Manado, MS

Gerak maju mulai terpampang di Sulawesi Utara (Sulut). Meski masih dalam bingkai pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), sejumlah sektor kembali menggeliat. Pintu keluar dari kondisi statis pun perlahan diterobos.

Gambaran bangkitnya lagi aktivitas di bumi Nyiur Melambai nampak terlihat dengan adanya sejumlah kegiatan pembangunan lintas sektor yang makin ‘dipecut’. Seperti di bidang ekonomi. Gerbang harapan untuk Sulut terbuka ketika pemerintah memacu ulang penyelesaian Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata Likupang. Apalagi sudah adanya rencana untuk mengoperasikan lagi mall atau pusat perbelanjaan di Sulut, lebih khususnya Kota Manado. Lewat upaya ini, kans melecut kembali ekonomi di jazirah Utara Selebes.

Sektor pertanian dan perkebunan pun tak dibiarkan berjalan lamban. Belakangan ini, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut, terus mengupayakan perubahan bagi ekonomi petani kelapa meski di tengah situasi pandemi. Langkah itu diwujudkan dengan menjaring dukungan semua elemen untuk mencari solusi persoalan komoditas unggulan Sulut tersebut. Baru-baru ini juga, pemerintah Sulut menggencarkan gerakan percepatan olah tanah dan penanaman padi masa tanam kedua tahun 2020. Semangat itu kemudian terwujud dalam kegiatan ‘Strategi Ekonomi Sektor pertanian di tengah pandemi Covid-19’ dalam bentuk penanaman padi dan panen cabai.

Tak hanya itu, bukti aktivitas di Sulut semakin hidup dengan bergulirnya lagi tahapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Terhitung, Senin (15/6), tahapan tersebut kembali berjalan ditandai dengan pelantikan Panitia Pemungutan Suara (PPS) oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Sulut yang dilakukan via online. Sekaligus pula pada saat itu, status Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kembali diaktifkan. Giat sosialisasi pun makin intens dilakukan.

Situasi Sulut yang mulai berjalan maju di lintas sektor tersebut, mendapat dukungan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Sulut. Wakil rakyat menilai, memang solusinya Sulut juga harus keluar dari posisi yang stagnan ini. Bergeraknya kembali berbagai bidang maka merupakan jalan menuju era ‘New Normal’. "Ini yang kita sebut new normal. Pertama, siapa yang bisa memastikan Covid-19 ini akan habis bulan depan atau dua tahun depan. Tidak ada yang tahu kapan. Prinsipnya kita tidak boleh berlama-lama dengan kondisi seperti ini. Maka ‘new normal’ adalah solusi," tegas Anggota Komisi I DPRD Sulut, Fabian Kaloh, Rabu (17/6), saat dihubungi.

Baginya, Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) tidak menjawab harapan. Hal itu karena tidak ada jaminan aparat akan berani tegas terhadap pelanggaran aturan akibat PSBB. "Tidak ada jaminan warga akan tertib dan patuh dengan aturan PSBB. Karena itu hidup normal saja," tuturnya.

Disampaikannya, Covid-19 sama dengan virus flu biasa. Apabila seseorang dalam kondisi kurang fit atau imun lemah maka akan mudah terserang. Meski demikian bagi dia, dari segi positifnya masa Covid-19 telah mengajarkan manusia banyak hal. "Covid-19 telah mengajarkan kita untuk berpola hidup sehat, cuci tangan dengan sabun, pakai masker dan jaga jarak. Tapi juga Covid telah mengajar kita untuk hidup hemat, karena kita bisa hidup tanpa pesta-pesta, kalau pun ada pesta, bisa dengan undangan dan makanan secukupnya," jelas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP).

Selain itu ia mengungkapkan, Covid-19 mengingatkan manusia untuk lebih peduli dengan lingkungan hidup. Hal itu karena telah banyak kejahatan yang dilakukan terhadap alam. "Covid mengajar kita untuk lebih peduli terhadap alam, lebih mencintai alam. Kita diajar untuk tidak merusak demi pemenuhan kebutuhan hidup. Dosa ekologi kita sudah cukup besar, mari hidup berdamai dengan Ibu Bumi, mencintai mahluk ciptaan Tuhan," tuturnya.

Bumi baginya memang perlu istirahat karena sudah kelelahan dengan adanya aktivitas manusia. "Kita lihat di Jakarta matahari mulai muncul. Sudah cukup. Kan kita juga di masa pandemi boleh digunakan bersama-sama dengan keluarga seperti menanam di rumah, waktunya cukup. Sekarang ini, kalau mall mau dibuka lagi saya setuju dengan itu. Jadi, ajaran yang kita dapat di masa covid, sekarang kita harus bawa di new normal. Mari hidup sehat dan hidup hemat dalam menyambut new normal, new era, new social order (tatanan sosial)," kunci wakil rakyat daerah pemilihan Minahasa Utara dan Kota Bitung ini.

Anggota Komisi III DPRD Sulut, Berty Kapoyos menyampaikan, walaupun sejumlah aktivitas mulai berjalan namun tetap protokol Covid-19 harus dijalankan. Cara ini yang diterapkan dalam apa yang disebut dengan New Normal. Dengan demikian, berjalan baiknya era kenormalan baru, semuanya menurut dia, dikembalikan kepada masyarakat Sulut. "Masa pandemi dan masuk pada new normal itu dikembalikan kepada masyarakat untuk mengikuti protokol kesehatan. Di masa ini juga pemerintah tidak akan putus-putus untuk melakukan rapid test dalam rangka memutus mata rantai penyebaran virus Corona," ungkap Kapoyos.

Ia menjelaskan, kalau di sektor infrastruktur dalam kondisi Covid-19 memang tetap berjalan bagi pekerjaan yang sudah ditender. Khusus yang belum melakukan tender maka dilakukan pending untuk pengerjaannya. "Di new normal ini pemerintah memberikan kebebasan kepada masyarakat. Karena dilema juga kalau lockdown. Makanya new normal bukan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya tapi dengan tetap mengikuti protokol kesehatan," tegas politisi PDIP ini.

Pastinya menurut dia, gerak ekonomi tetap berjalan namun ada pembatasan-pembatasan yang diberikan. Ia yakini, semua orang tidak ingin terjangkit dengan virus Corona. "Makanya kita berharap virus ini hilang, kalau boleh semua hilang. Mari torang walaupun bekerja, ada pembatasan. Torang laksanakan dalam rangka memutus cepat corona. Sambil  menunggu kalau sudah ada obatnya," tutup anggota dewan provinsi dari Minut-Bitung itu.

Dorongan serupa datang dari pengamat Sosial di Sulut. Diakui, kondisi Covid-19 sekarang ini telah menghantam sejumlah sektor yang ada. Efek negatifnya telah membuat aktivitas ekonomi dan sosial terus terpuruk. Makanya harus ada daya untuk keluar dari situasi kehidupan yang ‘beku’ tersebut. "Mau tidak mau, kita tentunya harus keluar dari kondisi yang menghawatirkan ini dan memasuki new normal. Sebab tidak ada jaminan kapan virus tersebut selesai," ungkap aktivis Sulut, Helena Sulu.

Disamping itu, bantuan-bantuan yang diberikan pemerintah untuk menyangga ekonomi masyarakat dinilai tak akan bertahan lama. Bila semakin lama maka berdampak sosial. Banyak yang akan mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). "Ketika terjadi PHK akan ada putus sekolah. Hal itu karena orangtua tidak ada biaya untuk menyekolahkan anaknya. Maka dampak sosial semakin bertambah," paparnya.

Kini ketika masuk new normal maka semuanya dikembalikan kepada masyarakat. Bila ingin terhindar dari virus maka harus mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah pula harus tegas terhadap mereka yang tidak menjalankan protokol kesehatan di masa new normal. "Jadi ini dibutuhkan kerja sama dari masyarakat tapi juga ketegasan dari pemerintah," ujarnya.

PEMERINTAH DI SULUT GENJOT SEKTOR EKONOMI

Iklim ekonomi Sulut nampak mulai kembali cerah. Sejumlah kegiatan yang menggerakkannya kian dipacu pemerintah bumi Nyiur Melambai.

Pemerintah melakukan pengembangan KEK Pariwisata Likupang. Walaupun di tengah Covid-19, sinergitas dan koordinasi dilakukan Pemprov Sulut serta Pemerintah Kabupaten untuk menuntaskan proyek tersebut. Hal ini, terlihat lewat koordinasi melalui Vidcon atau secara Virtual antara Pemprov Sulut dan Pemkab Minut, Rabu (17/6) kemarin. Dalam rapat koordinasi, kedua belah pihak turut membahas soal kesiapan KEK Pariwisata Likupang dimana itu termasuk terkait perizinan, SK Bupati Minut hingga pembentukan Dewan KEK Pariwisata.

Asisten II Pemprov Sulut, Praseno Hadi pun meminta agar Pemkab Minut bisa memberikan laporan setiap semester ke Pemprov Sulut. Laporan ini dan juga laporan dari Pemprov Sulut, nantinya akan disampaikan ke Presiden dan juga para menteri terkait. "Pembangunan KEK Pariwisata Likupang ini harus terwujud sehingga sarana dan prasarannya harus dilaporkan apa saja yang sudah terpenuhi," tandas Hadi.

Sementara itu, Kepala Dinas PM-PTSP Minut, Jack Paruntu mengatakan, pembangunan KEK Pariwisata Likupang merupakan target utama Pemkab Minut. Bahkan Dinas PM-PTSP Minut siap mendukung dan membantu Kementerian Perekonomiam dan Dewan KEK Nasional dalam mempromosikan KEK Pariwisata Likupang. Perizinan pun akan dipermudah agar ada investor yang siap menanamkan investasinya di wilayah KEK Likupang dan lebih khususnya di Kabupaten Minut.

"Segala upaya akan kami lakukan agar KEK Pariwisata ini bisa berkembang. Kami juga siap mendukung program pemerintah pusat lewat Kementerian Perekonomian dan Dewan KEK Nasional dalam memujudkan kehadiran KEK Pariwisata Likupang," jelas Paruntu.

Geliat pemerintah meningkatkan ekonomi, tak pernah surut. Perhatian terhadap pertanian juga ikut diberikan. Masa pandemi Covid-19 dinilai Gubernur Sulut Olly Dondokambey, tidak harus mengurangi semangat semua pihak dalam pengembangan kelapa. Baik dimanfaatkan untuk kebutuhan kesehatan maupun bagi pembangunan ekonomi. “Saya kira walaupun dalam situasi Covid-19 tapi semangat untuk bekerja bersama-sama membawa manfaat bagi masyarakat Indonesia lebih khususnya masyarakat Sulut. Jadi kita betul-betul harus mendorong agar supaya bukan sekadar lambang pohon kelapa tapi pohon kelapa yang menyejahterakan rakyat Sulut,” kata Olly saat menjadi pembicara utama pada webinar nasional ‘Kelapa untuk Kesehatan dan Pembangunan Ekonomi Indonesia di masa Pandemi Covid-19’, di Desa Kolongan, Kabupaten Minahasa Utara, baru-baru ini.

Olly juga menjelaskan hasil kunjungannya ke pabrik pengolahan minyak kelapa di Bitung yang sekaligus melakukan penjualan kopra. Menurutnya, pandemi Covid-19 ternyata tidak menghentikan operasional pabrik. Sebaliknya ekspor tetap berjalan lancar. “Kemarin secara langsung memang saya ke pabrik pengolahan minyak kelapa di Bitung dan saya juga mengecek langsung. Saya pikir dengan adanya Covid-19 ini, pabrik mengurangi produksinya tapi ternyata puji syukur karena seluruh produk dari pabrik milik Wilmar Group berjalan dengan baik tidak ada PHK, ekspor berjalan terus sehingga harganya juga kalau saya sebagai petani ada untung,” ungkap Olly.

Tak berhenti sampai di situ, Rabu (17/6) kemarin, Gubernur Olly melakukan penanaman padi dalam rangka pencanangan gerakan percepatan olah tanah dan penanaman padi masa tanam kedua tahun 2020 di Desa Touliang, Kecamatan Kakas Barat, Kabupaten Minahasa. Selain menanam padi, Gubernur Olly didampingi Sekdaprov Edwin Silangen juga memanen cabai di Desa Leleko, Kecamatan Remboken.

KPU SULUT GENCAR SOSIALISASI

Lanjutan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020 serentak bergulir. Usai melakukan pelantikan terhadap penyelenggara ad hoc, kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sulawesi Utara (Sulut) pun menggelar sosialisasi terkait mekanisme pelaksanaannya di tengah Covid-19. Aktivitas untuk pesta demokrasi pun kembali hidup meski mengikuti protokol kesehatan.

Komisioner KPU Republik Indonesia (RI), Viryan Azis, memberikan gambaran arah pilkada di masa pandemi, saat Sosialisasi KPU Sulut dengan tema, ‘Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Lanjutan tahun 2020’, Rabu (17/6), yang digelar via online melalui aplikasi zoom. Ia mengungkapkan, dalam pilkada saat ini kebutuhan anggaran untuk protokol Covid-19 di seluruh Indonesia sebesar Rp 4.768.653.968.000, restrukturisasi dana di KPU Rp641.067.604.423, kebutuhan dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Rp4.127.686.363.577 dengan total dana penyelenggaraan sebesar Rp14.067.719.336.881. Dana penyelenggaraan Rp 133.474 per Pemilih.

Perhitungan wilayahnya yakni jumlah daerah pemilihan 270 daerah. Terbagi dalam 9 Provinsi, 37 Kota dan 224 Kabupaten. "Pemilihan tidak bisa membangun gedung sekolah, pasar, jalan dan lain-lain. Namun gedung sekolah, pasar, jalan dan lain-lain tergantung keputusan politik. Pilkadalah yang menentukan Pengambilan keputusan Politik," ungkap Viryan dalam pembahasan yang diikuti Ketua KPU Sulut Ardiles Mewoh dan anggota komisioner lainnya, Meidy Tinangon, Salman Saelangi, Yessy Momongan dan Lanny  Ointu. (arfin tompodung/risky adrian)