Manado, MS

Ledakan corona virus disease 2019 (covid-19) di Sulawesi Utara kian mengkhawatirkan. Grafik pasien terkonfirmasi positif melonjak drastis beberapa hari terakhir. Kota Manado jadi penyumbang kasus terbanyak. Keamanan publik di wilayah jantung pemerintahan dan ekonomi Nyiur Melambai ini berada di level bahaya.

Lonjakan signifikan positif covid-19 di Sulut terjadi pekan lalu. Paling mengejutkan pada Jumat (15/5) saat pemerintah merilis adanya penambahan 22 kasus baru. Juru Bicara Covid-19 Pemprov Sulut dr Steaven Dandel mengungkap, berdasarkan fakta atas kasus-kasus terbaru ini, penjangkitan transmisi lokal di Kota Manado sudah masuk pada level yang mengkhawatirkan.

“Perlu tindakan. Perlu intervensi. Perlu disiplin yang teramat tinggi dari kita semua untuk mematuhi protokol yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kota Manado,” ujarnya.

Bersyukur, update data terbaru Minggu (17/5) kemarin belum menunjukan penambahan kasus. Namun Dandel menyampaikan bahwa potensi penambahan klaster memungkin. Itu bisa datang dari pasien individual case.

"Klaster baru bisa saja bertambah dari individual case jika sudah ada penjangkitan lebih. Karena itu hasil laboratorium kapan saja bisa berubah-ubah," paparnya.

PASAR PINASUNGKULAN KANS DITUTUP

Fenomena penyebaran cepat covid-19 khususnya di wilayah Manado memantik gerak pemerintah kota. Sejumlah titik rawan diawasi ketat. Kawasan Pasar Pinasungkulan di Karombasan salah satu yang jadi prioritas. Potensi penyebaran di wilayah ini tinggi, bahkan masuk kategori kluster berbahaya untuk penyebarluasan corona.

Walikota Manado, Vicky Lumentut bahkan berencana menutup sementara lokasi pasar Pinasungkulan jika kluster ini terus menyumbang kasus positif baru. Namun untuk sementara, orang nomor satu di Kota Tinutuan itu meminta Kepala Puskesmas Ranotana bersama PD Pasar Manado untuk melakukan rapid test masal bagi para penjual dan pedagang.

"Kalau masih ditemukan ada penjual yang setelah dilakukan rapid hasilnya reaktif, maka rencananya minggu depan akan dipertimbangkan petutupan sementara kegiatan di pasar Pinasungkulan," lugas Lumentut.

Klaster Pinasungkulan memang kerap jadi sorotan akhir-akhir ini saat kasus positif covid naik signifikan. Pada Jumat (15/5), 7 pasien dari klaster ini terkonfirmasi positif.

Tak ingin ada ledakan kasus tambahan, Lumentut pun berjanji akan segera berkoordinasi dengan Forkompinda Manado membahas rencana penutupan sementara Pasar Pinasungkulan dengan berpedoman pada penerapan protokol kesehatan.

"Nantinya selama masa penutupan sementara, pedagang akan dipindahkan keseputaran lokasi stadian Klabat Manado dan jalan, sambil melaksanakan protokol kesehatan super ketat," paparnya sambil mengingatkan warga Manado untuk menerapkan dan mematuhi protokol kesehatan, tetap jaga jarak, dan anjuran-anjuran lainnya.

DEPROV MINTA PEMERINTAH FOKUS

Gerak cepat penyebaran covid-19 di Sulut memantik respon wakil rakyat.

Anggota Komisi III DPRD Sulut dari dapil Kota Manado, Ayub Ali Albugis mengakui, kondisi mengkhawatirkan tak hanya di Manado namun Sulut pada umumnya.

Menurutnya, ini akibat kepatuhan berdiam di rumah mulai tidak dilakukan semua warga. Itu karena anjuran tersebut dinilai ada batasnya. "Apalagi yang mata pencaharian terbatas. Cuma satu sumber mata pencaharian,  pedagang kaki lima, pemilik tokoh yang punya karyawan banyak. Jadi untuk pertimbangan bagaimana solusinya," ungkap Sekretaris DPW PAN Sulut ini.

Menurutnya, bantuan sembako tidak akan bertahan lama. Sekitar satu atau dua hari. Sekarang ini bahkan ada yang sudah habis terpakai. "Kalau juga akan dilakukan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) total maka pemerintah wajib mengcover biaya hidup. Kalau tidak mak masyarakat akan keluar rumah cari pemghidupan. Mereka keluar rumah hanya 2 alasan penting yakni kewajiban rutin untuk menghidupi keluarga dan kedua punya hutang sehingga  tidak mampu bertahan di rumah," tegas Ayub.

Dirinya menyesalkan ada kebijakan yang saling tumpang tindih di antara pemerintah pusat. Ia menjelaskan, sebelumnya Presiden Joko Widodo telah melarang untuk melakukan mudik secara nasional. Ini tidak sejalan dengan Kementerian Perhubungan yang membuka kembali penerbangan. "Otomatis yang tidak ada niat mudik maka mereka punya niat. Maka berhimpunlah semua di bandara. Sekarang regulasi apa yang harus diambil. Kalau beda pendapat. Anggaran yang dikeluarkan di APBN, APBD Provinsi dan kabupaten kota sia-sia, kalau mereka diperbolehkan keluar atau mudik. Ini juga penghianatan untuk orang yang stay di rumah. Tidak ada keseragaman. Regulasi pemerintah berubah-ubah," ujar wakil rakyat Gedung Cengkih ini.

Selain itu menurutnya, ada larangan untuk tidak ada ibadah bersama namun beberapa pintu dan titik tempat dibiarkan terjadi kerumunan. Salah satunya di Bandara saat ini yang dibuka penerbangan. "Bahaya itu di bandara. Karena walaupun untuk mudik diberikan dengan berbagai syarat surat-surat, kesehatan atau perjalanan, masyarakat akan lakukan yamg penting mereka pulang," tuturnya.

Kalau semua akses baik darat, laut dan udara terbuka maka pasien akan bertambah. Kedepannya APBD tidak mampu lagi membiayai operasional di lapangan. "Percuma pihak kesehatan mati-matian berupaya, wabah yang harusnya meninggalkan kita tidak lama lagi malahan akan bercokol kembali," katanya.

Ia meminta gubernur dan jajarannya harus mengantisipasi ini di Sulut. Pemprov harus kerja keras. Fokus dulu pada daerah sendiri jangan dulu memikirkan di wilayah lain.

"Harus dilihat, khususnya yang baru datang dari luar. Kalau tidak sia-sia semua yang dilakukan selama ini, dengan tinggal di rumah dan sebagainya. Apalagi pembagian bantuan juga tidak gampang. Mudah-mudahan gubernur dan wakil gubernur mengantisiapsi terutama menjaga yang sudah diusahakan selama ini. Mudah- mudahan Covid-19 meninggalkan daerah ini selama-lamanya," kuncinya.

Pendapat lain dikemukakan Richard Sualang, salah satu personil DPRD Manado. Dia menyebut pemerintah kota Manado harus melakukan assesment lagi tentang penanganan covid.

"Hal pertama tentunya adalah kordinasi antara pemprov dan pemkot, kemudian himbauan dan anjuran juga harus digalakkan lagi dan kemudian tes ke kelompok kontak erat diperbanyak dan dipercepat, kalau tidak masyarakat akan merasakan pembiaran dari pemerintah dalam menghadapi pandemi covid ini," ujarnya.

MASYARAKAT JADI JURU KUNCI

Angka positif covid-19 di yang kian menanjak menyulut desakan kepada publik untuk disiplin terhadap protokol kesehatan. Wakil Ketua DPRD Sulut, Victor Mailangkay menyebut, masyarakat berada di garda terdepan, bukan tenaga medis. Alasannya, penyebaran covid-19 di Sulut awalnya datang dari luar. Namun kini penyebaran sudah berasal dari dalam bumi Nyiur Melambai.

"Maka dari itu, perlu ada kesadaran dari seluruh masyarakat. Karena garda terdepan menangani Covid-19 bukan para medis, kita masyarakat adalah di garda terdepan. Medis garda di belakang. Kalau sudah sakit maka mereka yang akan menangani," ungkap Mailangkay, baru-baru ini, di ruang kerjanya.

Menurutnya, sebagai garda terdepan maka masyarakat harus mematuhi untuk diam di rumah. Walaupun memang, harus dipikirkan kondisi sosial ekonomi di masa social distancing. "Kalau harus diam di rumah, harus kita pikirkan apa yang akan mereka makan. Pemprov (Pemerintah Provinsi) dan kabupaten kota bahkan nasional harus berpadu untuk menjawab itu. Ini salah satu cara mencegah penyebaran Covid-19," ujar Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Nasional Demokrat.

Kemudian masyarakat dimintanya untuk menggunakan masker. Seandainya terpaksa harus keluar rumah maka wajib memakai masker. "Langkah gubernur membuka rumah singgah untuk dipantau selama 14 hari harus kita dukung bersama. Langkah Pemprov ini sudah tepat untuk kita tanggulangi bersama Covid-19. Harus ada langkah preventif yang dilakukan masyarakat dan pemerintah," kuncinya.

Wakil Gubernur Steven Kandouw juga menegaskan jika kedisiplinan diri dalam menyikapi situasi ini sangat penting. "Telah diingatkan juga ke pihak Dinas Kesehatan Daerah Sulut untuk dapat terus mengambil langkah-langkah antisipasi serta penanganan," tandasnya.

Kandow menjelaskan disiplin diri yang dimaksud adalah melakukan social distancing bagi yang tak punya kepentingan mendesak di luar rumah, serta melakukan physical distacing saat berada di luar rumah. Juga harus menjalankan protab memakai masker, hindari atau tidak berkerumunan, selalu cuci tangan dengan sabun setiap beraktivitas, membawa handsanitizer.

Dia pun menegaskan bahwa Pemprov Sulut di bawah pimpinan Gubernur Olly Dondokambey hingga saat ini terus bekerja keras dalam penanganan covid-19 pada masyarakat yang terdampak langsung maupun tidak langsung.

"Kami terus bekerja untuk penanganan Covid-19, dan tak pernah berfikir tebar pesona," terangnya lagi.

Lanjutnya, anggaran puluhan miliar yang ada telah dialokasikan untuk penambahan ventilator, pembuatan/pengadaan rumah singgah, masker, APD, rapid test, insentif tenaga kesehatan. Dia juga menyingkung soal masih adanya pihak-pihak yang menyorot atau membullly lewat medsos pembagian bansos dari Dinsos Sulut.

"Yang wajib Kabupaten/Kota ikuti dan contohi dan teladani adalah komitmen dan keberpihakan Pemprov Sulut pada infrastruktur kesehatan," tandasnya.

"Sebab ada kabupaten kota yang refocusing dengan dana Covid miliaran rupiah tapi untuk alat-alat kesehatan dan stake holder kesehatan hanya ratusan juta saja. Itu sangat memiriskan," sambung Wagub.

Sementara untuk update terbaru pada, Minggu (17/5), kasus positif tetap 114. Dengan rincian, 76 dirawat, 31 sembuh dan 7 sudah meninggal. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) 134 orang dan Orang Dalam Pemantauan (ODP) 132 orang. (sonny/arfin)