Jakarta, MS

Indonesia bergumul. Wabah Corona Virus Disease 2019 atau Covid-19 terus ‘menggurita’. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memprediksi, kasus positif Covid-19 akan melonjak signifikan pada pekan depan.

Ramalan BNPB ini diperkuat dengan beroperasinya laboratorium pendeteksi Covid-19 di sejumlah daerah. Durasi waktu untuk mendapat hasil tes pasien terkait Covid-19, semakin pendek. Selain itu, program tes massal Corona yang sejak lama digaungkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang mulai terlaksana di berbagai daerah.

Meski begitu, ‘warning’ pemerintah ini diharapkan tidak membuat masyarakat panik. Karena dengan begitu, penyelesaian pandemi virus Corona yang menyandera 34 provinsi di tanah air, bisa cepat dilakukan.

Hal itu dibenarkan Pelaksana tugas (Plt) Deputi II BNPB Dody Ruswandi. Pun begitu, dia meminta masyarakat agar tidak kaget. Dody mengatakan kenaikan jumlah orang positif Covid-19 ditargetkan hingga 40 ribu pasien.

"Nanti mungkin jangan kaget bapak ibu bahwa minggu depan itu akan cenderung banyak naiknya. Secara teknis, memang harusnya itu, karena supaya kita bisa mempercepat selesainya Covid-19 ini," jelas Dody dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi VIII DPR RI yang berlangsung secara daring pada Selasa (12/5).

"Harapan kita bisa mencapai 40 ribu, supaya itu bisa mewakili daerah merah yang kita angap mewakili daerah tersebut," sambung dia.

Kenaikan jumlah kasus seiring dengan penambahan tes Covid-19. Menurut Dody, Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 sedang meningkatkan kapasitas baik dari segi laboratorium maupun sumber daya manusia. Targetnya, lanjut Dody, kenaikan kapasitas pengecekan mulai akhir pekan ini.

Dody juga menyampaikan bahwa jika tes secara masif ini berhasil maka kurva puncak Covid-19 kemungkinan terjadi di awal Juni 2020. Menurutnya, setelah itu kurva Covid-19 bisa melandai ke bawah.

"Kalau puncak di sana (awal Juni), kita juga harus siap dengan kapasitas rumah sakit. Insya Allah nanti kalau semuanya testing ini selesai dan puncaknya bisa tercapai, dan setelah itu mudah-mudahan bisa landai ke bawah," tutur Dody.

Sebelumnya, hal senada dikatakan Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19, Doni Monardo. Dia menyatakan peningkatan angka kasus positif virus corona di Indonesia seiring dengan jumlah tes yang semakin banyak dilakukan. "Kita lihat tren peningkatan kasus konfirmasi positif meningkat. Kenapa? Karena kemampuan kita untuk testing semakin besar. Jadi setiap kita lakukan testing dengan jumlah banyak sangat mungkin yang terkonfirmasi positif juga banyak," ujar Doni dalam jumpa pers melalui siaran langsung akun Instagram Sekretariat Kabinet, Senin (11/5).

Sesuai arahan Presiden Joko Widodo, lanjut Doni, ditargetkan pengujian spesimen corona itu mencapai 10 ribu per hari. Ia tak menampik bahwa saat ini jumlah pengujian belum mencapai target tersebut.

Untuk diketahui, data perkembangan COvid-19 di Indonesia hingga Selasa (12/5), masih berfluktuasi. Kasus positif telah mencapai 14.749 orang. Jumlah pasien yang dinyatakan sembuh telah mencapai 3.063 dan yang meninggal menjadi 1.007. Data ini merupakan akumulasi yang tercatat hingga Selasa, pukul 12.00 WIB. Jumlah kasus positif dalam sehari bertambah 484 menjadi 14.749. Jumlah pasien sembuh bertambah 182 menjadi 3.063. Sedangkan jumlah pasien meninggal dunia bertambah 16 menjadi 1.007.

PEMERINTAH GELAR DOA KEBANGSAAN

Total kasus positif Corona di Indonesia, terus bertambah. Berbagai upaya dijabal pemerintah guna memutus mata rantai penyebaran Covid-19 ini. Terkini, pemerintah kembali menggelar doa kebangsaan dan kemanusiaan untuk melawan wabah virus Corona.

Ketua pelaksana doa kebangsaan dan kemanusiaan, Nifasri mengatakan, acara tersebut sekaligus untuk memperingati Hari Doa Dunia. "Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan Indonesia bebas dari Covid-19 sekaligus membangkitkan kepedulian dan rasa kemanusiaan bangsa dalam menghadapi pandemi global ini," ujar Nifasri, Selasa (12/4).

Kegiatan doa kebangsaan akan dilakukan pada 14 Mei mendatang. Sementara Hari Doa Dunia jatuh pada 15 Mei besok.

Nifasri menerangkan, doa kebangsaan dan kemanusiaan ini akan dipimpin enam tokoh lintas agama sekaligus, yaitu Prof Dr KH M Quraish Shihab, Pdt Dr Ronny Mandang, Ignatius Kardinal Suharyo, Ida Pedanda Nabe Gede Bang Buruan Manuaba, Sri Panyavaro Mahatera, dan Xs Budi S Tanuwibowo.

Doa bersama yang diselenggarakan secara live streaming ini juga akan diikuti oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Acara ini rencananya dimulai pukul 09.30 WIB.

"Untuk itu, kegiatan ini akan disiarkan secara live oleh TVRI, RRI, maupun channel resmi sosial media Kementerian Agama mulai pukul 09.30 hingga 11.00 WIB," ucapnya.

Dengan disiarkan secara live streaming, Nifasri berharap seluruh masyarakat bisa mengikuti acara doa kebangsaan dan kemanusiaan ini sehingga harapan agar pandemi Covid-19 hilang dapat segera terwujud. "Kami berharap, meskipun dari rumah, seluruh umat dapat mengikuti doa bersama dengan menyaksikan siaran live ini," imbuhnya.

Selain doa bersama, di akhir acara akan ada konser penggalangan dana. Grup band Radja akan menjadi pengisi acara penggalangan dana yang nantinya dapat dimanfaatkan untuk bantuan kepada masyarakat yang terkena dampak Covid-19. "Di penghujung acara kita juga akan menggalang dana guna dimanfaatkan untuk bantuan kemanusiaan yang akan disalurkan kepada masyarakat terdampak Covid-19," katanya.

Sebelumnya, Kementerian Agama bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan juga Kementerian, Lembaga lain menggelar acara doa dan zikir nasional untuk keselamatan bangsa. Menag Fachrul Razi mengingatkan masyarakat untuk tetap berusaha dan berdoa mencegah penyebaran virus Corona. "Hari ini, negeri kita tengah ditimpa musibah, Nusantara tengah berduka. Satu bulan lebih kita disibukkan untuk menangkal dan mengobati merebaknya COVID-19. Bukan hanya sektor kesehatan yang terdampak, namun juga sektor-sektor lainnya. Ada banyak goresan luka yang timbul akibat merebaknya wabah ini," ujar Fachrul di Kantor Kemenag Jalan MH Thamrin, Jakarta Pusat, Kamis (16/4) lalu.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wapres Ma’ruf Amin juga mengikuti zikir nasional ini secara virtual. Jokowi mengikuti dari Istana Bogor, sedangkan Ma’ruf dari rumah dinasnya di Jakarta.

Fachrul menyakini Allah SWT tidak akan memberikan ujian melewati batas kemampuan umatnya. Oleh karena itu, kata dia, berbagai ikhtiar juga telah dilakukan pemerintah untuk menangani virus Corona, baik pencegahan maupun pengobatan. "Namun tetap optimis bahwa Allah tidak akan memberi cobaan di luar kesanggupan kita untuk memikulnya. Kita sangat sadar bahwa semua cobaan dan musibah itu datang atas izin dan kehendak Allah, dan Ia jugalah yang kuasa untuk mencabut dan melenyapkannya," kunci Menteri.

MENDAGRI: KITA MEMANG TERPAKSA HARUS BERDAMAI DENGAN CORONA

Di tengah peningkatan kasus positif pandemi Corona, pemerintah daerah diminta giat buat terobosan. Salah satunya, mendisiplinkan warganya agar mematuhi protokol kesehatan yang berkaitan dengan pencegahan Covid-19.

Hal itu disampaikan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat kunjungan dalam rangka diskusi terkait penanganan Covid-19 di Gedung Swantra Wibawa Mukti Kompleks Kantor Pemda Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (12/5).

“Nah ini, jadi saya tadi meminta kepada pimpinan yang ada di Bekasi dan Karawang, betul-betul dalam waktu 2 sampai 3 minggu ini bisa mendisiplinkan masyarakat untuk menekan penyebaran Covid-19. Salah satunya, meminta agar warga menggunakan masker dalam beraktivitas di luar rumah. Tidak lupa juga mencuci tangan seperti protokol kesehatan pencegahan Corona yang digencarkan oleh pemerintah pusat,” terang Tito.

"Pakai masker, kemudian cuci tangan pakai sabun atau hand sanitizer, jaga jarak, itu hal yang sangat penting sekali, ditambah dengan (menghindari) kerumunan sosial. Tapi ini tidak hanya dengan kampanye, harus dilakukan dengan intervensi kebijakan publik oleh pemerintah daerah," sambung Tito.

Mengutip pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) beberapa waktu lalu, Tito juga meminta masyarakat untuk mampu berdamai dengan kondisi pandemi dengan tetap menjaga protokol kesehatan, menjaga sistem imunitas tubuh, melakukan pencegahan, setelah mengenali karakteristik virus tersebut.

PEMERINTAH PUSAT TAK PAKSA PEMDA TERAPKAN PSBB

Tren peningkatan kasus positif Corona bergema. Meski begitu, pemerintah pusat tetap memberikan keluasan kepada daerah untuk bersikap, termasuk dengan opsi penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Demikian Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Doni Monardo. Pemerintah pusat, kata dia, tidak pernah memaksa seluruh daerah menerapkan PSBB. Sejak awal, Pemda dibebaskan memilih kebijakan untuk menekan penyebaran virus Corona.

"Dapat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden menegaskan pemerintah pusat tidak memaksakan PSBB pada daerah-daerah. Daerah boleh memilih pendekatan yang sesuai dengan kondisi masing-masing," ujar Doni dalam video conference, Selasa (12/5).

Dia menyadari bahwa kepala daerah paling memahami kebijakan mana yang paling tepat diterapkan di daerahnya. Doni menuturkan bahwa ada daerah yang memilih memanfaatkan kearifan lokal untuk meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan Covid-19. "Jadi walaupun tidak ada pemaksaan kepada daerah, tetapi juga daerah diharapkan secara optimal bisa meningkatkan kemampuan daerah dalam rangka juga kepatuhan masyarakat terhadap protokol kesehatan," jelasnya.

Doni mengklaim sejumlah provinsi yang sudah menetapkan PSBB mengalami tren penurunan pasien rawat inap secara signifikan. Kendati begitu, dia juga mengungkapkan ada provinsi yang berhasil menekan penyebaran virus corona tanpa menerapkan PSBB.

Salah satunya, kata Doni, adalah Provinsi Bali. Bahkan, dia menyebut tidak ada penambahan angka kematian virus corona di Pulau Dewata itu.

"Ada daerah yang tidak PSBB tapi berhasil. Tadi sudah dilihat Provinsi Bali, salah satu di antara provinsi yang tidak menetapkan PSBB tapi menunjukkan angka laju penambahan positif berkurang," jelas dia.

"Pasien di RS banyak yang sembuh dan tidak ada penambahan angka kematian. Tentu ini harus kita hargai," sambung Doni.

Menurut dia, Gubernur Bali I Wayan Koster memilih memanfaatkan kearifan lokal secara maksimal dengan menggerakkan desa adat dam gotong royong berbasis adat. Pemda Bali menilai upaya ini lebih tepat diterapkan di wilayahnya daripada kebijakan PSBB. "Jadi di tingkat desa adat ada gugus tugas desa adat," kunci Doni.(cnn/detik/merdeka)