Manado, MS

Fenomena Pemerintah Daerah (Pemda) menghentikan pembayaran iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memantik perhatian Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulawesi Utara (Sulut). Gerak BPJS ‘dipecut’. Jalan koordinasi diminta untuk dilakukan.

Respon DPRD Sulut datang tatkala terjadinya penghentian pembayaran iuran BPJS oleh pemda Boltim terhadap warga yang menjadi tanggungannya. Masalah seperti ini diakui, Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy, sebagai efek dari kenaikan tarif BPJS. Makanya ia berharap, pasca terjadinya kenaikan iuran maka BPJS harusnya membangun koordinasi dengan pemda. " Kan ini dampak dari tarif BPJS yang sudah dua kali perubahan dan terakhir mengalami kenaikan ulang. Kami minta BPJS di Sulut segara berkoordinasi dan berkonsolidasi dengan pemerintah kabupaten atau kota. Ketika iuran naik pasti akan mengalami masalah terutama pada peserta BPJS yang dibiayai APBD (Anggaran Pendapatan Belanja Daerah) karena setiap penganggaran dilakukan awal tahun. Dan ketika perubahan terjadi di tahun berjalan, otomatis ada pemda akan alami kendala pada sisi pembayarannya," tegas Yusra, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

"Jika ada pemda yang mengentikan, maka jadi normal pembiayaannya. Karena kalau tidak dihentikan pemda akan bayar dengan apa," sambungnya.

Menurutnya, ini harus dicarikan jalan keluar dengan pemda tersebut. Begitu pula dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut harus mengambil langkah karena mereka juga ada tanggungan untuk pembayaran BPJS.  "Dilihat presentasinya ada puluhan ribu bahkan ratusan ribu masyarakat Sulut yang BPJS-nya dibiayai pemda dan pusat.  Mungkin kalau pusat tidak masalah tapi daerah angkanya puluhan ribu. Karena yang lain dibiayai APBN. Ini harus diselesaikan cepat," desaknya.

Jangan sampai menurtnya, ketika masyarakat mengalami sakit, mereka berharap dalam kondisi diklaim pemda tapi ternyata tidak. BPJS diminta juga aktif dan jangan menunggu pemda yamg berkoordinasi. "Ini akan jadi bom waktu. Ini juga sudah masuk laporan ke kami dan bahkan sudah ada kejadian di rumah sakit. BPJS jangan hanya berharap pemda yang berkoordinasi. BPJS harus turun. Dan Pemprov juga harus bergerak," kuncinya. (arfin tompodung)