke masyarakat akan tertunda. Kalau ragu untuk merubah program maka konsekuensinya tentu akan terjadi anggaran tidak maksimal yang tidak dikelola baik oleh pemda masing-masing,” tegas Yusra.

Maka dari itu dirinya meminta agar Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sulut segera melakukan koordinasi dengan pemda lain yang ada di Sulut. “Barangkali juga ada pemda lain di Sulut yang mengalami hal yang sama," desak  anggota dewan provinsi (Deprov) daerah pemilihan Bolaang Mongondow Raya ini.

Persoalannya menurut Yusra, anggaran yang mereka recofusing sudah  dikhususkan penanganan Covid tapi belum terealisasi. Seperti Botlim masuk zona hijau tentu mengalami persoalan untuk serapan anggaran. Tidak mungkin lagi diberikan bantuan ketika kondisi daerah dari segi kesehatan tidak terlalu terdampak. "Terus dana untuk alat kesehatan mau diapakan. Kalau tidak ada masyarakat yang terkena virus corona tapi mungkin terdampak secara ekonomi ada, dananya bisa dipakai untuk pemberdayaan masyarakat," jelas Yusra.

Baginya, selama ini yang jadi tafsiran di publik adalah yang mendapat bantuan itu bagi terdampak dari segi kesehatan dan sosial makanya pemberiannya dalam bentuk bantuan sosial seperti sembako. "Saya tidak sepakat dengan itu. Jangan kita hanya memberikan bantuan-bantuan saja secara langsung tapi juga perlu berikan kail. Sediakan mereka pekerjaan dan mereka dapat uang dari situ," tutur politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ini. (arfin tompodung)

 


Komentar