Manado, MS

Masyarakat Nyiur Melambai gempar. Kasus positif Corona Virus Disease 2019 atau COVID-19 kembali naik signifikan. Hingga Minggu (10/5), total terkonfirmasi positif Corona telah mencapai 71 pasien.

Hal itu merujuk informasi terbaru yang disampaikan Gugus Tugas COVID-19 Pemprov Sulawesi Utara (Sulut). Data dari tim surveilans, telah terjadi penambahan 18 kasus untuk wilayah di jazirah utara Pulau Selebes. Kini, totalnya sudah mencapai 71. Data tersebut menerangkan jika pelaku perjalanan keagamaan dari Gowa Sulawesi Selatan (Sulsel), mendominasi penambahan pasien COVID-19, selanjutnya tenaga kesehatan (Nakes).

Hal itu disampaikan Juru Bicara (Jubir) Gugus Tugas COVID-19 Pemprov Sulut, dr Steaven Dandel. “Terjadi tren pertambahan kasus yang signifikan seperti yang terjadi pada tanggal 23 April lalu yang mengalami peningkatan 12 kasus. Hal yang sama juga terjadi pada 10 Mei, dengan 18 kasus,” terang Dandel pada Video Conferensi (VidCon) bersama insan pers, Minggu (10/5).

Dandel menjelaskan terjadinya peningkatan drastis, karena ada keterlambatan pemeriksaan laboratorium dari Makassar dan Jakarta. “Jumlah yang didasarkan pemeriksaan laboratorium ini merupakan akumulasi,” ucapnya, sembari menyebutkan ada 3 orang yang sembuh, yakni, pasien dengan kasus nomor 19, 26 dan 35.

Dengan demikian, pasien yang dirawat saat ini berjumlah 37 orang. Untuk sebarannya, menurut dia, Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Prof Kandou terdapat 2 orang, RS Robert Wolter Mongisidi 10 orang, RS Popundayan 3 orang, RS Liunkendage 1 orang, RS Siloam Paal Dua 5 orang, RSUD Bolmut 2 orang, RS Bhayangkara 3 orang, RSUP Ratatotok 1 orang, RS Pancaran Kasih 3 orang, RSUD Sam Ratulangi 3 orang, RSUD Noongan 1 orang dan RS Datuk Binangkang 1 orang.

“Di sini kami mau sampaikan bahwa Pandemi ini belum selesai, karena penjangkitan masih terus berlangsung. Karena itu, masyarakat harus waspada dan tetap mematuhi protokol kesehatan,” pesan Dandel.

Untuk diketahui, dari 71 kasus positif COVID-19, sementara dirawat bertambah 14 menjadi 37. Total sembuh bertambah 3 sehingga menjadi 29 dan meninggal bertambah 1 menjadi 5. Sementara, Pasien Dalam Pengawasan (PDP) di Sulut berkurang 1 menjadi 98 pasien. Sementara Orang Dalam Pemantauan (ODP) bertambah 1 menjadi 124.

OPSI PSBB DIDORONG, DPRD: MASYARAKAT JANGAN ‘PANDANG ENTENG’

Penambahan 18 kasus baru positif COVID-19, jadi ‘tamparan’ bagi masyarakat Sulut. Pasalnya, masih ada yang mengabaikan himbauan pemerintah serta menganggap remeh keberadaan Pandemi Corona.

Seperti disampaikan Ketua Komisi 3 DPRD Sulut, Berty Kapoyos. Dari pantauannya di Kota Manado, nilai dia, sebagian masyarakat terlalu meremehkan penyebaran COVID-19, sehingga tidak mematuhi imbauan pemerintah pusat dan daerah. Buktinya, beberapa orang masih lalu lalang tanpa menggunakan masker.

"Begitu pula ada yang masuk supermarket tidak gunakan masker, petugas di supermarket juga tidak menegur. Ini ada sifat pandang enteng. Sejak gubernur mengeluarkan surat bulan Maret, tidak ada tindakan seterusnya. Walau belum ada PSBB paling tidak ada pemantauan," tegas politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini.

Masyarakat memang bisa ke luar rumah tapi harus memakai masker. Dibutuhkan ketegasan dari pihak berkompeten. "Pemerintah harus ada sikap tegas. Satpol PP ada swiping, ketika ada orang berbelanja tidak ikuti aturan. Sebagai masyarakat kita harus patuhi apa yang disampaikan pemerintah," tuturnya.

"Di daerah saya juga ada warga yang  bilang, ada yang masuk supermarket tidak pakai masker. Pemerintah provinsi dan kabupaten kota harus kerjasama. Walaupun tidak PSBB tapi harus kontrol. Malah ada pemuda malam masih kumpul-kumpul," sambungnya.

Terkait PSBB, menurutnya, kalau akan dilakukan memang dampaknya ke ekonomi. PSBB harus menyediakan kemampuan dana. "Dan ada kriteria, dia ada syarat sehingga disuulkan ke kementerian baru didapat, kalau tidak memenuhi tidak bisa juga. Dia harus ada kriteria," kunci Kapoyos.

Terpisah, Anggota Komisi IV DPRD Sulut, Yusra Alhabsy menegaskan, penambahan kasus positif sebanyak 18, sudah sangat berisiko untuk keselamatan dan kesehatan  masyarakat Sulut. Jika dilihat dari dua hari terakhir, sudah menyebar di hampir seluruh daerah di provinsi Sulut. "Namun dengan semakin meningkatnya penyebaran virus ini justru bertolak belakang dengan perilaku masyarakat terutama di daerah-daerah perkotaan seperti Manado, Tomohon dan Kotamobagu," tegasnya

Rasanya, menurut Yusra, imbauan pemerintah dan tokoh agama tidak terlalu berpengaruh. Menyikapi kondisi ini, sudah harus ada keberanian dari pemerintah provinsi dan kabupaten atau kota untuk pengambilan pilihan mengajukan ke pemerintah pusat pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Hal ini perlu dilakukan untuk menelan angka penyebaran virus ini. "Jangan ditunda lagi sebelum terlambat, seperti yang diambil oleh daerah-daerah lain, sebagai contoh Gorontalo. Apalagi saat ini semua pemda dan pemkot se-Sulut sudah mulai mendistribusikan kepada masayarakat baik melalui transfer APBN, APBD dan dana desa,” tutur dia.

“Memang pilihan ini pasti akan berdampak bagi ekonomi masyarakat tapi masih akan lebih terdampak jika kita tidak secara bersama-sama segera memutus mata rantai penyebaran virus ini. Selain itu saya menghimbau kepada masyarakat untuk memantuhi himbauan pemerintah termasuk jika diberlakukannya PSBB," kunci politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.

GENJOT 2 LABORATORIUM PCR, OLLY: BELUM ADA PSBB

‘Mengguritanya’ kasus COVID-19 di Sulut telah menyulut sederet desakan. Salah satunya, wacana permintaan PSBB kepada pemerintah pusat melalui Kementerian Kesehatan Republik Indonesia (Kemenkes-RI).

Wacana tersebut memantik tanggapan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulut. Gubernur Olly Dondokambey menyatakan, Sulut belum mengusulkan status Pembatasan Sosial Berskala Besar kepada pemerintah pusat.

Menurut dia, PSBB akan berdampak pada sektor perekonomian dan pelaksanaannya harus didukung penuh oleh kesiapan seluruh kabupaten dan kota di Sulut. “Banyak orang mengusulkan saya PSBB , tetapi dampak PSBB ini kan kita tahu persis semua, pasti ekonomi tidak bergerak,” terang Olly di sela-sela rapat koordinasi (rakor) percepatan penanganan penyebaran COVID-19 lewat video teleconference yang diikuti jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Sabtu (9/5).

“Kami sudah dua kali kami kirim surat ke gugus tugas kabupaten/kota meminta informasi pergeseran anggaran mereka dipergunakan untuk apa saja, sampai hari ini kami belum dapat balasan surat dari kabupaten/kota,” sambung dia.

Untuk mempercepat penanganan  COVID-19, Gubernur mengaku, telah memacu dua labotatorium Polymerase Chain Reaction (PCR). Itu untuk mempercepat diagnosa dan penentuan status Pasien Dalam Pengawasan (PDP) sehingga tenaga medis dapat segera memberikan penanganan yang tepat.

Adapun kedua laboratorium PCR tersebut berada di Balai Teknik Kesehatan Lingkungan dan Pengendalian Penyakit (BTKLPP) Kelas I Manado dan RSUP Prof Kandou. “Dalam rangka menjaga penambahan penyebaran covid-19 di Sulut, saya informasikan juga ada dua laboratorium PCR yang kami siapkan satu sudah mulai beroperasi (BTKLPP Kelas 1 Manado) dan yang satu lagi (RSUP Prof Kandou) full hari senin beroperasi,” urai Olly.

Selanjutnya, Olly mengingatkan pentingnya kesiapan semua pihak mencegah penyebaran COVID-19 pasca dibukanya kembali jalur transportasi antar daerah di Indonesia dengan mengisolasi penumpang di rumah singgah. “Salah satu contoh kemarin kita kedatangan pekerja asal Sulut dari Maluku Utara. Langkah-langkah ini sangat efektif kita ambil, seluruh 110 penumpang kapal kita masukkan dalam rumah singgah dan semua efektif, dua minggu kita laksanakan ternyata tidak ada penyebaran waktu kita karantina,” imbuhnya.

OLLY SEBUT 521 MILIAR TANGANI CORONA DI SULUT

Langkah terpadu diusung Pemprov Sulut dalam percepatan penanganan COVID-19. Itu terkait kebijakan pemerintah daerah dalam penanganan Corona serta penguatan ekonomi pasca pandemi COVID-19.

Demikian Gubernur Olly Dondokambey saat menjadi pembicara pada dialog menggunakan fasilitas VidCon yang diselenggarakan Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI) Cabang Manado, akhir pekan lalu.

Pada kesempatan itu, Gubernur mengakui penanganan COVID-19 di Sulut dilaksanakan sejalan dengan arahan pemerintah pusat. Misalnya di bidang kesehatan, program jaring pengaman sosial dan bidang ekonomi.

Kata Gubernur, terdapat 6 permasalahan utama sebagai dampak pandemi COVID-19, yaitu harga bahan pokok meningkat sementara jumlah barang cukup tersedia, daya beli masyarakat menurun akibat banyaknya masyarakat yang kehilangan pekerjaan terutama yang bergerak di sektor ekonomi kecil/mikro dan distribusi barang dan jasa terganggu akibat kebijakan PSBB.

Sebagai kekhawatiran, ungkap Olly, kondisi tersebut bisa memacu berkurangnya gairah masyarakat petani untuk melanjutkan usaha taninya. Dengan demikian, angka pengangguran dan jumlah penduduk miskin berpotensi semakin tinggi. Untuk mengatasinya, pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota, telah melaksanakan refocusing dan realokasi penggunaan APBD. “APBD Provinsi Sulut mengalokasikan anggaran sebesar 171,5 miliar rupiah. Jika dijumlahkan kekuatan APBD provinsi dan kabupaten/kota se-sulut, ada kurang lebih 521 miliar rupiah yang menjadi refocusing dan realokasi APBD tahun 2020 dalam penanganan COVID-19 ini,” sebut Olly

Selain itu, Olly menyebut adanya kerjasama antar pemerintah yaitu pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten kota bagi masyarakat yang terdampak COVID-19 melalui 6 sumber bantuan sosial yaitu Kartu Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Prakerja, Dana desa (30 persen dana desa), Bantuan sosial Kemensos Rp600 ribu per bulan selama 3 bulan, Bantuan provinsi berupa paket bapok, kerjasama dengan tokoh agama dan bantuan kabupaten/kota di Provinsi Sulut.(sonny dinar)